TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan lima regulasi baru turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Kelima regulasi ini terdiri dari satu Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).
Pertama, PP Nomor 17 Tahun 2022. Regulasi mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN.
Salah satu aturan penting yaitu di ketentuan penutup. Saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara beserta turunannya dinyatakan masih tetap berlaku.
"Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini," demikain bunyi Pasal 189 BAB X Ketentuan Penutup di PP ini, yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara.
Kedua yaitu Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otoritas Ibu Kota Nusantara. Regulasi ini mengalur lebih detail soal kewenangan dan fungsi Badan Otorita Ibu Kota, termasuk pembentukan Dewan Penasihat Otoritas IKN.
Ketiga, Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tantang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Keempat yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.
Lalu yang terakhir yaitu Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanhana di Ibu Kota Nusantara. Regulasi terakhir ini mengatur soal perolehan tanah di IKN, yang dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah.
Baca Juga: Ekslusif, Bos Otorita IKN Blakblakan Soal Tantangan Pembangunan Ibu Kota
