Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal Gus Ipul, Sekjen PBNU di Bawah Gus Yahya

image-gnews
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memberi pakan ikan koi di rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 12 Februari 2019. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, mengemasi barang pribadinya dan meninggalkan rumah dinas saat berakhirnya masa jabatannya. ANTARA
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memberi pakan ikan koi di rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 12 Februari 2019. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, mengemasi barang pribadinya dan meninggalkan rumah dinas saat berakhirnya masa jabatannya. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mengumumkan jajaran kepengurusan baru. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengumumkannya di kantor PBNU di Salemba, Jakarta Pusat. Ia menunjuk Saifullah Yusuf atau yang biasa dikenal Gus Ipul sebagai Sekretaris Jenderal di dalam kepengurusan periode 2022-2027.

Dalam website resmi Kota Pasuruan yang dikutip Tempo, Rabu, 12 Januari 2022, Gus Ipul dikenal aktif saat menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta dan menjadi ketua senat di almamaternya pada 1988-1990. Setelah itu, dia dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990-1995 dan aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

Karir politiknya berawal pada tahun 1999, di mana dia mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, memutuskan keluar dari PDIP dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2001 dan setahun kemudian ia menjabat Sekretaris Jenderal PKB.

Pada tahun 2000-2005, pria kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, 57 tahun lalu itu pernah menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2007. Dan saat itu pula dia menjabat Ketua Umum GP Ansor dua periode berturu-turut (2000-2005 dan 2005-2010). 

Saat ini, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode itu merupakan Wali Kota Pasuruan. Gus Ipul juga pernah masuk jajaran pengurus inti PBNU di bawah Said Aqil Siraj. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gus Ipul juga memiliki beberapa prestasi seperti Lencana Melati Gerakan Pramuka pengabdian sebagai Ketua Kwarda Jawa Timur pada 2011 dan Bintang Mahaputera Adiperdana pada 2014 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga mendapatkan penghargaan Wredatama Nugraha Utama, diberikan oleh Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) pada 2014 dan mendapatkan Lencana Jer Basuki Mawa Bea Emas dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada bulan Agustus 2021. 

Baca juga: Ini Susunan Dewan Pengurus PBNU Periode 2022-2027

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

2 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

PBNU mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang dua tahun lalu mengembalikan 20 ribu hektar lahan ke pemerintah


Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

3 hari lalu

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada PBNU.
Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

3 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Anggota DPD menilai pemberian izin tambang bisa membantu operasional ormas keagamaan.


Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

4 hari lalu

Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh TGKH. L. Gede Muhammad Zainuddin Atsani (tengah). Foto: Istimewa
Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

Ormas keagamaan Nahdlatul Wathan akan mengikuti PBNU untuk ambil konsesi izin tambang yang ditawarkan Jokowi. Apa alasannya?


5 Hal Ihwal Penolakan Sebagian Ormas Keagamaan Atas Tawaran Jatah IUP

4 hari lalu

Bendahara Umum Gudfan Arif Bakal Pimpin Perusahaan Tambang PBNU
5 Hal Ihwal Penolakan Sebagian Ormas Keagamaan Atas Tawaran Jatah IUP

Ormas keagamaan Islam terbesar kedua setelah NU itu menegaskan akan mengkaji semua dari berbagai aspek dan sudut pandang soal tawaran IUP khusus itu.


Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

Daftar 6 wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan, termasuk NU yang mendapat jatah eks lahan Grup Bakrie dan sudah dikantongi.


Konsesi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siapa saja yang Menolak dan Menerima?

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Konsesi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siapa saja yang Menolak dan Menerima?

Deretan ormas keagamaan yang menyetujui konsesi izin tambang dari pemerintah


Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

5 hari lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

Beberapa ormas keagamaan menolak pemberian IUP tambang dari Jokowi, setelah PGI dan KWI, kali ini HKBP. Apa alasannya?


Profil 6 Perusahaan yang Bekas Lahan Tambangnya Dijadikan WIUPK untuk Ormas Keagamaan

5 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
Profil 6 Perusahaan yang Bekas Lahan Tambangnya Dijadikan WIUPK untuk Ormas Keagamaan

Pemerintah telah menyiapkan enam WIUPK untuk dikelola ormas keagamaan. Selain PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro Energy Tbk, mana lagi?