IKN Nusantara Akan Setara dengan Aceh dan Yogya, Ini Sejumlah Kekhususannya

Reporter

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan sistem pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setara provinsi dengan kekhususan. Hal itu sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus.

"Indonesia telah memiliki sejumlah daerah yang diatur dengan kekhususan," kata Mendagri dalam keterangannya, Rabu 16 Februari 2022.

Daerah itu, katanya, seperti Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejumlah daerah tersebut memiliki kekhususan yang berbeda-beda.

Hal itu, kata dia, misalnya kekhususan Provinsi Aceh yang memiliki Wali Nanggroe, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan sebagainya. Kemudian kekhususan di DKI Jakarta misalnya tidak ada DPRD kabupaten/kota dan wali kota/bupatinya ditunjuk oleh gubernur.

Sementara di DIY, gubernur dan wakil gubernur dipilih tanpa melalui proses pemilu. Jabatan itu diduduki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam.

Sedangkan kekhususan di Papua, kata dia, memiliki UU tentang Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus, serta gubernur dan wakil gubernurnya berasal dari masyarakat Papua asli.

"Nah itu kekhususan di sana sehingga di sini (IKN) diatur kekhususan," kata Mendagri.

Kekhususan IKN Nusantara yang dimaksud Mendagri, misalnya kepala pimpinan disebut kepala kawasan otorita setingkat menteri dengan bentuk pemerintahannya setingkat provinsi.

Kekhususan yang kedua, katanya, diberi kewenangan yang luas untuk mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut

Adapun kewenangan luas itu berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada daerah. Seperti diketahui urusan pemerintahan terbagi 3, yakni urusan absolut, pemerintahan umum, dan pemerintahan konkuren.

Urusan konkuren sendiri merupakan urusan yang didelegasikan kepada daerah yang terdiri atas 32 urusan meliputi 24 urusan bersifat wajib dan 8 lainnya bersifat pilihan.

"Kita ingin kawasan otorita ini diberikan kewenangan seluas-luasnya urusan pemerintahan yang didelegasikan dan konkuren sehingga dia memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk mengatur kawasan ini supaya tidak terikat dengan kementerian/lembaga, tidak terikat dengan peraturan-peraturan daerah sekitarnya, kira-kira itu," ujar Mendagri.

Untuk mewujudkan itu, lanjut Mendagri, ada amanat untuk membuat peraturan pemerintah (PP) mengenai tata cara pemerintahan di IKN. Regulasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam waktu sebulan.

Baca: DPR Minta Pemerintah Buka Ruang Aspirasi Warga Soal Pemindahan IKN






Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

1 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peran aktif dan kontribusi pakar atau akademisi untuk bersama-sama membahas isu strategis kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Dinas Bina Marga DKI Akan Perkuat Konstruksi Skywalk Kebayoran Lama Agar Tak Bergoyang

1 hari lalu

Dinas Bina Marga DKI Akan Perkuat Konstruksi Skywalk Kebayoran Lama Agar Tak Bergoyang

Dinas Bina Marga DKI akan memperkuat konstruksi Skywalk Kebayoran Lama untuk mengurangi goyangan saat dilalui. Didesain elastis.


Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

1 hari lalu

Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menginginkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.


Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

1 hari lalu

Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

Dinas Kesehatan DKI memperpanjang pelaksanaan vaksin booster kedua atau vaksinasi dosis keempat di Balai Kota Jakarta hingga akhir Februari 2023.


DPRD DKI Minta Dharma Jaya Siapkan Stok Daging Sapi dan Ayam untuk Ramadan

1 hari lalu

DPRD DKI Minta Dharma Jaya Siapkan Stok Daging Sapi dan Ayam untuk Ramadan

DPRD DKI meminta Perumda Dharma Jaya untuk memprioritaskan penyediaan stok daging sapi dan ayam untuk Ramadan. Dapat PMD Rp 289 miliar.


Baru Resmikan Skywalk Kebayoran Lama Hari Ini, Heru Budi: Pencocokan Waktu

1 hari lalu

Baru Resmikan Skywalk Kebayoran Lama Hari Ini, Heru Budi: Pencocokan Waktu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru meresmikan Skywalk Kebayoran Lama hari ini. Dia mengungkap alasannya.


Heru Budi Hartono Minta Wali Kota Gunakan Uang CSR untuk Bangun MCK Komunal

2 hari lalu

Heru Budi Hartono Minta Wali Kota Gunakan Uang CSR untuk Bangun MCK Komunal

Heru Budi Hartono meminta wali kota di wilayah administrasi Ibu Kota untuk menggunakan dana CSR untuk MCK komunal.


DKI Kaji Sejumlah Opsi Aksi Korporasi Jakpro, Terima PMD Rp 1 Triliun Tapi Belum Setor Dividen

2 hari lalu

DKI Kaji Sejumlah Opsi Aksi Korporasi Jakpro, Terima PMD Rp 1 Triliun Tapi Belum Setor Dividen

Pemprov DKI tengah mengkaji sejumlah opsi aksi korporasi yang bisa dilakukan Jakpro untuk menyehatkan keuangan BUMD tersebut.


Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

2 hari lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

2 hari lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro