TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi, menyinggung kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) usai adanya penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin KM Abdul Qodir Hasan Baraja dan pengurusnya. Ia menilai penangkapan ini menunjukkan bahwa kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya.
Kelompok-kelompok semacam ini dinilai akan terus tumbuh seiring dengan kinerja pemerintah dalam mempromosikan dan menerapkan ideologi Pancasila. Kelompok ini juga dianggap tumbuh sejalan dengan upaya penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme.
"Jika BPIP hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Juni 2022.
Selain itu, Hendardi juga menyinggung kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Jika kinerja BNPT semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme," ujarnya.
Sebelumnya, Abdul Qadir Baraja sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di daerah Lampung pada Selasa, 7 Juni 2022. Ia pun ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.
Total, saat ini sudah ada enam anggota organisasi ini yang ditahan Polda. Seluruhnya diduga telah melakukan tindak pidana menghasut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau faham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila serta penyampaian berita bohong yang berakibat keonaran di kalangan masyarakat.
Hendardi menilai langkah polisi menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme, secara normatif lebih tepat. Sebab, Khilafatul Muslimin sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda.
Penindakan terbatas yang menjerat pimpinan Khilafatul Muslimin juga dinilai tepat karena pimpinan dan pengurus telah secara nyata mengusahakan gagasan itu terwujud. Apa yang dilakukan oleh polisi, kata dia, adalah bagian dari pencegahan intoleransi yang tepat.
"Selama ini seringkali dibiarkan hingga kelompok-kelompok tertentu mewujud menjadi tindakan radikalisme kekerasan dan terorisme. Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme," ujarnya.
Baca: Polisi Sita Data 30 Sekolah Terafilisasi Tokoh Khilafatul Muslimin di Mojokerto
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
