Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

10 Keberhasilan Petisi Online Bisa Mengubah Kebijakan

Reporter

image-gnews
Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsolidasi gerakan masyarakat sipil melalui platform digital berupa petisi online kian masif digunakan. Gerakan sosial itu banyak membuahkan kemenangan dan bahkan dapat mendorong perubahan kebijakan.

Digital and Learning Specialit Change.org, Jeanne Sanjaya, menyatakan sepanjang 2021 terdapat 18,8 juta pengguna yang berpartisipasi dalam berbagai gerakan publik untuk mendorong perubahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 983.524 pengguna mendapatkan kemenangan setelah turut berperan dalam petisi publik.

"Mereka mendapatkan kemanangan dari berbagai topik," kata Jeanne dalam konferensi pers, Rabu, 19 Januari 2022.

Jeanne merinci terdapat 10 kemenangan yang berhasil mengubah kebijakan pemerintah atau mendorong proses peradilan yang sehat. Pertama, Change.org mencatat kemenangan gerakan guru honorer untuk mendapatkan afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 100 ribu pengguna yang berhasil mendesak pemerintah agar memberi kesempatan bagi semua guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gerakan kemenangan kedua yakni desakan penghapusan tes keperawanan bagi perempuan yang hendak masuk TNI. Gerakan tersebut diteken oleh 68 ribu orang setelah kampanye selama 4 tahun. TNI Angkatan Darat kemudian menghapus persyaratan yang dinilai diskriminatif gender tersebut. Petisi ketiga yang dimenangkan publik yakni keadilan untuk korban pelecehan seksual di sebuah kampus di Sumatera Barat. Publik berhasil mendesak majelis hakim untuk memenjarakan pelaku sekaligus mendorong kampus agar memecatnya dari profesi dosen.

Publik juga berhasil menyelamatkan dosen Universitas Syia Kuala, Saiful Mahdi, yang dibui menggunakan jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran mengkritik kampus. Presiden Joko Widodo dan parlemen memberi amnesti atau pengampunan setelah 86 ribu orang mendesak agar Saiful Mahdi dibebaskan. Gerakan diskriminasi gender berupa perjuangan ibu-ibu agar nama mereka dicantumkan dalam blanko ijazah anak juga berhasil diakomodir pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jeanne juga mencatat berbagai keberhasilan lain yang terjadi pada tahun lalu. Di antaranya dihapuskannya tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat tunggal dalam penerbangan. Publik juga berhasil mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kepolisian memburu pelaku pembunuhan dan perdagangan gajah yang ditemukan mati tanpa kepala di Sumatera.

Gerakan Change.org juga berhasil mendesak hakim membebaskan seorang konsumen yang dipenjara karena mengkritik produk kosmetik. "Kami tidak hanya menggencarkan petisi, juga berdialog dengan pembuat kebijakan. Beberapa di antaranya yang merespons yakni Kementerian Kesehatan terkait berbagai desakan dalam penanganan Covid-19," tutur Jeanne.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan pemerintah banyak terbantu dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan setelah adanya desakan publik melalui Change.org. "Terutama penanganan pandemi, seringkali terjadi perubahan kebijakan secara cepat seiring merespons pandemi Covid-19," kata Nadia.

AVIT HIDAYAT

Baca: Cerita Refleksi Saiful Mahdi tentang Amnesti, Jalan Pulang, dan Tali Tuhan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Guru Honorer di Sukabumi: Menyambi Jadi Pemulung Untuk Menyambung Hidup

1 hari lalu

Ribuan guru honorer se-Indonesia berunjukrasa di depan gedung DPR/MPR-RI Jakarta,  (19/01). Mereka menuntut untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). TEMPO/Wahyu Setiawan
Kisah Guru Honorer di Sukabumi: Menyambi Jadi Pemulung Untuk Menyambung Hidup

Seorang guru honorer di Sukabumi memutuskan untuk memulung untuk mencari penghasilan tambahan.


Kun Wardana Janjikan Beasiswa untuk Guru Honorer Jakarta

1 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta, Kun Wardana, saat ditemui awak media usai menyapa warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu, 12 Oktober 2024. TEMPO/Anastasya Lavenia
Kun Wardana Janjikan Beasiswa untuk Guru Honorer Jakarta

Salah satu cara Kun Wardana untuk memberdayakan guru honorer adalah dengan merekrut mereka menjadi tim pembina adab.


Pernah Terinfeksi Covid-19? Peneliti Ingatkan Risiko Lebih Besar Alami Penyakit Jantung dan Stroke

2 hari lalu

Ilustrasi Serangan Jantung. thestar.com.my
Pernah Terinfeksi Covid-19? Peneliti Ingatkan Risiko Lebih Besar Alami Penyakit Jantung dan Stroke

Penelitian mengungkapkan orang yang pernah terinfeksi Covid-19 lebih berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, bahkan kematian.


Cerita Luhut Kenal dengan Menpan RB Anas, dari Koordinasikan Daerah Tangani Covid-19 hingga Benahi E-Katalog

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB
Cerita Luhut Kenal dengan Menpan RB Anas, dari Koordinasikan Daerah Tangani Covid-19 hingga Benahi E-Katalog

Menko Luhut Pandjaitan menceritakan bagaimana awalnya mengenal sosok Menpan RB Abdullah Azwar Anas.


Perjalanan Karier Kim Jae Joong, Bakal Konser di Indonesia Setelah Ditunda Karena Covid-19

4 hari lalu

Kim Jaejoong. (Soompi)
Perjalanan Karier Kim Jae Joong, Bakal Konser di Indonesia Setelah Ditunda Karena Covid-19

Kim Jae Joong bakal sapa penggemar di Jakarta dalam konser anniversary debut ke-20 tahun pada Sabtu, 19 Oktober 2024


Pramono Anung Janji Naikkan Gaji Guru Honorer Setara Upah Minimum

5 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Dok. Pribadi
Pramono Anung Janji Naikkan Gaji Guru Honorer Setara Upah Minimum

Pramono Anung ingin menaikkan gaji guru honorer menjadi minimal Rp 5 juta.


Dharma Pongrekun akan Bentuk Tim Adab, Pengurusnya Guru Honorer

6 hari lalu

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, bersiap menghadiri debat perdana di JIExpo, Kemayoran. Keduanya berangkat dari Bale Gotong Royong, Jalan Antasari, pada Ahad, 6 Oktober 2024. TEMPO/Anastasya Lavenia
Dharma Pongrekun akan Bentuk Tim Adab, Pengurusnya Guru Honorer

Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun ingin merekrut guru honorer sebagai pengurus tim adab.


Sejumlah Janji Pramono Anung-Rano Karno Saat Debat Pilkada Jakarta 2024, Termasuk Pasang CCTV di RT dan RW

7 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung (kanan) dan Rano Karno (kiri), menyampaikan visi-misi dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sejumlah Janji Pramono Anung-Rano Karno Saat Debat Pilkada Jakarta 2024, Termasuk Pasang CCTV di RT dan RW

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno bikin sejumlah janji dalam debat Pilkada Jakarta.


KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

10 hari lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Budi Sylvana diperiksa sebagai tersangka dan belum menjalani penahanan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

KPK menahan dua dari tiga tersangka korupsi APD di masa pandemi Covid-19. Audit BPKP menyebut ada kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.


Cerita Edy Rahmayadi Baru Jadi Gubernur Sumut Ditagih Bayar Utang Rp 1,7 Triliun

12 hari lalu

Pasangan bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) berjalan menuju ruangan pemeriksaan kesehatan di RSUD Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Jumat, 30 Agustus 2024. Edy-Hasan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. ANTARA/Yudi Manar
Cerita Edy Rahmayadi Baru Jadi Gubernur Sumut Ditagih Bayar Utang Rp 1,7 Triliun

Edy Rahmayadi berkisah soal utang Rp 2,7 triliun yang harus dibayar Pemprov Sumut saat ia baru menjabat pada 2018 silam.