Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenag Ungkap Perancang Label Halal Baru dan Alasan Pemilihan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Label Halal
Label Halal
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham, mengungkapkan perancang atau desainer dari label halal terbaru yang menggantikan label halal Majelis Ulama Indonesia.

Aqil mengatakan, label yang berwarna ungu dan disebut-sebut kaligrafi halal dalam bahasa arabnya seperti bentuk gunungan wayang itu didesain tidak oleh satu orang saja. Kata dia, ada tim khusus di intenal BPJPH yang mendesain label atau logo halal itu.

"Kami ada tim di internal kami dan konsultan kami," kata dia saat dihubungi, Selasa, 15 Maret 2022.

Dia menekankan, perancang label halal terbaru ini juga tidak melibatkan seorang desainer ternama. Menurut dia, perancang ini murni dari orang-orang internal BPJPH dengan melibatkan konsultan dan banyak literatur sebagai dasar pertimbangan.

"Sebenarnya itu label halal banyak alternatif. Ada yang bentuknya bulat, segiempat, segitiga, limas, lebih kurang ada 11," tuturnya.

Selain itu, Aqil pun juga mengungkapkan alasan label itu dipilih. Kata dia, label ini sudah berdasarkan pertimbangan keeleganan bentuk, sederhana, modern, dan mudah dipahami publik. Juga tidak banyak memakan tempat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dari beberapa komen walau ada yang kritik, tapi kan ada juga yang bilang simpel, sederhana, elegan, modern, bisa mudah dipahami publik," ucap dia.

Di sisi lain, Aqil melanjutkan, label ini ditekankan harus juga elegan karena akan bersemayam di kemasan produk para pelaku usaha. Oleh sebab itu, ditegaskannya seluruh unsur yang ada di label itu, mulai dari warna hingga bentuknya telah tergambar elegan.

"Karena di sana kan ada label SNI, ada label green dan yang lain-lain kan. Jangan sampai ini justru memakan tempat, itu sih pertimbangan kita," ungkap Aqil.

BPJPH Kementerian Agama sendiri telah menetapkan Label Halal Indonesia ini berlaku mulai 1 Maret 2022. Dengan demikian, label halal yang semula merupakan buatan MUI tidak akan lagi berlaku secara bertahap.

Kemunculan label halal baru ini turut mencuri perhatian publik. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengkritik logo atau bentuk label halal baru itu dengan menyebutkan tak sesuai dengan diskusi awal plus tak menggambarkan kearifan nasional. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

2 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

3 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

BPK menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2023.


Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

Kemenag merencanakan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama Pilkada.


BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

4 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Temuan BPK antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja


Kemenag Persilakan Pansus Buktikan soal Dugaan Korupsi dalam Pengalokasian Kuota Tambahan Haji

4 hari lalu

Jamaah haji mengelilingi Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
Kemenag Persilakan Pansus Buktikan soal Dugaan Korupsi dalam Pengalokasian Kuota Tambahan Haji

Ditjen PHU Kemenag memberikan tanggapan perihal dugaan korupsi alokasi kuota haji.


Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise

4 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise

Kemenag menghargai dan siap menghadapi Pansus Haji.


Penjelasan Kemenag soal Polemik Pengalihan Kuota Haji Reguler untuk Haji Khusus

5 hari lalu

Suasana jemaah haji kloter 16 Kabupaten Purbalingga saat dijemput keluarga usai tiba di pendopo Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis 27 Juni 2024. Sebanyak 7.973 jemaah haji Indonesia mulai diterbangkan pulang ke tanah air secara bertahap dari Jeddah menuju sejumlah embarkasi yang disiapkan pemerintah. Tempo/Budi Purwanto
Penjelasan Kemenag soal Polemik Pengalihan Kuota Haji Reguler untuk Haji Khusus

DPR telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket evaluasi penyelenggaran haji 2024. Soal pembagian jatah kuota haji bakal dipertanyakan.


Bantu Nasabah Akselerasi Sertifikasi Halal, PNM Gandeng MES

5 hari lalu

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad di acara kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku UMKM. Dok.Humas PNM.
Bantu Nasabah Akselerasi Sertifikasi Halal, PNM Gandeng MES

PNM dan MES berkolaborasi untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha PNM


Menag Persiapkan Data untuk Hadapi Pansus Haji DPR

5 hari lalu

Jamaah haji Indonesia memanjatkan doa saat berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis 27 Juni 2024. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan kaum muslim untuk beribadah dan ziarah setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menag Persiapkan Data untuk Hadapi Pansus Haji DPR

DPR sebelumnya telah membentuk pansus haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji.


Pansus Haji Akan Panggil Kemenag, Dirjen Haji: Bila Diminta Kami Jelaskan

6 hari lalu

Sejumlah umat muslim menunggu dimulainya salat Jumat di pelataran Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Jumat 28 Juni 2024. Masjid Nabawi dipadati umat muslim dari berbagai negara untuk menunaikan salat Jumat seusai melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU
Pansus Haji Akan Panggil Kemenag, Dirjen Haji: Bila Diminta Kami Jelaskan

Pembentukan pansus haji berdasarkan hasil kerja Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang ikut memantau haji.