Bupati Probolinggo Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara, Separuh dari Tuntutan Jaksa

Reporter

Terdakwa Bupati Probolinggo (nonaktif), Puput Tantriana Sari, seusai mengikuti sidang lanjutan dilaksanakan secara daring, dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tindak pidana korupsi perkara dugaan kasus jual beli atau seleksi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tahun 2021. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaBupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana dan suami Hasan Aminuddin divonis 4 tahun penjara dalam persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 2 Juni 2022. Hakim Ketua Dju Johnson Mira M. juga menjatuhkan denda terhadap terpidana sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 4 tahun penjara," katanya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis 2 Juni 2022.

Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menurut jaksa Wawan Yunarwanto, sebenarnya putusan hakim tersebut sangat meringankan karena separuh dari tuntutan JPU dengan tuntutan 8 tahun penjara. "Kami mengapresiasi putusan majelis hakim yang sependapat dengan tuntutan kami. Selanjutnya kami ke depannya akan kami pikir-pikir dahulu," kata Wawan usai sidang.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Bunadi Wibakso mengatakan bahwa pada dasarnya dakwaan JPU tidak terbukti.

Kalau sesuai dengan nota pembelaan dari penasihat hukum, kata dia, kedua terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dari perkara tersebut.

"Kami masih pikir-pikir dengan klien kami apakah akan melakukan banding atau menerima putusan dari majelis hakim," katanya.

Kasus yang menjerat mereka adalah dugaan suap terkait dengan seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021. Hasan dan istrinya terjerat sebagai penerima suap bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Sebanyak 18 orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren Sumarto. Ada pula Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Baca: KPK Periksa Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI di Kasus Bupati Probolinggo






KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

15 hari lalu

KPK Periksa Sekda Bangkalan di Kasus Suap Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

KPK menduga Bupati Bangkalan Abdul Latif mematok harga dalam pengangkatan pejabat di kabupaten yang ia pimpin tersebut.


Seorang Hakim Tak Sepakat dengan Nilai Kerugian Negara di Kasus Benny Tjokrosaputro

19 hari lalu

Seorang Hakim Tak Sepakat dengan Nilai Kerugian Negara di Kasus Benny Tjokrosaputro

hakim Pengadilan Tipikor menyatakan tidak sepakat dengan nilai kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asabri dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro


Benny Tjokrosaputro Divonis Nihil di Kasus Korupsi Asabri

19 hari lalu

Benny Tjokrosaputro Divonis Nihil di Kasus Korupsi Asabri

Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro selaku terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT. Asabri


Eks Napi Korupsi Romahurmuziy Hadiri Harlah PPP, Sebut Hak Politiknya Tak Dicabut

23 hari lalu

Eks Napi Korupsi Romahurmuziy Hadiri Harlah PPP, Sebut Hak Politiknya Tak Dicabut

Muhammad Romahurmuziy atau Rommy hadir dalam peringatan Harlah PPP ke 50 yang dipusatkan di Stadion Kridosono Yogyakarta


Hakim Tunda Pembacaaan Terdakwa Kasus Korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro hingga Pekan Depan

26 hari lalu

Hakim Tunda Pembacaaan Terdakwa Kasus Korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro hingga Pekan Depan

Jaksa menuntut agar Benny Tjokrosaputro dijatuhi hukuman mati karena melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun


Hakim Sebut Sempat Ada Dissenting Opinion Sebelum Jatuhkan Vonis Lin Che Wei

27 hari lalu

Hakim Sebut Sempat Ada Dissenting Opinion Sebelum Jatuhkan Vonis Lin Che Wei

Majelis Hakim menyatakan mengalami perbedaan pendapat atau dissenting opinion terhadap vonis Lin Che Wei dalam kasus korupsi minyak goreng


Kata Pengamat soal Adanya Transaksi di Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

22 November 2022

Kata Pengamat soal Adanya Transaksi di Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Yenti Garnasih meminta rekening Ferdy Sambo dan para ajudannya dibuka untuk memastikan dugaan adanya aliran duit dari rekening Brigadir J


Soal Kasus 'Kardus Durian', KPK: Belum Ada Kepastian Hukum, Harus Ekspose Dulu

21 November 2022

Soal Kasus 'Kardus Durian', KPK: Belum Ada Kepastian Hukum, Harus Ekspose Dulu

KPK menyebut kasus kardus durian belum ada kepastian hukum, jangan sampai orang yang dilaporkan ternyata tidak melakukan perbuatan itu


Terdakwa Mardani Maming Disebut Terima Fee Rp 10 Ribu per Metrik Ton

17 November 2022

Terdakwa Mardani Maming Disebut Terima Fee Rp 10 Ribu per Metrik Ton

Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming disebut menerima fee Rp 10 ribu per metrik ton batu bara dari PT ATU.


KPK Serahkan Memori Banding Kasus Suap Rahmat Effendi

9 November 2022

KPK Serahkan Memori Banding Kasus Suap Rahmat Effendi

Pengadilan Tipikor Bandung telah memvonis Rahmat Effendi dengan pidana penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.