Jaringan Aktivis Minta Daftar Inventarisasi Masalah RUU TPKS Dipublikasikan

Editor

Amirullah

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual mengusulkan agar Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bisa dipublikasikan. Seperti diketahui pemerintah telah menyerahkan DIM RUU TPKS itu pekan lalu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Pakar Hukum Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, yang tergabung dalam jaringan tersebut menjelaskan bahwa publikasi DIM RUU TPKS itu akan memberikan keuntungan bagi para legislator. “Karena akan ada masyarakat yang ikut mengoreksi, misalnya ada yang typho dan kurang. Itu inputnya seperti itu,” ujar dia dalam konferensi persi virtual, Kamis, 17 Februari 2022.

Namun, kata dia, ada yang menyebutkan bahwa DIM tidak boleh dipublikasikan dengan alasan tidak etis, karena DPR belum mendapatkannya. Bivitri menilai justru hal itu tidak berkaitan dengan masalah etis, melainkan pemerintah takut dan khawatir bikin heboh jika DIM dipublikasikan.

“Dibilang masalah etis itu padahal tidak berdasar, dan tidak ada satu pasal pun dalam kerangka hukum Indonesia yang bilang ini DIM tidak boleh dibuka. Itu tidak ada,” katanya.

Menurut Bivitri, DIM perlu dibuka agar kelompok yang memiliki intensi buruk terhadap RUU TPKS, dan kelompok yang ingin mengacaukan aturan tersebut tidak menyelundupkan pasal-pasal yang merugikan korban. “Karena bisa saja ada kelompok yang menyembunyikan progres pembahasannya, justru malah kita curi jika ada yang tidak terbuka,” tutur dia.

Sementara, Direktur JalaStoria.id Ninik Rahayu, yang juga tergabung dalam jaringan itu menceritakan pengalamannya dalam melakukan pendampingan penyusunan kebijakan. Menurutnya, DIM perlu dibuka secara publik, karena terkait dengan proses penyusunan kebijakan yang akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap publik.

“Itu memberi makna dan hakikat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, kan disitu. Andai saja DIM itu dipublikasikan akan mengurangi celah kekeliruan, masyarakat bisa proaktif tentang mana yang memenuhi atau tidak,” ujar Ninik

Selain itu, Ninik menambahkan, DIM yang dipublikasikan juga bisa memberikan lebih jelas dan detail bagi pihak yang menolak RUU TPKS. “Jangan-jangan malah setelah dibuka lebar, masyarakat yang masih menolak dan belum paham kemudian jauh lebih memahami karena dipublikasikan,” katanya lagi. 






Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

58 menit lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 jam lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

5 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

7 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

12 jam lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Orang Tua Perlu Awasi Perilaku Anak untuk Cegah Kekerasan Seksual

17 jam lalu

Orang Tua Perlu Awasi Perilaku Anak untuk Cegah Kekerasan Seksual

Orang tua supaya selalu melakukan pengawasan dan memperhatikan segala sikap dan perilaku anak untuk melindungi dari bahaya kekerasan seksual.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

18 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

20 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

23 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.