TEMPO.CO, Semarang - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan siap membantu pembangunan infrastruktur KPU di daerahnya. Hendi, sapaannya, merespon permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Hendi menyatakan selama ini Pemerintah Kota Semarang telah memberikan bantuan kepada KPU Kota Semarang. Akan tetapi dia enggan memperinci apa saja bantuan yang telah mereka berikan.
"Boleh ditanyakan ke KPU Kota Semarang," ujarnya, Kamis 14 April 2022. "Biar KPU selaku user yang menyampaikan."
Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom mengakui selama ini lembaganya masih meminjam kantor milik Pemkot Semarang.
"Statusnya pinjam pakai," kata dia melalui pesan singkat pada Kamis, 14 April 2022.
Kantor KPU Kota Semarang tersebut berlokasi di Gedung Pandanaran. KPU berbagai gedung dengan organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Semarang.
Gedung bertingkat itu berada di persimpangan antara Jalan Pemuda dan Jalan Imam Bonjol Kota Semarang. Tepat di samping Tugu Muda. Sementara Kantor KPU berada di lantai lima.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah membantu infrastruktur KPU. Dia menyatakan permintaan itu akan disampaikan melalui surat edaran untuk para kepala daerah.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat dengan KPU dan Komisi II DPR RI pada Rabu kemarin, 13 April. Rapat tersebut diantaranya membahas soal pembengkakan anggaran Pemilu 2024.
KPU mengajukan anggaran Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun untuk anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Nilai tersebut membengkak dari anggaran Pemilu 2019 yang hanya Rp25,59 triliun.
Selain karena kebutuhan Pilkada serentak, KPU menyatakan pembengkakan anggaran tersebut dikarenakan mereka harus membangun infrastruktur di berbagai daerah. Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan saat ini masih banyak KPUD yang tak memiliki kantor sendiri yang representatif.
Hasyim menyatakan anggaran Pemilu 2024 masih bisa ditekan jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu KPU dalam hal pembangunan infrastruktur tersebut. Dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kantor yang mereka miliki untuk digunakan. Tak hanya itu, dia juga meminta pemerintah daerah agar ikut membantu anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024.
