TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan materi pendidikan antikorupsi kepada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Materi ini diberikan dalam acara Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP, Selasa, 22 Maret 2022.
"KPK ingin membuat antikorupsi menjadi budaya," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat memberi paparan secara virtual, dalam siaran pers yang dibagikan tim media PDIP, Selasa, 22 Maret 2022.
Baca Juga:
Firli menyebut, pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional. Ia berharap semua anak bangsa, baik yang di legislatif, eksekutif, dan partai politik ikut aktif berperan dalam menciptakan budaya antikorupsi. Partai politik dinilai bisa menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam hal ini. "Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ujar Firli.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, budaya antikorupsi bisa dimulai dari cara berpikir positif. Hasto mengklaim, mekanisme di internal PDIP telah menerapkan komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit sistem, dan termasuk pembenahan di internal melalui aturan organisasi.
"Sebagai partai yang berpegang pada ideologi Pancasila, kami diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kami agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," ujar Hasto.
Pada Januari lalu, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2021 yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan CPI Indonesia tahun 2021 berada di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini naik 1 poin dari tahun 2020 lalu yang berada pada skor 37/100.
Menurut Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko, skor CPI 2021 yang mengalami kenaikan satu poin ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan signifikan pada faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor ekonomi seperti penyuapan pada area ekspor-impor, kelengkapan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan. Hal ini tampak dari kenaikan tiga indikator ekonomi.
Namun, tiga indikator stagnasi dan tiga indikator lagi justru turun memperkuat bahwa korupsi politik dan penegakan hukum masih belum ada perbaikan yang signifikan.
Sejumlah penanganan perkara korupsi besar seperti penangkapan Wakil Ketua DPR RI pada medio 2021, kasus eks Menteri KKP hingga kasus korupsi bansos eks Menteri Sosial, yang juga merupakan kader PDIP, turut mewarnai dinamika penegakan hukum antikorupsi sepanjang 2021. "Upaya penanganan sejumlah skandal kasus korupsi besar sepanjang masa pandemi memberikan kontribusi pada kenaikan CPI tahun 2021," ujar Wawan, akhir Januari 2022.
Baca: KPK Menduduki Peringkat ke-26 dalam Survei Integritas Bikinannya
