Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Singgung Bahasa Sunda, Ini Deretan Kontroversi Politikus PDIP Arteria Dahlan

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan
Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaArteria Dahlan merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kerap menuai kontroversi. Memiliki karakter emosional dan meledak-ledak saat sampaikan pernyataan, tak jarang mendapat cibiran dari warganet. Meski demikian, hal itu tidak membuatnya kapok untuk berhenti membuat kontroversi. 

Baru-baru ini nama Arteria Dahlan kembali menjadi bahan pergunjingan, khususnya bagi masyarakat Sunda. Sebab, dirinya meminta Jaksa Agung, ST Burhanuddin, untuk mengganti Kajati Jabar, Asep Nana Mulyana, lantaran menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja Komisi III DPR, Senin, 7 Januari 2022. 

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut deretan kontroversi Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR itu: 

  1. Minta Dipanggil ‘Yang Terhormat’ 

Kontroversi ini terjadi saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 September 2017. Saat giliran dia berbicara, Arteria keberatan terhadap sikap kelima Pimpinan KPK yang tidak memanggil anggota DPR dengan sebutan ‘Yang Terhormat’. 

"Ini mohon maaf ya, saya kok tidak merasa ada suasana kebangsaan di sini. Sejak tadi saya tidak mendengar kelima pimpinan KPK ini memanggil anggota DPR dengan sebutan 'Yang Terhormat'," ujar Arteria. 

  1. Prof. Emil Salim Dianggap Sesat 

Ketika diundang dalam diskusi Mata Najwa bertajuk “Ragu-Ragu Perpu” pada Rabu, 9 Oktober 2019, Arteria Dahlan melakukan sikap kasar terhadap Emil Salim. Dia menyebut guru besar ekonomi itu sesat. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Arteria juga berdiri dari kursinya sembari menunjuk-nunjuk Emil Salim. 

Sikap kasar Arteria tersebut, membuat warganet geram. Namun Arteria menuturkan bahwa dirinya tidak sedang marah dan enggan meminta maaf kepada Emil Salim. Ia hanya menyayangkan seorang profesor di bidang ekonomi berbicara soal revisi UU KPK. 

  1. Polemik Cat Ulang Pesawat RI 1 

Keputusan pemerintah untuk mengecat ulang Pesawat RI 1 dari biru langit putih menjadi merah putih menuai pro dan kontra. Kader Partai Demokrat menilai, keputusan itu tidak tepat karena sebaiknya anggaran digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.  Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono dikutip dari Antara, rencana pengecatan ulang itu sudah direncanakan sejak 2019. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tetapi, Arteria Dahlan menyikapi pernyataan itu dengan perkataan yang tidak sopan. Dirinya menuding kader Partai Demokrat itu mengalami “post colour syndrome”. Selain itu, ia juga menuduh Susilo Bambang Yudhoyono sengaja mewarnai pesawat dengan biru langit agar mencirikan warna Partai Demokrat. 

  1. Setujui Tambahan Anggaran Polri 

Pada 14 September 2021, Arteria Dahlan memberi tanggapan kontroversial terkait permintaan Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 19 triliun. Arteri menyebutkan bahwa dirinya dan partainya akan selalu menyetujui (pasang badan) segala tambahan anggaran yang diajukan oleh Polri. Sebab, ia menganggap Polri telah membantu Puan Maharani atas kasus di Sumatera Barat. 

  1. Polisi, Jaksa, dan Hakim Tidak Boleh di-OTT 

Arteria Dahlan tegas menyatakan bahwa polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila tersangkut kasus korupsi. Menurut Arteria, aparat penegak hukum adalah simbol negara, sehingga tidak boleh ditangkap melalui mekanisme OTT. 

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Arteria Dahlan Minta Kejati Diganti Gara-gara saat Raker Pakai Bahasa Sunda


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

1 jam lalu

Dua terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City Yana Mulyana (kedua kiri) dan Dadang Darmawan (kanan) berjalan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan sementara Mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dituntut 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA/Novrian Arbi.
KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.


Gibran Dukung Presidential Club Usulan Prabowo: Satukan Mantan Pemimpin

2 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Dukung Presidential Club Usulan Prabowo: Satukan Mantan Pemimpin

Rencana Prabowo membentuk presidential club didukung oleh Gibran. Ia mengatakan pembentukan klub itu untuk menyatukan para pemimpin negeri ini.


Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi jajarannya memasuki ruangan untuk memimpin konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Pendapatan negara hingga Maret 2024 sebesar Rp 620,01 triliun, belanja negara sebesar Rp 611,9 triliun, sehingga APBN surplus Rp 8,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.


Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

6 jam lalu

Khofifah di acara Silaturahmi Kebangsaan Bersama Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu 2 Maret 2024.  Dok. Tim Media Prabowo
Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

Khofifah menaakui menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun ia mengatakan, belum pasti partai itu memberikan rekomendasi dukungan.


Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

9 jam lalu

Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan bakal calon Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa (kanan) memberikan keterangan kepada Wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 17 Juli 2020. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.


Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.


Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

11 jam lalu

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (dua dari kiri) memberikan sambutan saat konferensi pers penyelenggaraan Solo Great Sale 2024 di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

Teguh Prakosa akan menyerahkan syarat pendaftaran tahap penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di PDIP Kota Solo pada 18 Mei 2024.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.