TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, A. Khoirul Umam mengatakan jika koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar bisa terbentuk bisa menjadi poros tengah. Ia memprediksi koalisi ini bisa mengusung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Nama-nama tersebut, kata dia, bisa jadi diusulkan jika Golkar tidak mengunci nama Airlangga Hartarto sebagai capres yang bakal diusungnya.
"Airlangga bisa memainkan peran sebagai "king maker" dalam proses pembentukan koalisi, dengan tetap membuka peluang dirinya sebagai capres sekaligus membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain seperti Anies, Ganjar, atau bahkan AHY sendiri untuk maju sebagai Capres dalam Pilpres 2024," ujar Khoirul dalam keterangannya, Senin, 9 Mei 2022.
Khoirul mengatakan, koalisi Demokrat-Golkar bisa saja hanya mengusung pasangan Anies - AHY, jika terjadi resistensi politik dari PDI Perjuangan saat akan mengusung Ganjar Pranowo. Apa lagi, menurut Khoirul, pasangan Anies-AHY terbukti memiliki bekal elektabilitas memadai dalam sejumlah simulasi pasangan capres-cawapres di berbagai survei nasional.
"Golkar bisa ikut menjadi jangkar sekaligus motor utama pengusung skema capres-cawapres potensial ke depannya, agar memastikan Golkar tetap berada di pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan," kata Khoirul.
Pembahasan koalisi ini terjadi setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada Sabtu siang pekan lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya sempat membahas kemungkinan adanya koalisi di antara kedua partai tersebut.
"Kebersamaan Golkar dan Demokrat sudah ada pengalamannya, jejak rekamnya. Golkar dulu mendukung penggagas dan kader utama Partai Demokrat, Bapak SBY, selaku Presiden RI ke-6," ujar Airlangga dalam keterangannya, Sabtu, 7 April 2022.
Khoirul menerangkan, Golkar dan Demokrat selama ini cenderung tidak terjebak di antara dua arus mainstream kiri seperti PDIP dan mainstream kanan seperti PKS-Gerindra. Hal tersebut tercermin dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019.
"Agar rakyat di akar rumput tidak lagi terpolarisasi dan dibentur-benturkan oleh praktik eksploitasi politik identitas yang begitu marak di ajang kontestasi politik nasional akhir-akhir ini," ujar Khoirul.
M JULNIS FIRMANSYAH
