Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Dipastikan Segera Bertemu Megawati Soekarnoputri

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri berbincang saat meninjau Persemaian Modern Rumpin, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2022. Dalam kesempatan lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Jokowi dan Mega itu murni membahas program menjaga Bumi Pertiwi. Tak ada pembahasan soal penundaan pemilu 2024. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri berbincang saat meninjau Persemaian Modern Rumpin, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2022. Dalam kesempatan lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Jokowi dan Mega itu murni membahas program menjaga Bumi Pertiwi. Tak ada pembahasan soal penundaan pemilu 2024. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menyatakan keduanya akan segera bertemu setelah terakhir bersua pada acara silaturahmi Idul Fitri lalu.

Pramono menyatakan bahwa hubungan Jokowi dengan Megawati serta putrinya, Puan Maharani, baik-baik saja. Dia membantah anggapan bahwa ketidakhadiran Megawati dalam sejumlah acara bersama Jokowi sebagai sinyal hubungan mereka sedang tidak harmonis.

"Enggak ada, sangat tidak ada. Hubungan bapak Presiden dengan ibu Mega (bahkan) dengan ibu Puan baik-baik saja," kata Pramono saat ditemui usai acara promosi doktoral Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022.

Jokowi tidak menghadiri acara tersebut dimana Megawati tampil sebagai salah satu penguji Hasto. Pramono menyatakan bahwa ketidakhadiran Jokowi lebih dikarenakan kesibukannya sebagai presiden. Jokowi juga disebut telah mengucapkan selamat kepada Hasto.

"Lho, kan sudah ngucapin selamat (atas gelar doktor yang diraih Sekjen Hasto) tadi," kata Pramono.

Pramono pun menyatakan dalam waktu dekat ini Jokowi dan Megawati akan segera bertemu dalam acara Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP). Pramono menyebut akan ada acara pelantikan di BPIP yang dihadiri Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan juga Jokowi.

"Dan juga direncanakan dalam waktu dekat Presiden akan meresmikan masjid At-Taufiq. Jadi isu (renggang) itu ga bener sama sekali lah. Hubungan baik-baik (keduanya) sangat baik," kata Hasto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Isu keretakan hubungan Jokowi dan Megawati mencuat pasca Rapat Kerja Nasional V kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo di Magelang, 22 Mei lalu. Dalam pidatonya, Jokowi memberi sinyal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Megawati sendiri belum berbicara soal siapa calon yang akan diusung partainya pada Pilpres 2024. Selain Ganjar Pranowo, PDIP disebut berpeluang mengusung Puan Maharani sebagai capres.

Setelah itu, Megawati tampak tak hadir dalam sejumlah acara yang digelar Presiden Jokowi seperti pernikahan adiknya, Idayati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Megawati juga tak hadir dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Baca: Projo Mulai Lirik KIB, Pengamat Prediksi Suara Akar Rumput PDIP Akan Pecah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

2 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

2 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

2 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

3 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

4 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet


Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

5 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.


Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

5 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.


Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

6 jam lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061.
Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.


PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

6 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.