KontraS Kecam Pernyataan Kapolda Jawa Barat soal Tembak di Tempat untuk Begal

Reporter

Editor

Amirullah

Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana didampingi Kapolres dan Kapolreata Bogor serta Kapolres Cianjur memberikan keterangan update jalur Puncak di Pos TMC Gadog, Ciawi. Kamis, 5 Mei 2022. Terpantau kendaran di dorong dari Puncak menuju Jakarta, dengan sistem one way. TEMPO/M.A MURTADHO

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mengecam pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Suntana yang menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas pelaku geng motor dan begal, termasuk dengan cara tembak di tempat.

“Kami melihat bahwa hal tersebut merupakan tindakan reaktif dan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan selanjutnya. Instruksi ini jelas berbahaya, sebab berpotensi melanggar HAM dan melegitimasi tindakan represif aparat di lapangan tanpa parameter yang terukur,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja KontraS Rivanlee Anandar dalam keterangannya, Kamis, 2 Juni 2022.

Dia mengatakan pihaknya mafhum bahwa keberadaan begal memberi keresahan bagi masyarakat. Namun, pernyataan dan langkah kepolisian harus terukur. Sebab, langkah kepolisian diawasi oleh peraturan internal dan perundang-undangan seperti Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

“Disebutkan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan berdasar prinsip legalitas, proporsionalitas, preventif dan masuk akal (reasonable). Adapun sesuai dengan prinsip kewajiban umum, anggota Polri diharuskan tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan umum,” ujarnya.

Artinya, penggunaan kekuatan harus berdasar parameter yang terukur. Selain itu, Pasal 5 Perkap No. 1/2009 menjelaskan mengenai tahapan penggunaan senjata yang mengutamakan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan atau tersangka.

“Artinya, keputusan anggota Polisi di lapangan tidak bisa serta merta bertujuan untuk mematikan,” katanya.

Menurutnya, tembak di tempat sebagai upaya yang diambil oleh aparat penegak hukum harus tunduk pada standar yang telah digariskan internasional dalam rangka menjaga hak hidup, hak atas kebebasan dan hak atas rasa aman.

Dalam Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials disebutkan bahwa penggunaan senjata api yang tidak dapat dihindari, penegak hukum harus melakukan pengendalian diri dalam penggunaan dan tindakan tersebut secara proporsional dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan sah yang ingin dicapai.

“Institusi Kepolisian juga sebenarnya telah memiliki mekanisme deteksi dini sebagaimana yang dilakukan oleh bagian Intelkam. Selain itu, Kepolisian juga memiliki sistem pengawalan reguler yang seharusnya dapat mengidentifikasi ancaman atau potensi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat,” kata Rivanlee.

Rivanlee menyampaikan KontraS melihat bahwa aksi begal sebagai sebuah tindakan kriminal harus didekati dengan pendekatan sistem peradilan pidana, bukan pendekatan represif di lapangan.

Pemerintah juga harus melihat persoalan keseluruhan agar akar masalahnya dapat pula terselesaikan. Solusi yang dihadirkan juga seharusnya menyasar secara sistemik, bukan justru reaktif terhadap satu masalah, terlebih akan menimbulkan korban dari warga sipil.

MUTIA YUANTISYA






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

3 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

6 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

6 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

6 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

7 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

8 hari lalu

KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

KontraS mencium ada aroma kuat impunitas terhadap pelanggar HAM berat dalam penerbitan Keppres Pembentukan Tim PPHAM.


Tawuran Maut Pelajar di Depok Sebabkan Satu Tewas, Polisi: Ngakunya Korban Begal

16 hari lalu

Tawuran Maut Pelajar di Depok Sebabkan Satu Tewas, Polisi: Ngakunya Korban Begal

Tawuran maut antar kelompok pelajar di Kota Depok kembali terjadi, akibatnya seorang pelajar berinisial AZS (20) meninggal dunia terkena sabetan celurit.


Soal Munir, Bjorka Ungkap Data Personal Muchdi

19 hari lalu

Soal Munir, Bjorka Ungkap Data Personal Muchdi

Munir adalah koordinator KontraS yang sangat vokal mengungkapkan bahwa pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998.


18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

22 hari lalu

18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

Munir aktivis HAM dibunuh dengan racun arsenik saat perjalanannya ke Belanda 7 September 2004. Kini sudah 18 tahun lamanya, dalang tak juga ditemukan


Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

23 hari lalu

Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Selain kasus Munir, terdapat segudang kasus pelanggaran HAM berat lainnya dalam catatan kelam sejarah Indonesia. Berikut daftarnya.