TEMPO.CO, Jakarta - Belum reda dihantam Covid-19, Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), meminta pemerintah juga fokus terhadap munculnya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK (Foot and Mouth Disease) di Jawa Tengah. Virus PMK ini disebut sangat mudah menyebar dan melalui udara mampu menempuh jarak sekitar 200 kilometer.
Ketua Umum KKP Teguh Boediyana mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian serta instansi terkait perlu segera mengambil langkah konkrit untuk menghambat laju proses penularan PMK dari Jawa Timur ke Propinsi lain. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas untuk mengatasi masalah tersebut.
"Apabila diperlukan dilakukan pemusnahan hewan tertular serta ketersediaan dana tanggap darurat untuk penanganan penyebaran PMK termasuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan serta pemberian kompensasi bagi peternak rakyat yang ternaknya tertular PMK," ujar dia lewat keterangan tertulis, Ahad, 8 Mei 2022.
Selain itu Teguh juga meminta agar pemerintah segera mengantisipasi implikasi merebaknya PMK antara lain terkait dengan hambatan ekspor. Karena dipastikan negara yang statusnya bebas PMK akan melarang masuknya berbagai produk dari Indonesia.
Serta diminta agar meninjau kembali berbagai peraturan dan kebijakan yang berpotensi membuat PMK masuk. Juga perlu dipertimbangkan kembali mengetrapkan kebijakan maximum security atas masuknya produk hewan atau hewan ke wilayah Indonesia.
Baca Juga:
"Dan presiden perlu segera memerintahkan untuk melakukan tracing atau penelusuran asal terjadi dan masuknya PMK ke wilayah Negara kita dan memberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab atas masuknya PMK," tutur Teguh.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumuman bahwa di Jawa Timur telah terjadi outbreak Penyakit Mulut dan Kuku di mana penyakit tersebut oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dimasukkan sebagai penyakit hewan yang paling berbahaya dan masuk daftar A.
Sebagai Negara yang sudah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku, outbreak yang terjadi di Jawa Timur ini merupakan musibah dan pukulan berat bagi industri peternakan dan berpotensi merugikan kegiatan ekonomi. "Bukan hanya saja pada kegiatan ekonomi dari hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, babi yang tertular tetapi akan ada hambatan ekspor berbagai produk pertanian dan produk lainnya," kata Teguh.
Baca Juga: Jawa Timur Hadapi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Ini Reaksi dan Kronologinya
