Arteria Dahlan Minta Kejati Diganti Gara-gara saat Raker Pakai Bahasa Sunda

Reporter

Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, melayangkan protes soal adanya Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan Bahasa Sunda. Hal ini diungkapkan Arteria dalam rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin, 17 Januari 2022.

"Ada kritik sedikit Pak JA. Ada Kajati Pak, dalam rapat dalam raker itu ngomong pake Bahasa Sunda, ganti pak itu," kata Arteria dalam raker.

Ucapan Arteria itu sontak menimbulkan sorakan riuh rendah dari anggota lain. Kebanyakan tertawa mendengar pernyataan itu. Bahkan terdengar salah satu anggota mengucapkan Bahasa Sunda "naon?" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "Apa?".

Arteria sendiri tak menjelaskan Kejati mana yang ia maksud. Namun menurut Arteria, seharusnya Kejati itu menggunakan Bahasa Indonesia agar tak menimbulkan salah pengertian.

"Kita ini Indonesia Pak. Nanti orang takut, kalau pake Bahasa Sunda ini orang takut, ngomong apa, sebagainya. Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas," kata Arteria.

Baca: Kasus Satelit Orbit 123, Kejagung Kumpulkan Dokumen dan Alat Bukti






Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

9 hari lalu

Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

Emirsyah Satar dijadikan tersangka kasus korupsi Garuda Indonesia oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya dia terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK.


Jaksa Agung Sebut Kasus Garuda Emirsyah Satar yang Ditangani Kejaksaan Beda dengan KPK

9 hari lalu

Jaksa Agung Sebut Kasus Garuda Emirsyah Satar yang Ditangani Kejaksaan Beda dengan KPK

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut kasus korupsi Garuda Indonesia dengan tersangka Emirsyah Satar di Kejaksaan beda dengan KPK.


DKI Jakarta Tak Bentuk Tim Khusus Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Cipayung

21 hari lalu

DKI Jakarta Tak Bentuk Tim Khusus Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Cipayung

DKI Jakarta tidak akan melakukan investigasi internal terhadap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam kasus pengadaan lahan di Cipayung.


Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

21 hari lalu

Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa.


Kejaksaan Agung Pastikan Pinangki Sirna Malasari Telah Dipecat

34 hari lalu

Kejaksaan Agung Pastikan Pinangki Sirna Malasari Telah Dipecat

Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dipastikan telah dipecat dari Kejaksaan Agung RI sejak Agustus 2021. Dia diberhentikan dengan tidak hormat.


Kejaksaan Agung Ringkus DPO Kasus Ruislag Tanah Aset Pemprov Jateng

35 hari lalu

Kejaksaan Agung Ringkus DPO Kasus Ruislag Tanah Aset Pemprov Jateng

DPO atas nama Rustamadji itu diringkus aparat Kejaksaan Agung di Wringin Putih, Bregas, Semarang, Jawa Tengah, Senin malam, 30 Mei 2022.


Pro-kontra Larangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Persidangan

44 hari lalu

Pro-kontra Larangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Persidangan

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mempertanyakan alasan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melarang terdakwa mendadak menggunakan atribut keagamaan.


PBNU Minta Kejagung Tinjau Ulang Larangan Atribut Keagamaan di Persidangan

45 hari lalu

PBNU Minta Kejagung Tinjau Ulang Larangan Atribut Keagamaan di Persidangan

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Imron Rosyadi, penggunaan atribut keagamaan di persidangan merupakan hak setiap individu.


Jaksa Agung Atur Penggunaan Atribut Keagamaan, Ini Kata Sekjen MUI

45 hari lalu

Jaksa Agung Atur Penggunaan Atribut Keagamaan, Ini Kata Sekjen MUI

MUI tak keberatan dengan kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal pelarangan penggunaan atribut keagamaan bagi para terdakwa di persidangan.


Jaksa Agung Larang Penggunaan Atribut Keagamaan, Anggota DPR: Itu Wilayah MA

45 hari lalu

Jaksa Agung Larang Penggunaan Atribut Keagamaan, Anggota DPR: Itu Wilayah MA

Pelarangan penggunaan atribut keagamaan oleh terdakwa yang dikeluarkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapat kecaman dari DPR.