Kasus Suap Pajak, KPK Koordinasi dengan Ditjen Pajak untuk Tersangka Korporasi

Editor

Amirullah

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 21 Mei 2021. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations di kasus suap pemeriksaan pajak. Keduanya Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang diduga menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani sejumlah Rp 15 miliar.

Namun, KPK belum menjerat tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa dalam perkara pajak yang ditangani, komisi antirasuah itu hanya akan mendakwakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk penerima atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b bagi pemberi.

“Terkait dengan korporasinya kami berkoordinasi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, agar Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP yang sudah diterbitkan sehubungan dengan pemeriksaan pajak era Angin Prayitno Aji itu, direview,” ujar dia dalam konferensi pers virtual yang dikutip Tempo, Jumat, 18 Februari 2022.

Sebab, Alex melanjutkan, dalam proses persidangan Angin Prayitno Aji jelas disampaikan bahwa dia terbukti menerima suap sehubungan dengan penerimaan pajak. Dan proses negosiasi dalam penentuan beban pajak itu pasti akan terekam di dalam SKP, termasuk juga jika menurunkan pajak yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu.

KPK, ujar Alex,, mendorong Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan ulang. Misalnya, Alex mencontohkan, berapa pajak seharusnya yang dibayar oleh masing-masing perusahaan yang memberikan uang melalui konsultan pajak. “Nah kami sampaikan di sana. Korporasinya nanti Dirjen Pajak yang mengenakan,” kata Alex.

Biasanya, Alex melanjutkan, jika dari perhitungan ulang ternyata benar ada kekurangan pajak, akan ada denda bagi korporasi. Agar tidak diproses hukum ada denda sebanyak 400 persen dari pajak kurang bayar. "Itu nanti pasti akan dikenakan ke korporasinya."

“Makanya kami dalam menangani kasus pajak hanya terkait dengan suap, tentu ini juga menyangkut alat bukti. Sebetulnya dalam perkara suap, bukti sudah cukup ketika uang sudah ditemukan, kemudian pihak penerimanya cukup kuat, pemberinya kami proses,” tutur dia.

Sementara, bukti-bukti terkait pajak di korporasi atau perusahaan konsultan pajak, akan didalami Dirjen Pajak. Mereka, Alex berujar, yang akan melakukan pemeriksaan, atau kalau ada indikasi pidana, mereka pula yang akan melakukan penyidikan untuk pidana pajaknya. 

KPK, Alex menegaskan, tidak memiliki kemampuan atau kapasitas menghitung pajak. “Kecuali kalau kami kenakan pasal yang ada kerugian keuangan negara ya itu tentu kita akan rekomendasikan, tapi saya pikir itu butuh proses waktu yang cukup lama,” kata Alex.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

5 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

6 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

10 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

1 hari lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

1 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

1 hari lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 hari lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi