Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Mahasiswa mengenakan baju tahanan untuk menyindir pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah. TEMPO/Nadiyah Dzakirah

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Aliansi Nasional Reformasi RKUHP akan menolak RKUHP apabila tidak ada pembahasan terbuka dan tanpa partisipasi bermakna," kata Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam keterangan tertulis, 23 Juni 2022.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM mengundang Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk berdiskusi terkait isu-isu dalam RUU tentang KUHP di Hotel Gran Melia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada 23 Juni 2022. Aliansi Nasional Reformasi KUHP beranggotakan YLBHI, KontraS, Imparsial, dan LBH Jakarta.

Berikut point-point penting yang dibahas Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam diskusi yang dilakukan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Pertama, Aliansi menyambut baik diskusi antara pemerintah dan masyarakat sipil terkait RKUHP. Namun, Aliansi menekankan bahwa diskusi ini bukan bagian dari pembahasan RKUHP dengan partisipasi yang bermakna. Sebab, belum ada draft terbaru dan diskusi ini bukan bagian dari proses pembahasan undang-undang yang harusnya dilakukan dalam masa sidang di DPR.

Kedua, Aliansi menolak untuk mengamini bahwa hanya ada 14 pasal krusial dalam RKUHP untuk pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Aliansi menilai ada lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah, terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu:

1.      Penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 240 RKUHP)

2.      Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 353 & 354 RKUHP)

3.      Penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin (Pasal 273 RKUHP).

Dari tiga jenis penghinaan ini, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara menjadi perhatian bersama dikarenakan tidak diaturnya delik aduan dalam penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara melalui sarana teknologi informasi (Pasal 354 RKUHP).

Hal lain seperti teknis penyesuaian dalam bentuk kodifikasi terhadap tindak pidana di luar KUHP juga belum secara komprehensif diatur, seperti harmonisasi dengan UU ITE, UU TPKS, dan lain sebagainya.

Ketiga, Aliansi meminta agar tim perumus RKUHP, pemerintah dan DPR membuka pembahasan dan tidak mengesahkan RKUHP dengan terburu-buru dan pembahasan dengan partisipasi bermakna sesuai arahan Presiden Jokowi pada 2019.

Aliansi menilai pemerintah sepertinya masih dalam posisi ingin mengesahkan RKUHP tanpa adanya pembahasan yang lebih dalam, hal ini menurut aliansi bertentangan dengan prinsip keterbukaan itu sendiri.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai pemerintah tidak merespon soal permintaan penghapusan pasal – pasal yang bertentangan dengan misi RKUHP untuk melakukan dekolonialisasi, pasal-pasal kolonial seperti penghinaan presiden, penguasa umum, lembaga negara sampai dengan larangan unjuk rasa yang bahkan tak lagi ada di KUHP Belanda, masih ingin dipertahankan.

MUTIA YUANTISYA






YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

7 jam lalu

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

11 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

11 jam lalu

Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

RUU Pemasyarakatan sebelumnya batal disahkan pada 2019, karena masifnya penolakan dari masyarakat.


Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

12 jam lalu

Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP dianggap tak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.


Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

13 jam lalu

Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

Dalam draf final RKUHP yang dikirim pemerintah ke DPR memuat pasal soal kumpul kebo dan perzinahan. Kumpul kebo dihukum 6 bulan.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

14 jam lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

15 jam lalu

Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pemerintah menambahkan penjelasan soal kritik guna membedakan antara penghinaan dan kritik di pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP


DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

16 jam lalu

DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

DPR RI berencana mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

Usai kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, Muhadjir mengatakan menyisir terhadap izin-izin kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera