Unggah Poster Jokowi di Instagram, BEM KM Unand Dipanggil Polda Sumbar

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Temu Raya Kartu Prakerja di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 17 Juni 2022. Sumber: youtube Kartu Prakerja

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) mendapatkan panggilan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) terkait unggahan mereka di media sosial Instagram yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden BEM KM Unand Arsyadi Walady Sinaga menyatakan itu merupakan pemanggilan kedua kalinya. 

“Benar. Saya langsung dipanggil dan diperiksa hari Rabu tanggal 15 kemarin, dan ini pemanggilan kedua,” kata dia via WhatsApp, Selasa, 21 Juni 2022.

Arsyadi menyatakan pemanggilan itu terkait dengan unggahan di media sosial Instagram mereka pada pada 25 Mei 2022, sehari setelah pengesahan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau UU PPP. Dalam halaman pertama unggahan itu terdapat poster dengan wajah Presiden Jokowi. 

"KKN, Kegagapan, Kegagalan dan Ngeyelnya Pemerintah Indonesia," begitu tulis mereka dalam unggahan tersebut. 

Unggahan tersebut berisi infografis terkait tanggapan BEM KM Unand terhadap pengesahan UU PPP . BEM KM Unand menyatakan menolak pengesahan undang-undang tersebut. 


Surat pemanggilan BEM KM Unand oleh Polda Sumbar terkait unggahan mereka di media sosial Instagram yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Foto: Istimewa

“Putusan mengenai UU Cipta Kerja yang tertuang di dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XViIII/2020 tidak ada yang memerintahkan perbaikan UU P3. Hal ini terkesan melawan amar putusan MK yang secara tegas memerintahkan Pemerintah dan DPR memperbaiki UU Ciptaker, bukan UU PPP,” tulis mereka. 

Menurut BEM KM Unand, langkah DPR dan Pemerintah merevisi UU PPP terkesan sebagai upaya untuk melegitimasi UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan salah secara hukum. Adapun proses revisi UU PPP tersebut mengulang cerita lama, yakni minimnya partisipasi publik dalam prosesnya. Postingan itu mendapat beragam tanggapan dari mahasiswa dan masyarakat, pengguna media sosial.

Pada laman kedua unggahan itu, BEM KM Unand juga menggunakan ilustrasi modifikasi poster Film KKN di Desa Penari. Selain wajah Jokowi, mereka juga menaruh wajah Ketua DPR RI Puan Maharani.


BEM KM Unand menyatakan mereka sempat diminta klarifikasi oleh pihak kampus beberapa jam setelah unggahan itu ramai diperbicangkan. Unggahan itu dianggap menghina presiden dan diminta untuk diturunkan.

Bahkan pada sore harinya,  Arsyadi Walady mengaku akun Instagram pribadinya diretas oleh orang tidak dikenal. Postingan tersebut akhirnya diturunkan pada malam harinya setelah mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak.

Lima hari berselang, BEM KM Unand mengunggah poster dan pernyataan sikap mereka itu kembali.  Mereka sedikit mengubah halaman depan, sementara substansi isi tetap sama.

Setelah itu datanglah surat panggilan dari Polda Sumbar  yang dititipkan kepada pimpinan kampus pada 9 Juni 2022.  BEM KM Unand kemudian memenuhi panggilan pada 15 Juni 2022 pukul 11.00 WIB. Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, dan Menteri Kebijakan Nasional BEM KM Universitas Andalas memberikan keterangan mengenai tujuan postingan tersebut ke kepolisian.

Menteri Kebijakan Nasional BEM KM Universitas Andalas Yodra Muspierdi mengatakan, salah satu keterangan yang diminta pihak kepolisian adalah pihak yang membuat postingan tersebut. Padahal menurut Yodra, unggahan tersebut murni dibuat oleh lembaga BEM KM Unand.

“Tapi memang mau dikaitkan secara pribadi,” kata Yodra kepada Tempo, Selasa, 21 Juni 2022. “Karena memang masalahnya itu katanya di poster.”

Awalnya, saat mendapat panggilan itu, pihak BEM KM Unand mengira hanya dimintai keterangan.

“Ternyata ada pemeriksaan Presma dan pemeriksaan lanjutan,” kata dia.

Sementara itu, pihak Polda Sumbar, kata Yodra meminta pihak BEM KM Unand untuk mengklarifikasi dan meminta maaf bila masalah tersebut tidak ingin diperpanjang. Padahal, menurut Yodra, jika permasalahan ini menyangkut penghinaan, harus ada delik aduan di mana ada pihak yang tidak terima dan melapor ke kepolisian.

“Setahu saya kalau soal penghinaan itu harus ada delik aduan, ada yang laporkan. Tapi sampai saat ini kami tidak tahu pihak pelapor,” kata Mahasiswa Hukum angkatan 2019 ini.

Menyoal permintaan maaf sebagai solusi yang ditawarkan Polda Sumbar, BEM KM Unand tidak akan minta maaf tanpa mengetahui kesalahan secara pasti. Apalagi jika masalah ini dikaitkan dengan masalah atas nama pribadi. Sebab, Yondri menekankan bahwa unggahan tersebut dibuat atas nama lembaga dengan maksud mengedukasi masyarakat. Yondri juga membantah postingan itu dibuat untuk merugikan orang lain.

“Kami tidak ada bertujuan melakukan penghinaan terhadap presiden melalui postingan ini, kami hanya ingin menyampaikan sebuah pendapat untuk mengkritisi pemerintah,” kata dia.

Pada panggilan yang kedua ini, Yondri sebagai pihak terpanggil dalam surat tersebut diminta mendatangi kepolisian pada 23 Juni 2022 mendatang. Pemanggilan tersebut merujuk pada Pasal 4, 5, 9, 102, 103, 104, dan 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Juga merujuk pada Pasal 14 huruf g UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Serta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah tugas.

BEM KM Unand pun menilai kasus ini sebagai bentuk pengekangan atas kebebasan berpendapat di Indonesia yang merupakan amanat konstitusi. Mereka pun kembali mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu untuk membatalkan revisi UU P3 dan segera mendorong DPR untuk merevisi UU cipta kerja. Meminta DPR memperbaiki proses legislasi yang sangat kacau, terutama berkaitan dengan partisipasi publik. Serta menghimbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial.






KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

10 jam lalu

KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

Ada jeda waktu 8 bulan antara Pilpres 2024 dan pelantikan presiden terpilih. Adanya dualisme kepemimpinan jadi kekhawatiran.


Porsi Kredit ke UMKM Baru 18,7 Persen, Bahlil: Negara Belum Hadir Maksimal

10 jam lalu

Porsi Kredit ke UMKM Baru 18,7 Persen, Bahlil: Negara Belum Hadir Maksimal

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan negara belum hadir maksimal dalam mengurus usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Apa maksudnya?


Puan Maharani Dorong Kolaborasi Bantu Telur Asin

15 jam lalu

Puan Maharani Dorong Kolaborasi Bantu Telur Asin

Telur asin sudah mendapatkan pengakuan nasional dengan diterbitkannya sertifikat warisan budaya tak benda pada tahun 2020.


Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

21 jam lalu

Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi bertolak ke Kota Gunungsitoli, Nias pagi ini dari Kota Medan, Sumatra Utara. Dia juga akan bagikan bansos di Nias Utara.


4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

21 jam lalu

4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

Presiden Rusia Vladimir Putin menjamin ketersediaan pupuk bagi Indonesia. Berikut beberapa jenis pupuk asal Rusia dan kegunaannya.


Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

23 jam lalu

Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Vladimir Putin.


Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

Berita tentang akun YouTube dan Twitter Angkatan Darat Inggris, yang kena retas, masuk dalam top 3 dunia pada 5 Juli 2022.


Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

1 hari lalu

Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM mencatat sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) telah diterbitkan per 2 Juli 2022.


Ukraina Berunding dengan Turki dan PBB soal Ekspor Gandum

1 hari lalu

Ukraina Berunding dengan Turki dan PBB soal Ekspor Gandum

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa negaranya sedang mengadakan pembicaraan dengan Turki dan PBB untuk menjamin jaminan ekspor gandum dari pelabuhan Ukraina.


Listyo Sigit Sebut Polri Kedepankan Pencegahan dalam Pelihara Kamtibmas

1 hari lalu

Listyo Sigit Sebut Polri Kedepankan Pencegahan dalam Pelihara Kamtibmas

Kapolri Listyo Sigit menyampaikan penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif