Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Direktur Trias Politika Sebut Rapimnas PKS Mengubah Pola Koalisi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengikuti jalannya penutupan Rapimnas DPP PKS 2022 di Jakarta, Selasa 21 Juni 2022. Pada penutupan Rapimnas tersebut PKS memaparkan enam kriteria bakal calon presiden 2024 yang akan diusulkan ke Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengikuti jalannya penutupan Rapimnas DPP PKS 2022 di Jakarta, Selasa 21 Juni 2022. Pada penutupan Rapimnas tersebut PKS memaparkan enam kriteria bakal calon presiden 2024 yang akan diusulkan ke Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Iklan

3 Dampak Setelah Rapimnas PKS

Dia mengatakan ada tiga dampak dalam konstelasi politik nasional setelah Rapimnas PKS.

Yang pertama, kata dia, posisi PKS yang belum menetapkan capres resmi walaupun nama Anies Baswedan menguat di kalangan internal partai, memberi posisi tawar (bargaining position) ke KIB, KIR, NasDem, Demokrat, dan PDIP.

“Sebab, PKS tidak memiliki tuntutan harus mengajukan nama dari internal partainya, apakah ketua umum atau ketua majelis syuro,” katanya.

Dampak kedua, kata Agung, di tengah kompetisi elektoral yang ketat, manuver partai-partai tengah seperti PKS, memberi efek elektoral yang signifikan pada poros koalisi yang akan terbentuk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mulai saat di awal PKS merajutnya bersama PKB dalam Koalisi Semut Merah atau nanti saat sukses menjalin komunikasi dengan NasDem-Demokrat, atau dengan partai-partai lainnya.

“Hal ini semakin mengafirmasi kembali bahwa episentrum kekuasaan menjelang Pilpres bertransformasi dari domain istana ke ketua-ketua umum partai atau para penentu arah kebijakan partai seperti yang melekat dalam sosok Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri atau Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Presiden SBY,” ucap Agung.

Sedangkan dampak ketiga, menurut Agung, pertarungan saling berhadap-hadapan (head to head) yang selama ini terjadi dalam dua periode pemilu sebelumnya dan menjadi trauma politik bagi sebagian kalangan, semakin dapat dihindari.

“Sehingga, terbentuknya poros PKS-NasDem-Demokrat ini di saat yang sama bisa menjadi mata air antara publik dan elite soal pertarungan elektoral yang substantif di Pemilu 2024,” ujarnya.

Dia menuturkan Rapimnas PKS yang digelar sejak 20 hingga 21 Juni 2022 di luar dugaan, yaitu tidak menghasilkan nama-nama capres definitif. Namun, berdasarkan survei di internal partai berlambang bulan sabit kapas ini, Nama Anies Baswedan (Anies) masih unggul jauh, disusul Prabowo Subianto (Prabowo).

“Keduanya masih menjadi primadona kader PKS dari eksternal,” kata Agung.

Di sisi lain, ada beberapa agenda strategis yang telah diberikan pengurus partai kepada Majelis Syuro untuk segera ditindaklanjuti menyikapi momentum Pemilu 2024, utamanya soal penentuan mitra koalisi beserta paket capres-cawapresnya.

Baca juga: 3 Rekomendasi Dewan Pakar di Rapimnas PKS

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

4 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tiga dari kanan) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Dalam persidangan, saksi mengungkapkan pernah dimintai uang untuk membayar membiayai pembelian mobil merek Toyota Innova seharga Rp500 jutaan untuk anak SYL yang bernama Indira Chunda Thita. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

3 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menjadi salah satu saksi dalam lanjutan sidang Syahrul Yasin Limpo.


Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar


Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

4 hari lalu

Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, menyerahkan formulir pendaftaran sebagai Calon Wali Kota Pematangsiantar ke Partai Demokrat


KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

4 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.