DPR Tunda Pengesahan RUU PPP yang Mengatur Metode Omnibus

Reporter

Editor

Febriyan

Sejumlah buruh membentangkan spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dibawah Ketua Umum yang baru Jumhur Hidayat tersebut menuntut UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -  DPR menunda pengesahan Revisi Undang-Undang tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan alias RUU PPP. Penundaan dilakukan karena DPR baru menerima surat dari Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu kemarin, 13 April 2022.

"Oleh karena itu, kami akan rapim (rapat pimpinan) dan bamus (rapat badan musyawarah) kan pada masa sidang depan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.

Revisi UU PPP adalah inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstutisional. Sebab, metode omnibus dalam pembuatan UU Cipta Kerja tak diatur dalam sistem pembuatan perundang-undangan.

Metode Omnibus adalah satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya. Metode ini diterapkan DPR dalam pembahasan UU Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional karena metode pembuatannya tak sesuai dengan UU PPP. Akan tetapi MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku hingga 2023, batas akhir DPR untuk melakukan revisi.  

Kemarin, Baleg DPR dan pemerintah menyepakati RUU PPP dibawa ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, untuk segera disetujui menjadi undang-undang. Keputusan diambil dalam rapat pleno yang digelar pada Rabu malam, 13 April 2022.

Ketua Panja RUU PPP, Achmad Baidowi mengatakan, rapat pleno tingkat I dihadiri sembilan fraksi. Sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU PPP dibawa ke rapat paripurna. "Hanya PKS yang menolak," ujar Baidowi, Rabu, 13 April 2022.

Adapun Fraksi PKS memandang pembahasan RUU PPP terlalu tergesa-gesa dan bahkan seolah kejar tayang untuk segera disahkan.

"Fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan undang-undang yang dimaksud," demikian pandangan fraksi tersebut.






PKS Dorong Kemensos Terjunkan Relawan Bantu Evakuasi Korban Gempa Turki

9 jam lalu

PKS Dorong Kemensos Terjunkan Relawan Bantu Evakuasi Korban Gempa Turki

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendorong Kementerian Sosial mengirimkan bantuan kemanusiaan dan relawan untuk membantu evakuasi korban gempa Turki.


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

13 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

16 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

20 jam lalu

NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

Politikus Nasdem itu mengatakan Koalisi Perubahan tidak menutup pintu bagi partai lain yang hendak bergabung, baik parlemen maupun nonparlemen.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

21 jam lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

1 hari lalu

Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut petinggi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar,


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?