Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

10 Keberhasilan Petisi Online Bisa Mengubah Kebijakan

Reporter

image-gnews
Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsolidasi gerakan masyarakat sipil melalui platform digital berupa petisi online kian masif digunakan. Gerakan sosial itu banyak membuahkan kemenangan dan bahkan dapat mendorong perubahan kebijakan.

Digital and Learning Specialit Change.org, Jeanne Sanjaya, menyatakan sepanjang 2021 terdapat 18,8 juta pengguna yang berpartisipasi dalam berbagai gerakan publik untuk mendorong perubahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 983.524 pengguna mendapatkan kemenangan setelah turut berperan dalam petisi publik.

"Mereka mendapatkan kemanangan dari berbagai topik," kata Jeanne dalam konferensi pers, Rabu, 19 Januari 2022.

Jeanne merinci terdapat 10 kemenangan yang berhasil mengubah kebijakan pemerintah atau mendorong proses peradilan yang sehat. Pertama, Change.org mencatat kemenangan gerakan guru honorer untuk mendapatkan afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 100 ribu pengguna yang berhasil mendesak pemerintah agar memberi kesempatan bagi semua guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gerakan kemenangan kedua yakni desakan penghapusan tes keperawanan bagi perempuan yang hendak masuk TNI. Gerakan tersebut diteken oleh 68 ribu orang setelah kampanye selama 4 tahun. TNI Angkatan Darat kemudian menghapus persyaratan yang dinilai diskriminatif gender tersebut. Petisi ketiga yang dimenangkan publik yakni keadilan untuk korban pelecehan seksual di sebuah kampus di Sumatera Barat. Publik berhasil mendesak majelis hakim untuk memenjarakan pelaku sekaligus mendorong kampus agar memecatnya dari profesi dosen.

Publik juga berhasil menyelamatkan dosen Universitas Syia Kuala, Saiful Mahdi, yang dibui menggunakan jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran mengkritik kampus. Presiden Joko Widodo dan parlemen memberi amnesti atau pengampunan setelah 86 ribu orang mendesak agar Saiful Mahdi dibebaskan. Gerakan diskriminasi gender berupa perjuangan ibu-ibu agar nama mereka dicantumkan dalam blanko ijazah anak juga berhasil diakomodir pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jeanne juga mencatat berbagai keberhasilan lain yang terjadi pada tahun lalu. Di antaranya dihapuskannya tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat tunggal dalam penerbangan. Publik juga berhasil mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kepolisian memburu pelaku pembunuhan dan perdagangan gajah yang ditemukan mati tanpa kepala di Sumatera.

Gerakan Change.org juga berhasil mendesak hakim membebaskan seorang konsumen yang dipenjara karena mengkritik produk kosmetik. "Kami tidak hanya menggencarkan petisi, juga berdialog dengan pembuat kebijakan. Beberapa di antaranya yang merespons yakni Kementerian Kesehatan terkait berbagai desakan dalam penanganan Covid-19," tutur Jeanne.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan pemerintah banyak terbantu dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan setelah adanya desakan publik melalui Change.org. "Terutama penanganan pandemi, seringkali terjadi perubahan kebijakan secara cepat seiring merespons pandemi Covid-19," kata Nadia.

AVIT HIDAYAT

Baca: Cerita Refleksi Saiful Mahdi tentang Amnesti, Jalan Pulang, dan Tali Tuhan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Disdik DKI soal Data Guru Honorer yang Kena Cleansing Tak Sinkron dengan Aduan P2G

1 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Respons Disdik DKI soal Data Guru Honorer yang Kena Cleansing Tak Sinkron dengan Aduan P2G

Data versi Disdik DKI Jakarta, ada 141 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing.


Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan saat ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan.


Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

1 hari lalu

Lima tersangka korupsi seleksi penerimaan PPPK guru honorer di Kabupaten Batubara menjadi tahanan Rutan Tanjung Gusta Medan. Foto: Istimewa
Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan mantan Bupati Batubara Zahir merupakan tersangka keenam.


Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

2 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

Kemenko Perekonomian merayakan HUT ke-58. Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga mengisahkan upaya yang dihadapi kementerian saat Covid-19.


Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

2 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

Selama lima tahun terakhir ada sekitar 1.900 sampai 2.500 orang guru pensiun. Sedangkan pemerintah baru bisa membuka pendaftaran untuk 1.700 guru.


Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

2 hari lalu

Ribuan Guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa poster saat menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 15 September 2015. Mereka meminta kejelasan 4300 tenaga guru honorer yang belum jelas nasibnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

Ratusan guru honorer di DKI Jakarta mengalami PHK sepihak akibat kebijakan cleansing guru honorer. Siapa kena dampak?


Dinas Pendidikan DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Pendaftaran Guru KKI

2 hari lalu

Temu Tenaga Pendidik, Yayasan Guru Belajar hadirkan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani (kanan), Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Itje Chodidjah (kedua dari kanan) dan Kabid PTK Dinas Pendidikan DKI Jakarta Juliano Satria (ketiga kanan). Dalam paparan ketiganya, membahas isu pendidikan yang kursial dalam memenuhi inklusifitas pendidikan. Kegiatan dilakukan di Pos Bloc, Jakarta Pusat pada Sabtu, 24 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Dinas Pendidikan DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Pendaftaran Guru KKI

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran guru kontrak kerja individu (KKI) pada Agustus 2024, sebanyak 1.700 kuota.


Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas

2 hari lalu

Ilustrasi guru. Foto: istimewa
Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas

Dinas Pendidikan DKI menjelaskan pengangkatan guru honorer dilakukan secara bertahap karena pemakaian anggaran sudah melebihi batas 20 persen dari APBD.


Kepsek di Jakarta Ungkap Alasan Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Disdik

2 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kepsek di Jakarta Ungkap Alasan Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Disdik

Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pihaknya melakukan penataan guru melalui kebijakan cleansing guru honorer.


15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

3 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

Jumlah guru honorer yang membuat aduan ke P2G dan LBH Jakarta, sebagai korban kebijakan cleansing mencapai 149 orang.