TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengklaim telah mengerahkan ribuan personel untuk menekan angka stunting alias gizi buruk di Indonesia. Para personel itu menamakan diri Pendamping Keluarga Nusantara dan bertanggung jawab langsung di bawah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Ada 600.000 personil Pendamping Keluarga Nusantara yang siap menjalankan strategi penurunan stunting, sehingga saya yakin target Presiden Jokowi terkait penurunan stunting hingga angka di bawah 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai," kata Cerita Moeldoko dalam keterangannya, Kamis, 12 Mei 2022.
Moeldoko berujar berdasarkan hasil pendataan keluarga 2022, jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga. Adapun 600 ribu personel itu nantinya tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan bertugas memberikan informasi serta pelayanan kepada keluarga untuk mencegah stunting.
Menurut Moeldoko terdapat tiga aktor utama yang berperan penting menyelesaikan permasalahan stunting, yakni bidan, penggerak PKK dan kader Keluarga Berencana. Dengan tiga aktor utama ini, Moeldoko optimistis permasalahan stunting bisa diselesaikan.
Moeldoko menuturkan salah satu tugas KSP adalah mengawal dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik. Stunting merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian utama pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin.
Bahkan, kata dia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 dapat turun minimal 3 persen dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 24,4 persen. Untuk tahun 2021, Moeldoko mengatakan angka stunting sudah jauh menurun dibanding angka prevalensi tahun 2018 yang mencapai 30,8 persen.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan wilayahnya merupakan salah satu provinsi yang berupaya keras mencapai target zero stunting pada 2023. Menurut dia, angka stunting di Jawa Barat sudah di bawah angka 13 persen. Ridwan berujar berbagai upaya penurunan stunting dilakukan melalui berbagai program. Salah satunya melalui program Ojek Makanan Balita (OMABA).
"Sayangnya, infrastruktur kesehatan kita kurang cukup, misalnya Puskesmas masih sangat terbatas jumlahnya. Kedepannya, Puskesmas harus naik jumlahnya. Sehingga bisa melakukan pertahanan kesehatan dengan baik dan mencegah terjadinya stunting," kata Ridwan Kamil.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca Juga: Jakarta Belum Bebas Stunting, Ini Kata Anies Baswedan
