Jokowi Sahkan Protokol ASEAN tentang Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) menghadiri KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat 13 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerukan untuk dihentikannya perang di Ukraina karena telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan memperburuk perekonomian dunia. ANTARA FOTO/BPMI-Laily Rachev

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 81 Tahun 2022. Beleid ini mengatur Protokol ASEAN tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang disempurnakan, yang sudah diteken Pemerintah Indonesia sejak 20 Desember 2019 di Manila, Filipina.

"Untuk membangun kawasan kerja sama yang damai, aman, stabil, dan sejahtera," demikian bunyi poin pertimbangan di Perpres, yang diteken Jokowi pada 20 Mei 2022 ini.

Perpres ini juga melampirkan naskah asli berjumlah 76 halaman dari Protokol kerja sama negara kawasan ASEAN ini. Total, ada 27 Pasal yang disepakati dalam protokol ini.

Dalam naskah ini disebutkan bahwa Protokol ini dibentuk karena negara ASEAN menyadari perlunya prosedur khusus untuk sengketa. Sengketa yang dimaksud yaitu yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang.

Selain itu, Protokol ini hadir untuk meningkatkan Protokol ASEAN tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang disempurnakan, yang sudah lebih dulu diatur dalam Pasal 24 ayat 3 Piagam ASEAN.

Adapun Pasal 1 di Protokol baru ini, misalnya, menyebut bahwa aturan dan prosedur dalam Protokol ini wajib berlaku untuk sengketa yang diajukan berdasarkan ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dalam persetujuan yang dibuat negara anggota. Persetujuan mencakup banyak aspek, dari 105 aneka persetujuan yang sudah dibentuk negara ASEAM selama ini, maupun persetujuan ekonomi ASEAN di masa yang akan datang.

Meski demikian, ketentuan Protokol ini tak mengurangi hak negara anggota untuk mencari forum lain untuk penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, Pasal 2 Protokol ini juga mengatur soal Sidang Para Pejabat Tinggi Ekonomi alias Senior Economic Officials Meeting (SEOM). Tugasnya yaitu mengatur prokol ini dan penyelesaian sengkat dari persetujuan yang tercakup.

Berikutnya, Protokol ini mengatur soal sengketa yag diselesaikan lewat mekanisme panel hingga adanya pembentukan Badan Banding oleh Menteri Ekonomi Negara ASEAN. Nantinya akan ditunjuk pejabat di Badan Banding yang menjabat selama 4 tahun, dan dapat ditunjuk lagi untuk satu periode.

Badan Banding ini pun wajib terdiri atas pribadi dengan kewenangan yang diakui, terlepas dari kewarganegaraannya. "Dengan keahlian yang terbukti dalam bidang hukum, perdagangan internasional dan pokok bahasan dari persetujuan yang tercakup secara umum," demikian bunyi Pasal 14 ayat 3 di Protokol ini.






Orang Pilihan Jokowi akan Gantikan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta

1 jam lalu

Orang Pilihan Jokowi akan Gantikan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggeser Marullah Matali dari posisi Sekda DKI menjadi Deputi Gubernur


Jokowi di Depan Guru: Jangan Ilmu Usang 30 Tahun Masih Diberikan ke Siswa

2 jam lalu

Jokowi di Depan Guru: Jangan Ilmu Usang 30 Tahun Masih Diberikan ke Siswa

Jokowi meminta para guru untuk selalu memperbarui informasi yang mereka miliki dalam pembelajaran. Pesan ini disampaikan karena Jokowi melihat ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat sekali.


Di Acara HUT PGRI, Jokowi Minta Guru Pastikan Anak Didik Kuasai Iptek dan Keterampilan Teknis

3 jam lalu

Di Acara HUT PGRI, Jokowi Minta Guru Pastikan Anak Didik Kuasai Iptek dan Keterampilan Teknis

Jokowi meminta para guru memastikan anak didiknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi


Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

4 jam lalu

Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyampaikan keluhan para guru honorer di daerahnya soal seleksi PPPK di depan Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.


Hari Disabilitas Internasional, Jokowi Dorong Peningkatan Kesejahteraan dan Aksesibilitas

5 jam lalu

Hari Disabilitas Internasional, Jokowi Dorong Peningkatan Kesejahteraan dan Aksesibilitas

Jokowi mendorong peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Hari Disabilitas Internasional 2022


Gibran Rencanakan Ganti Nama Jalan Diponegoro Jadi Ngarsopuro, di Mana Kawasan Ini?

8 jam lalu

Gibran Rencanakan Ganti Nama Jalan Diponegoro Jadi Ngarsopuro, di Mana Kawasan Ini?

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming berencana mengganti nama Jalan Diponegoro yang berada di depan Puro Mangkunegaran menjadi nama Jalan Ngarsopuro.


Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

17 jam lalu

Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

DPR mendatangi rumah dinas KSAL Laksamana Yudo Margono yang menjadi calon Panglima TNI


Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

18 jam lalu

Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melayat ke rumah duka politikus senior Ferry Mursyidan Baldan hari ini Jumat, 2 Desember 2022.


Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

19 jam lalu

Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Ferry Mursyidan Baldan telah berjasa besar bagi partainya dan dunia politik Indonesia.


BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

19 jam lalu

BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

Polisi masih menunggu hasil penilaian resiko yang dibuat Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan izin BRI Liga 1 kembali bergulir.