TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung reshuffle kabinet saat gerah dengan maraknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jokowi mengatakan dirinya bisa saja mencopot menteri yang memang tidak bisa menggenjot belanja produk dalam negeri.
Awalnya, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama BUMN yang tidak berkomitmen pada belanja produk lokal. Pencopotan, kata dia, juga bisa menyasar ke kementerian dan menjadi urusannya sebagai presiden.
"Reshuffle, udah, heeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata dia di depan para menteri dan kepala daerah dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Jokowi tampak kesal karena anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah yang merupakan uang sendiri juga dibelikan produk impor. "Uang-uang kita sendiri, tinggal belanja produk dalam negeri saja sulit," kata dia.
Kekesalan ini disampaikan Jokowi saat bicara maraknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat hingga daerah. potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 1.071,4 triliun.
Jokowi meminta sebanyak 40 persen atau Rp 400 triliun digunakan untuk pengadaan produk lokal dengan target Mei 2022. "Tadi pagi saya cek baru Rp 214 triliun," kata dia.
Sebelum menyinggung reshuffle kabinet, Jokowi pun sempat menyampaikan kekesalannya ke sejumlah instansi pemerintahaan yang melakukan pengadaan barang dan jasa dari produk impor.
1. Menkes Budi Gunadi Sadikin
Jokowi menyentil Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin soal tempat tidur di rumah sakit. Jokowi mengingatkan Budi kalau tempat tidur untuk rumah sakit sudah diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang. Tapi dalam praktiknya masih saja diimpor.
Lantas, Jokowi pun memberikan ancaman soal produk impor ini. "Mau kita terus-teruskan? Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel, saya umumin. Ini rumah sakit daerah masih impor, Kementerian Kesehatan impor," kata dia.
2. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
Setelah Budi, giliran Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo yang disemprot oleh Jokowi. Penyebabnya yaitu impor alat dan mesin pertanian atau alsintan seperti traktor.
Jokowi mengatakan alat semacam ini bukanlah high techonology, tapi masih saja diimpor. Jokowi melihat produk impor ini saat dirinya berkunjung ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, kemarin.
"Jengkel saya," kata dia kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Jokowi mengingatkan Syahrul kalau praktik impor semacam ini tak bisa diteruskan lagi.
Jokowi lanjut menyinggung beberapa kementerian dengan anggaran pengadaan barang dan jasa terbesar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 92 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 68 triliun, Polri Rp 56 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp 36 triliun. "Ini yang gede-gede yang saya sebut, yang gede-gede aja," kata dia.
3. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim
Jokowi juga menyebut Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Nadiem Makarim salah satu kementerian yang juga pos belanja terbesar. Angkanya mencapai Rp 29 triliun.
Akan tetapi sampai hari ini, Jokowi menyebut baru Rp 2 triliun pengadaan yang dilakukan terhadap produk dalam negeri. "Ini kelihatannya ada yang nggak semangat di dalam kementerian," kata dia.
Jokowi heran pengadaan kursi sampai laptop di sekolahan masih mau diimpor. Padahal, kata dia, industri lokal sudah bisa membuat semua barang tersebut. "Sudahlah jangan diterus-terusin," kata dia.
Baca: Presiden Jokowi Ancam Beri Sanksi Kementerian yang Tak Belanja Produk UMKM
