Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Jumat, 15 April 2022 20:57 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas pandangan pemerintah terkait RUU TPKS dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaRancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS dilakukan saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Berikut kilas balik perjalanan UU TPKS dari sebelum hingga disahkan yang memakan waktu 10 tahun lamanya: 

Diinisiasi Sejak 2012 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasi RUU TPKS sejak 2012 karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual. Pada awal penggagasan ini, RUU TPKS mulanya bernama RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual). 

Melansir situs resmi Komnas Perempuan, penyusunan draft RUU PKS dilakukan sejak 2014. Penyusunannya yaitu melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog, dan penyelarasan berbagai fakta dan teori. Pada Mei 2016, untuk pertama kali RUU PKS dibahas di DPR RI. Namun, berulang kali harus keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. 

Masuk Prolegnas 2016 

Diberitakan Tempo pada 25 Mei 2016, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati RUU PKS masuk prioritas Prolegnas 2016. Pada 6 April 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR. Selanjutnya akan dibahas pada rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI. 

Tarik Ulur dan Pembahasan yang Lamban 

RUU PKS yang masuk ke prolegnas mulai dilakukan pembahasan sejak 2018. Namun demikian, pembahasan berlangsung lamban. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR. Keputusan ini diambil lantaran pembahasannya dinilai agak sulit. 

Setahun berselang, pada 2021, RUU PKS kembali masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2021. Pada Agustus 2021, RUU PKS kemudian resmi berganti nama menjadi RUU TPKS. Lalu, masuk ke Prolegnas Prioritas 2022 pada Senin, 6 Desember 2021. 

Disahkan Menjadi UU pada 2022 

Setelah menanti selama 10 tahun, RUU TPKS akhirnya resmi disahkan menjadi UU pada Selasa, 12 April 2022, melalui Rapat Paripurna DPR RI. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Tyas Retno Wulan, mengatakan pengesahan ini merupakan buah dari perjuangan panjang. 

"Pengesahan ini merupakan buah perjuangan panjang selama 10 tahun terakhir dari berbagai elemen, mulai dari Komnas Perempuan, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia hingga para aktivis perempuan," kata Tyas dikutip dari Antara. 

HARIS SETYAWAN 

Baca juga: Pengesahan UU TPKS Diapresiasi, Dinilai Berpihak pada Korban






Kasus Pemerkosaan Warga Pluit oleh WNA Asal Cina Naik ke Penyidikan

19 jam lalu

Kasus Pemerkosaan Warga Pluit oleh WNA Asal Cina Naik ke Penyidikan

Polda Metro Jaya telah menaikkan status ke penyidikan terhadap kasus dugaan pemerkosaan seorang perempuan warga Pluit oleh WNA asal Cina.


Pelapor Hotman Paris Gelar Aksi di Komnas Perempuan, Minta Setop Pelecehan

5 hari lalu

Pelapor Hotman Paris Gelar Aksi di Komnas Perempuan, Minta Setop Pelecehan

Forum Batak Intelektual (FBI) pernah melaporkan Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya


Korban Kekerasan Seksual WNA Asal China Datangi PPA Polda Metro Minta Keadilan

5 hari lalu

Korban Kekerasan Seksual WNA Asal China Datangi PPA Polda Metro Minta Keadilan

Kasus dugaan tindakan kekerasan seksual ini terjadi setelah korban terus menerus dikontak oleh pelaku setelah mereka berkenalan lewat media sosial.


Aliansi Mahasiswa Demo Tolak Putusan Bebas Pelaku Kekerasan Seksual di UNRI

12 hari lalu

Aliansi Mahasiswa Demo Tolak Putusan Bebas Pelaku Kekerasan Seksual di UNRI

KOMAHI UNRI mengatakan masyarakat telah dikecewakan oleh putusan bebas Syafri Harto dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Riau.


Rektor UGM Deklarasikan sebagai Kampus Bebas Tindak Kekerasan, ini Alasannya

15 hari lalu

Rektor UGM Deklarasikan sebagai Kampus Bebas Tindak Kekerasan, ini Alasannya

Rektor UGM Ova Emilia mendeklarasikan sebagai kampus bebas tindak kekerasan atau zero tolerance for violence, khususnya kekerasan seksual.


UGM Deklarasi sebagai Kampus Bebas Kekerasan Seksual

16 hari lalu

UGM Deklarasi sebagai Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Rektor UGM akan mendeklarasikan UGM sebagai kampus bebas kekerasan seksual pada acara pembekalan KKN besok, Sabtu, 11 Juni 2022.


Gabrielle Union Cerita 30 Tahun Mengalami PTSD Ada Pesan untuk Penderita Anxiety

16 hari lalu

Gabrielle Union Cerita 30 Tahun Mengalami PTSD Ada Pesan untuk Penderita Anxiety

Gabrielle Union membagikan pesan jujur tentang kesehatan mental dan PTSD-nya setelah mengalami pelecehan seksual pada usia 19 tahun


Komahi Desak Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual UNRI hingga Juli

17 hari lalu

Komahi Desak Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual UNRI hingga Juli

Kemendikbudristek didesak segera memberikan sanksi dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Riau hingga batas waktu sebulan atau Juli mendatang


Komahi UNRI Bentuk Kampanye Nasional Tuntut Keadilan Korban Pelecehan Seksual

26 hari lalu

Komahi UNRI Bentuk Kampanye Nasional Tuntut Keadilan Korban Pelecehan Seksual

JPU Riau menyatakan lakukan kasasi kasus vonis bebas Syafri Harto, kasus pelecehan seksual kepada mahasiswi UNRI. Bagaimana kelanjutannya?


Tim Pendamping Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Geotimes Kumpulkan Bukti

30 hari lalu

Tim Pendamping Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Geotimes Kumpulkan Bukti

Tim pendamping korban dugaan kekerasan seksual tengah mengumpulkan bukti-bukti penguat untuk nanti dibawa ke ranah pidana.