Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mardani H Maming Disebut Terima Suap Rp 89 M, Kuasa Hukum: Tidak Benar

image-gnews
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) se-Indonesia, Mardani H. Maming
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) se-Indonesia, Mardani H. Maming
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Mardani H Maming, Irfan Idham, membantah kesaksian Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara, Christian Soetio dalam persidangan dugaan gratifikasi IUP tambang dengan terdakwa Dwidjono Putrohadi Sutopo di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jumat 13 Mei 2022.

“Apa yang disampaikan Christian itu tidak benar dan cenderung tendensius. Yang pertama keterangannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, karena ini bukan menyangkut perusahaan PT PAR dan PT TSP,” kata Irfan Idham lewat hak jawab Mardani H Maming kepada Tempo, Jumat 13 Mei 2022.

Selain itu, Irfan melanjutkan, Christian dalam kesaksiannya baru masuk PT PCN tahun 2021, setelah Henry Soetio meninggal dunia. “Sehingga dari mana informasi yang tidak berdasar itu diketahui,” kata Irfan Idham.

Adapun sanggahan yang ketiga, Irfan menyebut bekas Bupati Tanah Bumbu 2010-2018 Mardani H Maming sama sekali tidak ada dalam perusahaan-perusahaan yang disebutkan saksi Christian Soetio.

“Selanjutnya kami sampaikan bahwa pak Mardani tidak pernah menerima aliran uang sebagaimana yang disebutkan saksi. Sehingga kami keberatan dengan keterangan yang disampaikan Christian,” kata Irfan Idham.

Selain Christian Seotio, dua saksi lain yang diperiksa yakni Manajer Operasional PT Borneo Mandiri Prima Energi, Suryani; dan pegawai PT PCN, Muhammad Khabib. Christian Soetio menduduki Dirut PT PCN setelah kakaknya Henry Soetio yang meninggal dunia pada Juni 2021.

Christian dalam kesaksiannya mengetahui adanya aliran dana kepada Mardani melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP). PT PAR dan TSP bekerja sama PT PCN dalam hal pengelolaan pelabuhan batu bara dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU).

Keterangan Christian menjadi perhatian anggota Majelis Hakim Tipikor, Ahmad Gawi.

“Saksi tadi menyampaikan bahwa dana yang mengalir ke Mardani totalnya berapa?” tanya Ahmad Gawi kepada Christian Soetio.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ratusan miliar yang mulia. Mohon maaf yang mulia, transfer ke Mardani, tapi transfernya ke PT PAR dan PT TSP,” kata Christian.

Ia mengetahui aliran dana itu karena pernah membaca pesan WhatsApp dari Henry Soetio yang ditujukan kepada Resi, pegawai bagian keuangan PT PCN. Resi diperintahkan mentransfer duit ke Mardani H Maming lewat PT PAR dan TSP.

“Berapa totalnya?” tanya Ahmad Gawi.

“Total yang sesuai TSP dan PAR itu nilainya Rp 89 miliar yang mulia,” ucap Christian Seotio mengutip laporan keuangan PT PCN yang dia baca di persidangan.

Christian menyatakan pernah mendengar dari Henry Soetio bahwa kakaknya hendak diperkenalkan kepada terdakwa Dwidjono Putrohadi oleh Mardani H Maming. Kabar ini Christian terima lewat sambungan telepon.

Dia pun mengaku sempat mendengar soal utang piutang antara Henry Setio dan terdakwa Dwidjono. Christian turut menunjukkan selembar bukti ikatan utang piutang antara Henry Soetio dan Dwidjono Putrohadi kepada majelis hakim.

Kejaksaan Agung menetapkan Dwidjono sebagai terdakwa penerima gratifikasi dalam bentuk utang yang disamarkan senilai Rp 27,6 miliar. Dwidjono pernah menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu periode 2011-2015. Pinjaman itu berasal dari Direktur Utama PT PCN Henry Soetio yang sudah meninggal pada medio 2021.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Syahrul Yasin Limpo Bantah Beri Perintah Kasdi Kumpulkan Uang dari Pejabat Kementan

1 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Syahrul Yasin Limpo Bantah Beri Perintah Kasdi Kumpulkan Uang dari Pejabat Kementan

Syahrul Yasin Limpo juga menolak pernyataan anak buahnya di Kementan soal ancaman nonjob atau pemecatan apabila tidak menjalankan perintahnya.


Pakar Hukum Sebut Syahrul Yasin Limpo Bisa Dituntut Hukuman Maksimal

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pakar Hukum Sebut Syahrul Yasin Limpo Bisa Dituntut Hukuman Maksimal

Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman menyebut sejumlah alasan Syahrul Yasin Limpo bisa dituntut hukuman maksimal


Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

6 hari lalu

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Reyna Usman, diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

JPU KPK menyatakan Reyna Usman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara korupsi ini.


Mantan Kades di Garut Buron karena Bawa Kabur Dana Desa Rp 1 Miliar, Diadili Secara In Absentia

7 hari lalu

Ilustrasi buronan
Mantan Kades di Garut Buron karena Bawa Kabur Dana Desa Rp 1 Miliar, Diadili Secara In Absentia

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap eks kades di Garut itu pidana penjara 7 tahun 3 bulan.


Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

7 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemotongan uang ke para pejabat di Kementan atas dasar instruksi Jokowi di rapat kabinet.


Syahrul Yasin Limpo Rekening Gajinya Dibuka, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tipikor Belum Kabulkan Permohonan

7 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Syahrul Yasin Limpo Rekening Gajinya Dibuka, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tipikor Belum Kabulkan Permohonan

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa rekening tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara SYL yang saat ini disidangkan.


JPPI Sebut Praktik Gratifikasi di PPDB akan Berlanjut jika Sistem Zonasi Tak Diubah

9 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI Sebut Praktik Gratifikasi di PPDB akan Berlanjut jika Sistem Zonasi Tak Diubah

JPPI menilai kecurangan pada PPDB akan terus berulang di tahun-tahun berikutnya, lantaran tidak ada perubahan sistem sejak 2021.


Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu, BNPB Sebut Luapan 4 Sungai Rendam 24 Desa

12 hari lalu

Hujan dan banjir di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Selasa 30 Agustus 2022. Banjir yang terjadi sampai merendam dan menutup jalan nasional lintas provinsi. (ANTARA/Firman)
Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu, BNPB Sebut Luapan 4 Sungai Rendam 24 Desa

BNPB melaporkan 7.743 jiwa terdampak banjir yang terjadi sejak Selasa, 4 Juni 2024, di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.


Sidang Kasus Korupsi Jalan Tol MBZ, Saksi Samakan Pengujian Seperti Quick Count

13 hari lalu

Terdakwa Direktur Utama PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono, mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan 5 orang saksi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan tol MBZ Jakarta - Cikampek II eleveted ruas Cikunir - Karawang Barat, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.510 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Kasus Korupsi Jalan Tol MBZ, Saksi Samakan Pengujian Seperti Quick Count

Saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ menyamakan pengujian jalan layang ini seperti quick count. Apa sebabnya?


Pakar Hukum Ingatkan Sanksi Pidana Perilaku Koruptif PPDB 2024

14 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Pakar Hukum Ingatkan Sanksi Pidana Perilaku Koruptif PPDB 2024

Sistem seleksi zonasi PPDB terhadap calon murid berdasarkan jarak tempat tinggal, justru jadi salah satu celah penyelewengan.