Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh Targetkan Raih 5,6 Juta Suara di Pemilu 2024

Presiden Partai Buruh Said Iqbal lakukan May Day Fiesta di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail pada Ahad 1 Mei 2022. Tempo/ Hamdan C Ismail
Presiden Partai Buruh Said Iqbal lakukan May Day Fiesta di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail pada Ahad 1 Mei 2022. Tempo/ Hamdan C Ismail
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal optimistis partai yang dipimpinnya bisa berjaya dalam Pemilu 2024. Menurut Said, Partai Buruh memiliki basis massa yang besar dan tersebar di sejumlah provinsi.

"Target kami 5,6 juta suara sah. Basis kami enggak seluruh Indonesia, tapi di Jabar, Jatim, Banten, DKI, Kepri, Sulsel, Banjarmasin dan daerah lainnya. Cukup 10 Provinsi kumpulin 6 juta suara," ujar Said Iqbal di GBK, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Mei 2022. 

Said menerangkan, dari Provinsi Jawa Barat saja partainya menargetkan bisa menggaet 4 juta suara. Said optimistis karena Provinsi Jawa Barat merupakan basis Partai Buruh terbesar. Lalu untuk DKI Jakarta, Said menyebut partainya bisa masuk dalam tiga besar partai yang memperoleh suara terbesar.

"Benar ini, sungguh-sungguh. Asal kami tidak dikerjai saat verifikasi di KPU," ujar Said. 

Said menyebut, saat ini Partai Buruh sudah berhasil menyusun kepengurusan di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota, dan lebih dari 3.000 kecamatan di Pemilu 2024. Dengan kader militan teregistrasi KTA Partai Buruh maupun lewat NIK KTP hingga saat ini 250.000 orang dengan target hingga Agustus 2022 sebanyak 513.250 orang kader Partai Buruh yang teregistrasi dari NIK KTP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada 10 Bupati/Wali Kota yang kami persiapkan (harapannya) lolos. Lima di antaranya yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Jayapura, Purwakarta, dan Batang. Itu pasti menang karena basis buruh," kata Said.

M JULNIS FIRMANSYAH 

 
Baca: Ketua Kadin Apresiasi Tuntutan Buruh, Minta Tetap Dahulukan Musyawarah

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Demokrat Desak Deklarasi Cawapres Anies Baswedan Juni, Begini Respons Tim 8

2 jam lalu

Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said (tengah) bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (kiri) dan Jubir PKS Pipin Sopian (kanan) memberikan keterangan pers saat deklarasi capres Partai PKS di Kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
Demokrat Desak Deklarasi Cawapres Anies Baswedan Juni, Begini Respons Tim 8

Sudirman Said menanggapi desakan Partai Demokrat agar deklarasi calon wakil presiden Anies Baswedan dilakukan bulan ini.


Jokowi Klarifikasi soal Cawe-cawe Politik saat Bertemu KAHMI: Siapapun Penerusnya Harus Punya Persepsi Sama Hadapi Tantangan

2 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan 8 Fraksi DPR RI membacakan pernyataan sikap tentang sistem Pemilu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2022. Delapan Fraksi di DPR RI yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Klarifikasi soal Cawe-cawe Politik saat Bertemu KAHMI: Siapapun Penerusnya Harus Punya Persepsi Sama Hadapi Tantangan

Presiden Jokowi mengklarifikasi tentang cawe-cawe politik saat menerima jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan


Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

3 jam lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

Terkini. Mahkamah Konstitusi atau MK akan panggil Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, penjualan tiket Timnas Indonesia Vs Argentina dibuka.


Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

4 jam lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

Partai Buruh meminta Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani menghadiri sidang lanjutan gugatan omnibus law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.


Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

4 jam lalu

Suasana ruang sidang saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan panggil Jokowi dan Puan Maharani terkait gugatan UU Cipta Kerja.


Kata PKS soal Pesan Mahfud MD Agar Jaga Tiket Pencapresan Anies Baswedan

4 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud MD saat ditemui usai pelantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 19 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Kata PKS soal Pesan Mahfud MD Agar Jaga Tiket Pencapresan Anies Baswedan

DPP PKS memberikan tanggapan perihal pesan Mahfud MD agar menjaga tiket pencapresan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024.


Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

4 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menggelar konferensi pers di sela-sela aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023. Aksi tersebut menuntut agar UU Cipta Kerja dicabut. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

Partai Buruh mengkritik tiga bakal calon presiden alias bacapres 2024 yang dinilai tidak mewakili kalangan pekerja dan orang kecil.


6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

5 jam lalu

Pemilih Pemula Dinilai Penting
6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

Mengikuti pemilihan presiden untuk pertama kalinya membutuhkan sejumlah persiapan


Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

5 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah bertemu dengan Partai Buruh. Apa pembahasan kaum buruh dengan bakal calon presiden 2024 itu?


Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

5 jam lalu

Massa dari berbagai serikat buruh menunjukkan poster tuntutan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menggeruduk Kantor MK dan Istana Negara, Jakarta Pusat, masih soal UU Cipta Kerja. Ini masalahnya.