Kejagung Taksir Kerugian Negara dari Perkara Satelit Kemenhan Rp 500 M

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menko Polhukam, Mahfud MD (kanan) bersama Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerja Menko Polhukam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Menko Polhukam, Mahfud MD (kanan) bersama Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerja Menko Polhukam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkapkan jumlah kerugian negara dari kasus pengadaan satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 di Kementerian Pertahanan.

    Dia mengatakan dari hasil penyelidikan jaksa dengan auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jumlah kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp500 miliar lebih.

    "Kerugian negara yang kita temukan hasil diskusi dengan rekan-rekan auditor uang yang sudah keluar sekitar Rp500 miliar lebih dan ada potensi karena kita sedang digugat abitrase sebesar US$20 juta," kata dia di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 14 Januari 2022.

    Febrie merinci kerugian negara tersebut berasal dari anggaran yang sudah keluar untuk dilakukan pembayaran senilai biaya sewa Avanti Communication Limited (Avanti) sebesar Rp491 miliar, biaya konsultan Rp18,5 miliar, biaya arbitrase Navajo Rp4,7 miliar.

    "Ini yang masih kita sebut potensi karena ini masih berlangsung dan kita melihat timbulnya kerugian atau potensi sebagaimana tadi yang disampaikan persidangan arbitrase karena memang ada kejahatan yang kualifikasinya masuk ke dalam kualifikasi tindak pidana korupsi," tuturnya di perkara satelit Kementerian Pertahanan.

    Baca: Awal Mula Kasus Satelit Orbit 123 di Kementerian Pertahanan


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Sepakati Travel Bubble dengan Singapura, Ini Penjelasannya...

    Indonesia membuka pintu pariwisata melalui Travel Bubble. Wisatawan yang memenuhi syarat dapat menyeberang ke Singapura melalui Batam dan Bintan.