Ini Beda Pejabat, Penjabat, dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah

Reporter

Editor

Nurhadi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama lima pj Gubernur usai pelantikan Pejabat (PJ) Gubernur di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj) gubernur untuk lima Provinsi. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, JakartaIstilah pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas kepala daerah mungkin tidak asing lagi di telinga. Istilah-istilah tersebut sering terdengar di tengah-tengah masyarakat, seperti saat kepala daerah atau pimpinan lembaga/instansi berganti. Jika diperhatikan seksama, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. 

Sebelumnya, penyebutan seseorang yang menduduki jabatan tertentu, baik di pemerintahan maupun di kelembagaan negara, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Istilah pejabat daerah secara bersama-sama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut ini perbedaan pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas (Plt): 

Pejabat 

Pengertian pejabat, melansir Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan tetap tertentu. Dengan kata lain, pejabat adalah seseorang yang bekerja–fungsi atau mandat–dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada pelaksanaan wewenang. Seperti diketahui, setiap pemerintahan pastilah ada pemangku jabatan, yakni pejabat. 

Bagir Manan dalam buku Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (2001) menuliskan, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat kelengkapan negara seperti eksekutif, legislatif dan suprastruktur lainnya. Jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap berisi wewenang tertentu. Untuk menjalankan wewenang pada lingkungan jabatan, maka harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (ambtsdrager). 

Pelaksana Tugas (Plt) 

Mengutip laman resmi Kemendagri, dasar hukum terkait plt mengacu pada Pasal 65 dan 66 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, plt dijabat oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, apabila gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Adapun otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah. 

“Harus diingat, wakil kepada daerah itu hasil proses politik,” terang Akma Malik Piliang, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Penjabat 

Antara penjabat dan pelaksana tugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan tugas dan tanggung jawab pejabat kepala daerah. Tetapi, keduanya dapat dibedakan dari masa jabatannya yang ditentukan oleh UU. 

Penunjukkan penjabat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016. Pasal tersebut menjelaskan, penjabat tidak dipilih dalam proses politik, melainkan dipilih berdasarkan kualifikasi calon penjabat yang berasal dari pejabat dengan pimpinan tinggi madya di lingkup Kementerian Dalam Negeri, pusat, maupun daerah. Dalam pemilihannya dilakukan melalui proses administrasi sesuai kualifikasi. 

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Pakar Nilai PP Tidak Diperlukan untuk Pengisian Penjabat






MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

23 jam lalu

MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

Webinar digelar agar masyarakat memahami tahapan pemilu dan siap menuju tahun pesta demokrasi 2024.


Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

1 hari lalu

Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut di Jakarta, wali kota dan bupati adalah perpanjangan tangan gubernur.


Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

3 hari lalu

Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

Mendagri mendorong penanganan pencegahan TPPU dengan kolaborasi.


Kemendikbud Lantik Pejabat hingga Rektor

4 hari lalu

Kemendikbud Lantik Pejabat hingga Rektor

Mereka yang dilantik di antaranya pejabat di Kemendikbud, Rektor Uncen, dan wakil dekan Unila.


Dukung Pemda, MIPI Angkat Potensi Kota Kendari

7 hari lalu

Dukung Pemda, MIPI Angkat Potensi Kota Kendari

Dengan adanya informasi terkait potensi Kota Kendari, diharapkan dapat menarik investor dari berbagai pihak termasuk swasta agar berinvestasi.


RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

9 hari lalu

RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

Pascadiundangkan, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri bakal mencari penjabat Gubernur Papua Barat Daya.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

10 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


Setara Institute Sebut Kasus Penolakan dan Perusakan Tempat Ibadah Masih Tinggi

11 hari lalu

Setara Institute Sebut Kasus Penolakan dan Perusakan Tempat Ibadah Masih Tinggi

Hari Toleransi Internasional, Setara Institute Berharap Kemenag dan Kemendagri Permudah Syarat Pendirian Rumah Ibadah


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

12 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Kemendagri dan Polri Sinergi Terapkan Teknologi Pengenalan Wajah di KTT G20

14 hari lalu

Kemendagri dan Polri Sinergi Terapkan Teknologi Pengenalan Wajah di KTT G20

Teknologi face recognition ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan KTT G20 Bali.