Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS

Reporter

Editor

Nurhadi

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas pandangan pemerintah terkait RUU TPKS dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaRancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS dilakukan saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Berikut kilas balik perjalanan UU TPKS dari sebelum hingga disahkan yang memakan waktu 10 tahun lamanya: 

Diinisiasi Sejak 2012 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasi RUU TPKS sejak 2012 karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual. Pada awal penggagasan ini, RUU TPKS mulanya bernama RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual). 

Melansir situs resmi Komnas Perempuan, penyusunan draft RUU PKS dilakukan sejak 2014. Penyusunannya yaitu melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog, dan penyelarasan berbagai fakta dan teori. Pada Mei 2016, untuk pertama kali RUU PKS dibahas di DPR RI. Namun, berulang kali harus keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. 

Masuk Prolegnas 2016 

Diberitakan Tempo pada 25 Mei 2016, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati RUU PKS masuk prioritas Prolegnas 2016. Pada 6 April 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR. Selanjutnya akan dibahas pada rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI. 

Tarik Ulur dan Pembahasan yang Lamban 

RUU PKS yang masuk ke prolegnas mulai dilakukan pembahasan sejak 2018. Namun demikian, pembahasan berlangsung lamban. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR. Keputusan ini diambil lantaran pembahasannya dinilai agak sulit. 

Setahun berselang, pada 2021, RUU PKS kembali masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2021. Pada Agustus 2021, RUU PKS kemudian resmi berganti nama menjadi RUU TPKS. Lalu, masuk ke Prolegnas Prioritas 2022 pada Senin, 6 Desember 2021. 

Disahkan Menjadi UU pada 2022 

Setelah menanti selama 10 tahun, RUU TPKS akhirnya resmi disahkan menjadi UU pada Selasa, 12 April 2022, melalui Rapat Paripurna DPR RI. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Tyas Retno Wulan, mengatakan pengesahan ini merupakan buah dari perjuangan panjang. 

"Pengesahan ini merupakan buah perjuangan panjang selama 10 tahun terakhir dari berbagai elemen, mulai dari Komnas Perempuan, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia hingga para aktivis perempuan," kata Tyas dikutip dari Antara. 

HARIS SETYAWAN 

Baca juga: Pengesahan UU TPKS Diapresiasi, Dinilai Berpihak pada Korban






Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

1 hari lalu

Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

Cinta Laura melawan kekerasan seksual lambat laun menjadi perbincangan sehari-hari dan tidak tabu dibicarakan untuk mengubah paradigma.


Komnas Perempuan Sebut Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Naik

1 hari lalu

Komnas Perempuan Sebut Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Naik

Komnas Perempuan mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM mengalami kenaikan angka secara signifikan sejak 2019.


Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

2 hari lalu

Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengungkapkan telah membuat tim majelis kode etik baru pada kasus kekerasan seksual


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

2 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

3 hari lalu

Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

Pelaku usaha penting ciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

3 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.


16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DKI Ciptakan Ruang Aman

4 hari lalu

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DKI Ciptakan Ruang Aman

DKI Jakarta melawan kekerasan dengan berupaya mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak di Jakarta.


7 Cara Menjaga Anak dari Pelecehan Seksual

4 hari lalu

7 Cara Menjaga Anak dari Pelecehan Seksual

Semakin marak kasusnya, berikut 10 cara untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.


Pengadilan di Beijing Vonis Kris Wu 13 Tahun Penjara karena Memperdaya dan Memperkosa 3 Wanita

4 hari lalu

Pengadilan di Beijing Vonis Kris Wu 13 Tahun Penjara karena Memperdaya dan Memperkosa 3 Wanita

Salah satu korban Kris Wu, Du Meizhu yang melakukan Gerakan #MeToo mengungkapkan kelegaannya setelah mendengar vonis dijatuhkan.


She Said: Investigasi Kekerasan Seksual pemicu Gerakan #MeToo

6 hari lalu

She Said: Investigasi Kekerasan Seksual pemicu Gerakan #MeToo

Maria Schrader mengemas She Said seperti film jurnalisme pada umumnya yang menceritakan cerita di balik terbitnya berita besar.