Hingga Mei 2022, Pencairan JHT Gunakan Permenaker Lama

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

INFO NASIONAL-Tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih dapat menggunakan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 baru akan diberlakukan pada bulan Mei 2022 mendatang. Hal itu dinyatakan Menaker Ida Fauziyah saat berdialog dengan Pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tentang Jaminan Hari Tua (JHT), Kamis, 17 Februari 2022.  

Dengan begitu, para karyawan atau buruh yang di PHK, mengundurkan atau pensiun hingga Mei 2022 masih mengikuti aturan sebelumnya. Pertemuan ini juga menjawab banyak respon publik yang resah, termasuk dengan berbagai aksi yang dilakukan dan petisi yang dilakukan di dunia digital.

"Peraturan baru ini akan berlaku pada bulan Mei 2022. Bagaimana bila terjadi PHK dan ingin mengklaim JHT maka masih menggunakan yang berlaku. Tepat karena telah memiliki bantalan sosial berupa Jaminan Kehilangan Perkerjaan. Program ini kalau dibilang belum jelas ya karena baru efektif pada Februari ini," ujarnya. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 semata-mata untuk memperkuat pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT). "Sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh peserta yaitu pekerja/buruh," katanya,

Menurut Ida, pemerintah sudah mengiur dana awal sebesar 6 triliun. Juga membayarkan kewajiban dana 2021 sebesar Rp 823 milyar. Presiden RI Jokowi meluncurkan program JKP ini dan efektif pada Februari 2022. 

"Kenapa sampai tiga bulan? Kami ingin memastikan JKP ini berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Tantangan sosialnya masih akan kami lihat, kenapa tiga bulan karena kami ingin memastikan. Tiga bulan waktu kami untuk menyiapkan dan menyosialisasikannya pada masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diungkapkan di banyak media, pensiunan buruh/pekerja dapat menyertakan KTP atau bukti identitas lainnya, juga Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dana JHT itu akan dikelola secara transparan dan prinsip kehati-hatian. Keamanannya pun terjamin karena diawasi pengawas termasuk BPK, DJSN mau pun OJK.

Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri menyatakan meski pertemuan singkat antar Kemenaker dan Pimpinan Federasi KSPI sertatra KSPI hari ini, Jumat, 18 Februari 2022. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang berlaku mulai 4 Mei 2022 bertujuan agar pemerintah dapat memberikan pemahaman pada semua pihak.

"Pemahaman atau sosialisasi, sekaligus memberikan waktu bagi para pekerja untuk memahami betul. Karena Permenaker yang lama masih berlaku sampai bulan Mei, jadi tidak benar kecairan JHT ikut Permenaker yang baru.  Jadi masih ada waktu tiba bulan, itu yang dijelaskan oleh Ibu Menteri Ida Fauziyah," ujar Indah. (*)






Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

12 jam lalu

Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

Usai video viral, Kemnaker memeriksa dan menemukan PT SAI Apparel Industries melakukan pelanggaran karena tak membayar lembur pegawainya.


Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

15 jam lalu

Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

Sebuah video viral di media sosial TikTok. Video itu memperlihatkan adu argumen seorang pekerja dengan atasannya di PT SAI Apparel Industries tentang lembur yang tidak dibayar.


Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

7 hari lalu

Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

Kemnaker dan KBRI Riyadh mengamankan pekerja migran Indonesia (PMI) Siti Kurmeisa yang videonya minta dipulangkan viral di media sosial.


Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

18 hari lalu

Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan target pemeriksaan tim investigasi atas kericuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menewaskan pekerja.


Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

20 hari lalu

Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 diusut tuntas.


Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

25 hari lalu

Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memaparkan Perpu Cipta Kerja di depan Komisi IX DPR RI. Setalah itu, ia minta pendalaman dibahas secara tertutup.


Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

27 hari lalu

Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

TEMPO.CO, Jakarta- Perpu Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat (hari libur) dan cuti pekerja/buruh. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 79.


Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

29 hari lalu

Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

Kemnaker menjelaskan soal Perpu Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Perpu ini menghapus waktu istirahat atau waktu libur. "Itu hoaks."


Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

30 hari lalu

Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

Kemnaker menyatakan aturan tentang uang kompensasi pekerja tidak dihilangkan di dalam Perpu Cipta Kerja.


Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

30 hari lalu

Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

Kemnaker bakal memperbaiki formula untuk kenaikan upah minimum melalui revisi PP Nomor 36 Tahun 2021.