Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Delegasi Indonesia Tolak Proposal Eropa Soal Perang Rusia Ukraina

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat pertemuan BKSAP DPR RI dengan Besar Iran untuk Indonesia Mohamad Azad, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Foto : Tari/Man
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat pertemuan BKSAP DPR RI dengan Besar Iran untuk Indonesia Mohamad Azad, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Foto : Tari/Man
Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI menolak proposal resolusi yang ditawarkan parlemen negara-negara Eropa mengenai perang Rusia Ukraina. Proposal itu diajukan sebagai rancangan resolusi emergency item dalam sidang parlemen sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, 20-24 Maret 2022.

Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen DPR, Fadli Zon, mengatakan sebagian anggota IPU menilai proposal resolusi yang diajukan parlemen Eropa terlalu keras dan menghakimi Rusia. Sementara sikap Indonesia dalam hal ini kurang lebih sama, yakni mengharapkan parlemen mempunyai peran menjembatani dan mencari solusi dari konflik Rusia dan Ukraina.

“Bukan sekadar menyerang salah satu pihak, karena itu tidak ada menyelesaikan masalah,” ucap Fadli usai pembukaan pertemuan Grup ASEAN + 3, di Bali International Convention Center, Ahad, 20 Maret 2022. Tiga negara mitra ASEAN dalam pertemuan grup itu adalah Korea Selatan, Cina, dan Jepang.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra itu, delegasi Indonesia tetap mengusulkan emergency item tentang perang Rusia Ukraina, tapi dari sisi peran parlemen. Prinsipnya adalah memformulasikan peran parlemen dalam menjembatani konflik yang sedang terjadi. Indonesia, kata dia, berniat berbicara dengan kedua parlemen untuk mencari solusi damai.

“Jika diperlukan dibuat semacam task force, komite ad hoc untuk bicara ke parlemen Rusia maupun Ukraina. Itu yang kami usulkan,” dia menuturkan.

Fadli membenarkan, delegasi parlemen kedua negara tidak hadir dalam sidang IPU 2022, baik secara langsung maupun daring. Ia menduga, Ukraina tidak dapat hadir karena sedang mengalami kesulitan akibat perang. Sedangkan Rusia menganggap salah satu anggota Komite Eksekutif IPU pernah melontarkan pernyataan sepihak.

Proposal resolusi versi Indonesia, ucap Fadli, telah disepakati oleh grup ASEAN + 3 untuk selanjutnya dibawa ke pertemuan tingkat grup Asia-Pasifik. Selanjutnya, jika kembali disetujui, proposal itu akan didaftarkan pada emergency item IPU. Ia mengimbuhkan, Indonesia juga mendapat dukungan ASEAN +3 untuk menjadi anggota Drafting Committee on Emergency Item IPU mewakili Asia-Pasifik, termasuk untuk membahas resolusi konflik Rusia-Ukraina.

“Emergency item yang kami sampaikan ialah bagaimana mencari solusi, bukan menambah penghakiman terhadap salah satu pihak, tapi kemudian tidak ada solusi,” kata Fadli.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, setelah membuka pertemuan grup ASEAN+3 menimpali, emergency item versi Indonesia berjudul ‘The Role of Parliament in Supporting Peaceful Solution to Russian and Ukrainian Conflict.’ Dia menjelaskan, tujuan emergency item itu adalah meningkatkan solidaritas parlemen melalui diplomasi yang efektif dalam menangani konflik yang mengancam perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Sama seperti Fadli, politikus Partai Golkar ini menyatakan sikap Indonesia dalam krisis Rusia dan Ukrania adalah menawarkan solusi, dan tidak bersikap memihak ke salah satu negara. Dia berdalih, sikap keberpihakan tidak baik bagi Indonesia secara politik, sebab Indonesia bersahabat dengan Ukraina maupun Rusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dalam konteks menjaga perdamaian dunia, kita sebagai negara nonblok harus melihat situasi ini. Jangan sampai geopolitik ini berpengaruh pada geostrategi kita.”

Masyarakat sempat mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tegas menanggapi invasi Rusia ke Ukrania. Pada 24 Februari 2022 atau sesaat setelah militer Rusia memasuki Ukraina, Presiden Joko Widoo melalui akun Twitter miliknya hanya mencuitkan, “Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia.”

Indonesia juga ikut tidak menjadi co-sponsor rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun akhirnya, pada awal Maret lalu Indonesia menandatangani resolusi Majelis Umum PBB yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukranina.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia memang sepatutnya tidak berpihak dalam masalah invasi Rusia ke Ukraina. Tujuannya agar Indonesia bisa tetap aktif menjalin kontak dengan berbagai pihak yang bertikai untuk menciptakan kedamaian.

Dalam konferensi pers Sabtu lalu, Presiden IPU Duarte Pacecho menegaskan, sidang IPU ke-144 akan membahas invasi Rusia ke Ukrania. Isu tersebut direncakan masuk dalam emergency item IPU.

“Tidak mungkin kita membicarakan berbagai isu lain di dunia, namun mengabaikan peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi dua negara tapi juga seluruh dunia,” ujar anggota parlemen Portugal ini.

Selain membahas isu perang Rusia-Ukraina, sidang IPU ke-144 yang mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change ini juga akan mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, pandemi Covid-19, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia, serta perdamaian dunia.

Sidang IPU 2022 dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 115 negara, 33 orang ketua parlemen, dan sekitar 1.000 orang anggota delegasi.

“Antusiasme ini membuktikan Indonesia adalah negara yang dipercaya dunia karena dianggap mampu, nyaman, serta aman dalam menyelenggarakan IPU,” kata Ketua DPR Puan Maharani.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seruan Cak Imin kepada Pemerintah atas Maraknya Judi Online

1 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Seruan Cak Imin kepada Pemerintah atas Maraknya Judi Online

Cak Imin mengapresiasi temuan PPATK tentang ada lebih dari 1.000 anggota DPR hingga DPRD terlibat judi online.


Aksi Balasan, Kementerian Luar Negeri Rusia Berlakukan Pembatasan pada Media dari Eropa

1 jam lalu

Ilustrasi koran. Shutterstock
Aksi Balasan, Kementerian Luar Negeri Rusia Berlakukan Pembatasan pada Media dari Eropa

Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan memberlakukan pembatasan pada media-media dari negara anggota Uni Eropa yang ada di Rusia


Segini Ancaman Hukuman bagi Anggota Dewan Jika Terbukti Terlibat Judi Online

1 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Segini Ancaman Hukuman bagi Anggota Dewan Jika Terbukti Terlibat Judi Online

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, anggota dewan yang melakukan judi online bisa dipidana. Berapa ancaman hukumannya?


Anggota DPR yang Main Judi Online Bisa Dipanggil MKD Hingga Dipidana

2 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat antara KPK dan PPATK dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR yang Main Judi Online Bisa Dipanggil MKD Hingga Dipidana

PPATK mengungkap jumlah anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalnya yang main judi online mencapai lebih dari 1.000 orang.


Top 3 Dunia: Kerja Sama Militer Rusia-Korut, Adik Ismail Haniyeh Jadi Korban Serangan Israel

4 jam lalu

Top 3 Dunia: Kerja Sama Militer Rusia-Korut, Adik Ismail Haniyeh Jadi Korban Serangan Israel

Berita pertama dari deretan Top 3 Dunia tentang kerja sama militer Rusia dan Moskow yang mengusik Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang.


Hasil Euro 2024: Imbang dengan Ukraina Tanpa Gol, Belgia Lolos 16 Besar

5 jam lalu

Ekspresi pemain Ukraina Oleksandr Tymchyk setelah ditahan imbang Belgia  dalam pertandingan Grup E Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 27 Juni 2024. REUTERS/Angelika Warmuth
Hasil Euro 2024: Imbang dengan Ukraina Tanpa Gol, Belgia Lolos 16 Besar

Duel Ukraina vs Belgia dalam pertandingan terakhir grup E Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 di MHPArena di Stuttgart berakhir seri.


OJK: Capaian Indikator Kinerja Triwulan I 2024 Capai 63,88 Persen, Masih Sesuai Jalur

12 jam lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK: Capaian Indikator Kinerja Triwulan I 2024 Capai 63,88 Persen, Masih Sesuai Jalur

Wakil Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara mengatakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OJK masih sesuai jalur.


Begini Kritik Sejumlah Anggota Komisi III DPR terhadap PPATK

12 jam lalu

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Begini Kritik Sejumlah Anggota Komisi III DPR terhadap PPATK

Sejumlah politikus di Komisi III DPR mengkritik PPATK karena hasil laporannya tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.


Hamas 'Hargai' Upaya Rusia Perkuat Stabilitas Regional

13 jam lalu

Pemimpin senior Hamas Mousa Abu Marzook. Reuters/Mohammed Salem
Hamas 'Hargai' Upaya Rusia Perkuat Stabilitas Regional

Wakil Menlu Rusia mengatakan bahwa posisi negaranya tegas dalam isu Palestina dan mendukung hak-hak rakyat Palestina.


PPATK Sebut Ada Lebih dari 7 Ribu Transaksi Judi Online di DPR RI

16 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar DPR menambah anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 457,7 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK Sebut Ada Lebih dari 7 Ribu Transaksi Judi Online di DPR RI

PPATK mengungkap 7 ribu transaksi permainan judi online yang terjadi di DPR yang diduga melibatkan anggota DPR hingga pegawai di sekretariat jenderal