KPK Sebut Tidak Pernah Pasang Baliho Firli Bahuri

Reporter

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan laporan Kinerja Tahun 2021 KPK di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. KPK selama tahun 2021 telah melakukan upaya penindakan korupsi berupa 127 perkara penyelidikan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak pernah memasang baliho berisi pesan anti-korupsi dengan gambar wajah ketuanya Firli Bahuri. KPK juga menyatakan tidak pernah mengeluarkan anggaran untuk pengadaan baliho itu.

“KPK memastikan tidak pernah melakukan pengadaan maupun pembiayaan dalam anggaran negara atas pemasangan billboard dimaksud,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Sabtu, 19 Februari 2022.

Ali mengatakan Inspektorat KPK telah mengirim tim untuk mengecek di lokasi. Hasilnya, kata dia, tim Inspektorat KPK menemukan bahwa baliho itu sudah tidak lagi terpasang.

Ali mengatakan tugas pemberantasan korupsi tidak hanya dimiliki KPK. KPK berkomitmen untuk terus merangkul dan mengajak masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Untuk itu komitmen KPK sedari awal adalah terus merangkul dan mengajak seluruh masyarakat, untuk bersama-sama menanamkan kesadaran berintegritas agar tumbuh budaya antikorupsi dalam lingkungan bermasyarakat,” kata dia.

Ketua KPK Firli Bahur juga mengatakan tidak memasang baliho dirinya itu. Dia mengatakan tak tahu siapa yang memasangnya. “Terus terang saya tidak tahu siapa dan di mana itu dipasang,” kata Firli lewat akun Twitternya @firlibahuri, Jumat, 18 Februari 2022.

Firli menganggap pemasangan baliho itu merupakan bentuk dukungan dari masyarakat. Dia mengucapkan terima kasih. “Jika itu dimaksudkan untuk mendukung kerja KPK, saya mengucapkan terima kasih,” kata dia.

KPK adalah penegak hukum yang independent. Salam anti-korupsi,” kata dia melanjutkan.

Sebelumnya, foto baliho dengan wajah Firli ramai dibicarakan di media sosial. Baliho itu menampilkan wajah Firli dengan tulisan "Siapa Saja Yang Korupsi Kita Tangkap". Baliho itu juga menggunakan logo KPK.

Baca: Firli Bahuri Nilai Pemasangan Baliho Bentuk Dukungan Publik






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

6 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

7 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

9 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

11 jam lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

11 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

14 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

14 jam lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.