TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan menolak terhadap usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Atas dasar ketentuan konstitusi, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 'Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu'" ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Kamis, 24 Februari 2022.
Hasto menerangkan, wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.
Selain itu, Hasto mengatakan Presiden Jokowi telah berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu
“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Hasto.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut usul itu terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden," ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2022.
Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.
Ia menilai Pemilu selama ini kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see. Selanjutnya, Muhaimin menilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi.
Terakhir, Pemilu juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Tiga kondisi ini, ujar Muhaimin, tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Sehingga, ia mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Demokrat Sebut Usulan Muhaimin Agar Pemilu 2024 Ditunda Bikin Gaduh
