Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

10 Keberhasilan Petisi Online Bisa Mengubah Kebijakan

Reporter

image-gnews
Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsolidasi gerakan masyarakat sipil melalui platform digital berupa petisi online kian masif digunakan. Gerakan sosial itu banyak membuahkan kemenangan dan bahkan dapat mendorong perubahan kebijakan.

Digital and Learning Specialit Change.org, Jeanne Sanjaya, menyatakan sepanjang 2021 terdapat 18,8 juta pengguna yang berpartisipasi dalam berbagai gerakan publik untuk mendorong perubahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 983.524 pengguna mendapatkan kemenangan setelah turut berperan dalam petisi publik.

"Mereka mendapatkan kemanangan dari berbagai topik," kata Jeanne dalam konferensi pers, Rabu, 19 Januari 2022.

Jeanne merinci terdapat 10 kemenangan yang berhasil mengubah kebijakan pemerintah atau mendorong proses peradilan yang sehat. Pertama, Change.org mencatat kemenangan gerakan guru honorer untuk mendapatkan afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 100 ribu pengguna yang berhasil mendesak pemerintah agar memberi kesempatan bagi semua guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gerakan kemenangan kedua yakni desakan penghapusan tes keperawanan bagi perempuan yang hendak masuk TNI. Gerakan tersebut diteken oleh 68 ribu orang setelah kampanye selama 4 tahun. TNI Angkatan Darat kemudian menghapus persyaratan yang dinilai diskriminatif gender tersebut. Petisi ketiga yang dimenangkan publik yakni keadilan untuk korban pelecehan seksual di sebuah kampus di Sumatera Barat. Publik berhasil mendesak majelis hakim untuk memenjarakan pelaku sekaligus mendorong kampus agar memecatnya dari profesi dosen.

Publik juga berhasil menyelamatkan dosen Universitas Syia Kuala, Saiful Mahdi, yang dibui menggunakan jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran mengkritik kampus. Presiden Joko Widodo dan parlemen memberi amnesti atau pengampunan setelah 86 ribu orang mendesak agar Saiful Mahdi dibebaskan. Gerakan diskriminasi gender berupa perjuangan ibu-ibu agar nama mereka dicantumkan dalam blanko ijazah anak juga berhasil diakomodir pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jeanne juga mencatat berbagai keberhasilan lain yang terjadi pada tahun lalu. Di antaranya dihapuskannya tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat tunggal dalam penerbangan. Publik juga berhasil mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kepolisian memburu pelaku pembunuhan dan perdagangan gajah yang ditemukan mati tanpa kepala di Sumatera.

Gerakan Change.org juga berhasil mendesak hakim membebaskan seorang konsumen yang dipenjara karena mengkritik produk kosmetik. "Kami tidak hanya menggencarkan petisi, juga berdialog dengan pembuat kebijakan. Beberapa di antaranya yang merespons yakni Kementerian Kesehatan terkait berbagai desakan dalam penanganan Covid-19," tutur Jeanne.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan pemerintah banyak terbantu dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan setelah adanya desakan publik melalui Change.org. "Terutama penanganan pandemi, seringkali terjadi perubahan kebijakan secara cepat seiring merespons pandemi Covid-19," kata Nadia.

AVIT HIDAYAT

Baca: Cerita Refleksi Saiful Mahdi tentang Amnesti, Jalan Pulang, dan Tali Tuhan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Guru P1 Belum Dapat Formasi dan Gaji, Komisi X DPR: Ini Zalim

2 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Guru P1 Belum Dapat Formasi dan Gaji, Komisi X DPR: Ini Zalim

Ada guru-guru dari sekolah swasta yang telah menyandang status P1 dan sudah tidak bekerja di tempat lamanya. Namun, mereka belum juga mendapatkan penempatan kerja hingga saat ini meski sudah tidak memiliki penghasilan tetap.


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

11 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

12 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

12 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


P2G Tolak Tapera Bagi Guru Honorer dan Swasta

16 hari lalu

Peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) membaca brosur di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
P2G Tolak Tapera Bagi Guru Honorer dan Swasta

Perhimpunan pendidikan dan guru (P2G) menolak mekanisme iuran Tapera bagi guru honorer dan swasta


Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

24 hari lalu

Penumpang pesawat maskapai penerbangan Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ938 dari Singapura tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu 16 Februari 2022. Bandara Bali kembali melayani penerbangan reguler perdana rute Singapura-Bali-Singapura oleh maskapai Singapore Airlines, usai dibukanya kembali pintu masuk internasional di bandara tersebut setelah sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

Kasus Covid-19 di Singapura melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah menggenjot vaksinasi ke warganya.


COVID-19 Masih Ada, Kemenkes Minta Tingkatkan Prokes dan PHBS

25 hari lalu

Ilustrasi vaksinasi Covid-19. TEMPO/Subekti
COVID-19 Masih Ada, Kemenkes Minta Tingkatkan Prokes dan PHBS

Masyarakat kembali diminta menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam merespons potensi peningkatan kasus COVID-19.


Kasus Varian KP Covid-19 Meningkat di Singapura, Epidemiolog Sarankan Ini ke Warga Indonesia

25 hari lalu

ilustrasi - Dokter memegang botol ampul kaca mengandung sel molekul virus corona Covid-19 asal Inggris yang telah mengalami mutasi RNA menjadi varian baru. (ANTARA/Shutterstock/pri.)
Kasus Varian KP Covid-19 Meningkat di Singapura, Epidemiolog Sarankan Ini ke Warga Indonesia

Varian KP.1 dan KP.2 belum terdeteksi di Indonesia, namun masyarakat diimbau agar tidak lengah dan tetap menjaga imun.


Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial

26 hari lalu

Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial

Pemerintah akan membentuk dewan media sosial sebagai mediator sengketa di ruang digital. Patut dicurigai untuk membungkam kebebasan berpendapat...


Antisipasi Kemenkes terhadap Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

28 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril saat menyampaikan keterangan pers tentang obat penawar Fomepizole secara daring yang diikuti dari Zoom di Jakarta, Selasa 25 Oktober 2022. ANTARA/Andi Firdaus
Antisipasi Kemenkes terhadap Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kementerian Kesehatan menyatakan Pemerintah mewaspadai penyebaran COVID-19 varian KP.1 dan KP.2 yang sedang bersirkulasi di Singapura.