63 Tahun Lalu, Soekarno Keluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bubarkan Dewan Konstituante

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)

TEMPO.CO, JakartaTepat 63 tahun lalu di hari yang sama, Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.

Bermula saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Melansir dari Majalah Tempo 19 Mei 2008, dekrit ini merupakan keputusan Presiden Sukarno membubarkan lembaga tertinggi negara konstituante sebagai hasil Pemilu 1955. Pembubaran itu lantaran lembaga dianggap gagal menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

Kemudian, pada 5 Maret 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menggantinya dengan DPR-GR. Bukan tanpa alasan, terdapat sejumlah sebab yang membuat Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) saat itu.

Mengutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, dekret ini dikeluarkan sebagai akibat dari kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) Pengganti UUD Sementara 1950. Selain itu, dorongan sosial dan tensi politik kala itu menunjukkan kecenderungan adanya pendesakan untuk kembali pada UUD 1945.

Sebagai informasi, sebelum Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan, sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan model demokrasi liberal dengan berlandaskan UUD Sementara 1950. Namun, di dalam panitia perumus Dewan Nasional muncul usulan tertulis yang diajukan oleh Mayor Jenderal AH Nasution untuk kembali menggunakan UUD 1945 sebagai dasar negara.

 Alhasil, berdasarkan usulan tersebut dan desakan politik yang muncul, Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. 

Setidaknya, terdapat tiga poin penting dalam dekrit presiden ini, meliputi:

  1. Pembubaran Dewan Konstituante;
  2. Tidak berlakunya UUD Sementara 1950 dan pemberlakuan kembali UUD 1945; dan
  3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utusan daerah dan golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit presiden ini setidaknya membawa tiga dampak langsung bagi kehidupan pemerintahan di Indonesia. Pertama, kehadiran dekrit ini memberhentikan segala tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer. Kedua, dekrit ini menjadi penanda berakhirnya sistem pemerintahan parlementer. 

Ketiga, dekrit ini meminimalisasi peranan parlemen dan partai politik dalam dinamika pemerintahan di Indonesia sehingga kepemimpinan dipegang langsung oleh Soekarno. Kemudian, sistem pemerintahan pada masa itu dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: 3 Nama Soekarno Kelahirannya Serba 6 dan Bersamaan Letusan Gunung Kelud

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

7 jam lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

7 jam lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

7 jam lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

8 jam lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

11 jam lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

11 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.


Pemeran Film Pengkhianatan G30S/PKI: Amoroso Katamsi, Umar Kayam, Syu'bah Asa, Ade Irawan hingga Wawan Wanisar

11 jam lalu

Pemeran Film Pengkhianatan G30S/PKI: Amoroso Katamsi, Umar Kayam, Syu'bah Asa, Ade Irawan hingga Wawan Wanisar

Film Pengkhianatan G30S/PKI mulai tayang 1984, dengan biaya produksi Rp 800 juta kala itu. Pemeran film 270 menit ini dari aktor, sastrawan, budayawan


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

12 jam lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Satu Peristiwa Empat Nama: Apa Beda G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI

12 jam lalu

Satu Peristiwa Empat Nama: Apa Beda G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI

Tiap 30 September, Indonesia mengenang tragedi kelam G30S. Terdapat beberapa istilah lainnjya seperti Gestapu, Gestok dan G30S/PKI.


Kolonel Sugiyono Korban G30S, 21 Hari Kemudian Jasadnya Ditemukan

14 jam lalu

Kolonel Sugiyono Korban G30S, 21 Hari Kemudian Jasadnya Ditemukan

Peristiwa kelam G30S tidak hanya merenggut nyawa perwira TNI AD di Jakarta, dua lainnya di Yogyakarta yaitu Koloner Sugiyono dan Brigjen Katamso.