Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Mahasiswa Indonesia Perubahan dari Parkindo 45, ini Sejarah Parkindo

Reporter

image-gnews
Parkindo (Partai Kristen Indonesia). wikipedia
Parkindo (Partai Kristen Indonesia). wikipedia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ditetapkannya Partai Mahasiswa Indonesia oleh Kemenkumham menjadi sorotan publik. Sebab, per 21 Januari 2022, Partai Mahasiswa Indonesia resmi berbadan hukum  dan tercantum dalam surat penyampaian data partai politik ke Komisi Pemilhan Umum (KPU). Selain itu, disebutkan oleh Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, bahwa  Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia 1945 atau yang kerap disebut Parkindo 45

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 21 Januari 2022, Nomor M.HH-5.AH.11.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kristen Indonesia 1945 menjadi Partai Mahasiswa Indonesia.

Bagaimana profil Partai Kristen Indonesia 1945?

Parkindo 45 merupakan partai yang berdiri di era awal kemerdekaan Indonesia. Melansir dari kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id, Parkindo merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang sempat aktif di era 1950 - 1973.

Partai politik ini memiliki basis kawasan Protestan Indonesia. Parkindo terbentuk berawal dari terbitnya Maklumat pemerintah No.X/Th.1945 tertanggal 3 November 1945. Maklumat ini secara garis besar mengatur bahwa diperbolehkannya pembentukkan partai politik sebanyak-banyaknya.

Maklumat ini sekaligus hadir sebagai jawaban perihal desas-desus kala itu perihal rencana Soekarno dan Mohammad Hatta menjadikan Partai Nasional Indnesia (PNI) sebagai partai tunggal. Mendengar hal tersebut, warga Kristen Indonesia yang terdiri atas Protestan dan Katolik, memanfaatkan momentum untuk membentuk sebuah partai untuk umat Kristen di Indonesia.

Akhirnya, pada 9 November 1945, di gedung Gereja Pasundan yang berlokasi di Jl. Kramat Raya No.45, lahirlah sebuah partai umat Kristen Protestan bernama Partai Kristen Indonesia. Saat itu, utusan Katolik memutuskan mengundurkan diri karena akan membicarakannya terlebih dahulu dengan Pimpinan Gereja Katolik.

Kemudian, pada 7 Desember 1946 diadakan Kongres Parkindo ke-1 di Solo yang dihadiri berbagai organisasi Kristen di Indonesia. Pada kongres inilah, para peserta sepakat mengubah nama dari Partai Kristen Nasional menjadi Partai Kristen Indonesia. Selain itu, dipilih Dr. Ir. W. Z. Johanes

Selama pemerintahan Presiden Soekarno, Parkindo selalu terwakili dalam Kabinet. Namun, saat masa Orde Baru, tepatnya pada 10 Januari 1973, Presiden Soeharto terjadi peleburan partai, dan Parkindo bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).  

NAOMY A. NUGRAHENI 

Baca: Kemenkumkah: Partai Mahasiswa Indonesia Perubahan dari Parkindo 45

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Pembunuhan Vina Mengadu ke Ditjenpas karena Dihalangi Bertemu Kliennya

55 menit lalu

Tim kuasa hukum enam terpidana kasus Vina tiba di Komnas HAM, Rabu, 19 Juni 2024. Tempo/Alpin Pulungan
Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Pembunuhan Vina Mengadu ke Ditjenpas karena Dihalangi Bertemu Kliennya

Tim kuasa hukum enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky mendatangi kantor Ditjen Pas untuk menyampaikan keberatan.


Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

3 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

Modus pungli di Rutan Kupang ini dengan menarik tarif Rp 2 juta sampai Rp 40 juta agar tahanan bisa bebas demi hukum.


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

4 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

6 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Kanwil Kemenkumham Bali Pastikan WNA Inggris Penerobos Bandara dengan Truk Diproses Hukum Sebelum Dideportasi

7 hari lalu

Masyarakat mengerumuni truk gabah yang dirampas seorang WNA asal Inggris untuk menerobos Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Senin, 10 Juni 2024. ANTARA/tangkap layar Madebali24
Kanwil Kemenkumham Bali Pastikan WNA Inggris Penerobos Bandara dengan Truk Diproses Hukum Sebelum Dideportasi

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali mengatakan insiden WNA terobos bandara menggunakan truk rampasan ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak.


Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

7 hari lalu

Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Dr. Andrie Soeparman dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sistem KI terbagi dalam lima level: pengenalan KI, pendaftaran KI, manajemen KI, KI sebagai nilai ekonomi, dan KI sebagai poros ekonomi.


Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

8 hari lalu

Daud Beureueh. Foto : wikipedia
Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

Daud Beureueh berontak dengan mendirikan NII akibat pelanggaran perjanjian dengan rakyat Aceh oleh Sukarno dan ketidakpuasannya terhadap Jakarta.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

9 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

PPP menolak gagasan amandemen UUD 1945 yang memuat soal pemilihan presiden oleh MPR.


Habib Rizieq Bebas Hari Ini, Kememkumham: Tertib Jalani Pembimbingan

9 hari lalu

Rizieq Shihab disambut oleh istri dan putri-putrinya setelah dinyatakan bebas bersyarat dan tiba di kediamannya di Petamburan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Istimewa
Habib Rizieq Bebas Hari Ini, Kememkumham: Tertib Jalani Pembimbingan

Rizieq telah selesai menjalani masa pembimbingan di Badan Pemasyarakatan atau Bapas Kelas I Jakarta Pusat hingga 10 Juni 2024.