KPK Bantah Ada Mafia Hukum di Balik Kasus Mardani H Maming

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 29 April 2020. KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka untuk perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di wilayahnya pada 2014-2017. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah ada mafia hukum yang membuat lembaganya menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menjadi tersangka. KPK meminta siapapun tidak asal menuduh.

“Alangkah beraninya KPK disuruh mafia-mafia, jangan menuduh,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, di kantornya, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022.

Karyoto mengatakan KPK tidak akan berani menetapkan seseorang menjadi tersangka, bila tak memiliki cukup bukti. Dia juga membantah KPK melakukan kriminalisasi terhadap Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.

“Silakan saja nanti kalau sudah waktunya yang bersangkutan tidak terima, ada lembaganya praperadilan dan lain-lain silahkan,” kata dia.

Sebelumnya, Mardani menuding ada mafia hukum yang membuatnya dijadikan tersangka. Dia mengatakan belum menerima surat penetapan tersangka dari KPK. Namun, publik  tahu lebih dulu dibandingkan dirinya.

"Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua," kata Maming, Selasa, 21 Juni 2022.

Maming tidak menyinggung secara gamblang siapa mafia hukum yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi. Menurutnya, masyarakat juga bisa menjadi korban berikutnya. Namun, Mardani mengaku tidak takut.

"Negara harus kita selamatkan, jangan sampai mafia hukum menguasai dan menyandera semua orang," ujar Maming.

KPK memang belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Maming. Status tersangka Maming diketahui dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Ditjen Imigrasi mengatakan mendapat permintaan pencegahan terhadap Maming dalam statusnya sebagai tersangka.

Tempo memperoleh dokumen mengenai alasan KPK memohon pencegahan Mardani ke luar negeri dalam kurun 6 bulan itu. KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan soal dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Mardani H Maming, Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018. Hadiah itu diduga berhubungan dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemberian hadiah itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur soal suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara.

Baca juga: PDIP Tidak Akan Intervensi Kasus Hukum Mardani H Maming

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

14 jam lalu

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

KPK memberi penjelasan soal alasan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK


KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

15 jam lalu

KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

KPK memeriksa GM Legal and Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk. Afid Hemeily sebagai saksi untuk tersangka tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Rich


4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

21 jam lalu

4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar yang direncanakan digelar pada Selasa, 5 Juli 2022 ditunda karena Wakil Ketua KPK itu sedang di Bali.


Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

1 hari lalu

Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan di kasus dugaan pelanggaran etik.


KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

1 hari lalu

KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

KPK menjebloskan terpidana pemberi suap kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan.


Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

1 hari lalu

Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

Agar misi ini berhasil, kata Firli Bahuri, anggota G20 harus memperkuat kerja sama.


Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

1 hari lalu

Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

Lili Pintauli Siregar disebut harus menghadiri aca G20 sehingga sidang kode etik harus ditunda hingga pekan depan.


Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan jadwal sidang praperadilan Mardani H Maming yang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

1 hari lalu

KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

Lili Pintauli Siregar memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum KPK dalam menjalani sidang etik oleh Dewas KPK.


Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

1 hari lalu

Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

Sidang etik Lili Pintauli Siregar akan digelar tertutup sesuai dengan Peraturan Dewas KPK No.3 Tahun 2020.