Komnas HAM: Tragedi Trisakti Tak Bisa Diselesaikan di Luar Pengadilan

Reporter

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu, 9 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan peristiwa pelanggaran HAM berat dalam tragedi Trisakti 1998 tak bisa diselesaikan secara nonyudisial. Dia mengatakan kasus itu hanya bisa diselesaikan lewat jalur pengadilan.

“Kalau ada yang bicara mekanisme nonyudisial maka jawabannya tidak bisa,” kata Anam di Bekasi, Kamis, 19 April 2022.

Anam mengatakan cara menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pemerintah, kata dia, harus menjalankan UU tersebut untuk menyelesaikan pelanggaran HAM sebelum maupun sesudah aturan tersebut berlaku. “Tidak ada cara lain,” kata dia.

Anam mengatakan Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung tentang pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai UU. Menurut dia, penyelesaian HAM berat berdasarkan UU tersebut bukan hanya bertujuan memberikan keadilan pada korban. Tetapi juga keadilan pada publik.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di pengadilan penting untuk memperbaiki tata Kelola negara. Pengadilan bisa mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan maupun sipil di masa depan.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM Tragedi Trisakti 1998 lebih baik diselesaikan secara nonyudisial. Penyelesaian nonyudisial terutama akan dipakai untuk menyelesaikan pelanggaran HAM sebelum ada UU Pengadilan HAM atau yang terjadi sebelum tahun 2000. Salah satunya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Kasus Trisakti 1998 masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme nonyudisial," kata Moeldoko, Rabu, 15 Mei 2022.

Moeldoko mengatakan penyelesaian yudisial bisa dilakukan untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat baru atau yang terjadi setelah berlakunya UU Pengadilan HAM.

Baca: Moeldoko: Kasus Trisakti 98 Idealnya Diselesaikan Lewat Non Yudisial






Pembunuh Wartawan Daphne Caruana Galizia Bakal Seret Nama Lain

9 jam lalu

Pembunuh Wartawan Daphne Caruana Galizia Bakal Seret Nama Lain

Pembunuh Daphne Caruana Galizia, wartawan investigasi dari Malta, mengancam akan menyebut nama lain dalam rencana pembunuhan ini.


Direksi Holywings Digugat Perdata Rp 100 Miliar di PN Tangerang

6 hari lalu

Direksi Holywings Digugat Perdata Rp 100 Miliar di PN Tangerang

Direksi PT ABG Holywings Group digugat perdata Rp 100 miliar. Diminta meminta maaf di media cetak nasional dan televisi nasional.


Taruh Potongan Kepala Manusia di Pengadilan, Pria Jerman Ditangkap

7 hari lalu

Taruh Potongan Kepala Manusia di Pengadilan, Pria Jerman Ditangkap

Polisi telah menangkap seorang pria setelah kepala manusia yang terpenggal ditinggalkan di depan gedung pengadilan di kota Bonn, Jerman


Komnas HAM Minta Pemerintah Ambil Langkah Kasus WNI yang Ditahan di Sabah Malaysia

7 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Ambil Langkah Kasus WNI yang Ditahan di Sabah Malaysia

Komnas HAM menyoroti perlindungan hak hidup warga Negara Indonesia yang bermasalah secara hukum di negara orang.


Eks Penjaga Kamp Nazi Berusia 101 Tahun Divonis Penjara oleh Pengadilan Jerman

7 hari lalu

Eks Penjaga Kamp Nazi Berusia 101 Tahun Divonis Penjara oleh Pengadilan Jerman

Pengadilan Jerman menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan penjaga Nazi, yang sekarang berusia 101 tahun


Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

9 hari lalu

Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

Catatan 28 tahun lalu W.S. Rendra dan sejumlah aktivis ditangkap saat aksi protes pemberedelan Majalah Tempo, Tabloid DeTik, dan Editor.


Juru Bicara PBB Komentari Putusan MA Amerika soal Aborsi

11 hari lalu

Juru Bicara PBB Komentari Putusan MA Amerika soal Aborsi

Juru bicara Sekjen PBB menilai putusan MA tersebut tidak akan serta-merta menghentikan aborsi, namun bisa membuat hidup perempuanberisiko.


Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

16 hari lalu

Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

Eks Babinsa TNI adalah relawan Anies yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu (BNKAB).


Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

16 hari lalu

Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

Komnas HAM meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan agar penggusuran di kawasan industri Pulogadung ditunda.


Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

17 hari lalu

Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

Rencana penggusuran warga bermula dari kebakaran yang terjadi pada Februari lalu. Warga yang membangun kembali rumahnya dibongkar PT JIEP.