RUU TPKS: Pemerintah Usul Pasal Perkawinan Paksa dan Perbudakan Seksual

Massa yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual memasang instalasi baju korban kekerasan seksual saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 22 Desember 2021. Aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Ibu. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengirim surat presiden berserta daftar inventarisasi masalah mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, 11 Februari lalu. Ketua Gugus Tugas RUU TPKS dari pemerintah, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Surpres dan DIM yang diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut berisi 588 DIM.

Daftar Inventarisasi Masalah itu terdiri atas 167 tetap, 68 redaksional, 31 reposisi, 202 substansi, 120 substansi baru. Draf RUU ini terangkum dalam 12 bab dan 81 pasal. Dari DPR, draf RUU ini memuat 12 bab dan 73 pasal.

“Di RUU ini, kami menambah pasal perkawinan paksa dan perbudakan seksual,” ujar pria yang disapa Eddy itu kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Selasa, 22 Februari 2022.

Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut tidak memungkiri pasal perkawinan paksa bakal ramai diperbincangkan. Sebab, banyak orang tua di Indonesia yang masih memaksa anak-anaknya yang di bawah umur untuk menikah. Pasal ini akan berlaku jika ada delik aduan dan paksaan kawin terhadap anak di bawah umur.

Ihwal pasal perbudakan seksual, ia memastikan, maknanya lebih luas dari yang dimaksud di Undang-Undang Perdagangan Orang. “Kalau UU Perdagangan Orang, motifnya pasti ekonomi. Kalau di RUU TPKS, orang yang tidak dalam konteks kepentingan ekonomi bisa dijerat,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu.

Eddy mencontohkan tragedi seperti pemerkosaan dan penyiksaan seksual di Rumah Geudong, Aceh pada 1998 bisa dijerat dengan UU TPKS.

Dia menegaskan UU ini lebih menitikberatkan pada hukum acara. Sebab, selama ini hukum di Indonesia belum menampung pasal-pasal ihwal kekerasan seksual.

Misalnya saja, ia menyebutkan, laporan Komnas Perempuan, Komnas HAM, maupun KPAI mencatat ada 6.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun yang bisa sampai ke pengadilan tidak sampai 300 kasus. “Ini di bawah 5 persen. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada sesuatu yang salah dengan hukum acara kita sehingga tidak bisa diproses,” ucap Eddy.

Karena itu, Gugus Tugas RUU TPKS dari pemerintah selalu melibatkan Polri dan Kejaksaan dalam menyusun DIM ini. “Yang menyusun formulasi pidananya jaksa dan polisi. Jadi kami sangat bersyukur Kejagung dan Polri menurunkan personel yang tidak hanya cerdas, tapi memiliki pengalaman di lapangan,” kata Eddy.

Pemerintah dan DPR tengah mengebut pengesahan RUU TPKS. Draf beleid yang dulunya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini telah melewati proses sulit dan panjang sejak 2016. Saat paripurna 18 Januari lalu, DPR akhirnya menyatakan RUU ini sebagai inisiatif mereka.

Baca: DPR Diminta Bahas RUU TPKS dengan Metode per Klaster dan Simulasi 

LINDA TRIANITA






Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

1 jam lalu

Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

Menurut anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi jika anggota Paspampres ditemukan bersalah, maka mesti dipecat dengan tidak hormat.


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

17 jam lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan

1 hari lalu

Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan

Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban pemerkosaan anggota Paspampres itu merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infanteri 3/Kostrad.


Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Komandan: Biar Hukum Memutuskan

1 hari lalu

Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Komandan: Biar Hukum Memutuskan

Komandan Paspampres Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko angkat suara terkait kasus dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan anggotanya.


Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

1 hari lalu

Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

Mas Bechi divonis 7 tahun penjara. Jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut 16 tahun penjara.


LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

1 hari lalu

LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan korban kekerasan seksual di Kemenkop UKM dalam keadaan trauma akibat peristiwa yang dialaminya


Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

1 hari lalu

Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

LPSK meminta Pengadilan Tinggi Surabaya memperhatikan memori banding yang diajukan jaksa terhadap pelaku kekerasan seksual Mas Bechi.


Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

4 hari lalu

Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

Cinta Laura melawan kekerasan seksual lambat laun menjadi perbincangan sehari-hari dan tidak tabu dibicarakan untuk mengubah paradigma.


Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

4 hari lalu

Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengungkapkan telah membuat tim majelis kode etik baru pada kasus kekerasan seksual


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

4 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.