TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Survei Penilaian Integritas 2021. Survei itu memperlihatkan risiko kerawanan korupsi di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga di Indonesia.
Salah satu yang disurvei adalah kementerian. Berikut adalah urutan kementerian yang mendapatkan skor integritas paling tinggi dan paling rendah.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 86,71
- Kementerian Luar Negeri 85,96
- Kementerian Sekretariat Negara 85,70
- Kementerian Perindustrian 85,62
- Kementerian Perdagangan 84,43
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 83,93
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 83,88
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 83,49
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 83,40
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara 83,28
- Kementerian Kelautan dan Perikanan 83,14
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 82,64
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 82,51
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 82,38
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 80,96
- Kementerian Pertanian 80,82
- Kementerian Dalam Negeri 80,65
- Kementerian Riset dan Teknologi (BRIN) 80,50
- Kementerian Agama 80,06
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 79,86
- Kementerian Komunikasi dan Informatika 79,76
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 79,57
- Kementerian Perhubungan 78,99
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 78,33
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional) 77,82
- Kementerian Sosial 78,04
- Kementerian Kesehatan 76,79
- Kementerian Ketenagakerjaan 75,49
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 73,78
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 72,73
- Kementerian Pertahanan 72,70
- Kementerian Pemuda dan Olahraga 71,12
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 65,67
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan survei ini menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan lembaganya. "Saya kira survei ini mungkin survei yang terbesar yang dilakukan," kata Firli saat pidato pembukaan di kantornya, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021.
Dia mengatakan survei dilakukan di 98 kementerian, 34 provinsi, dan 508 kabupaten kota. Menurut dia jumlah responden survei mencapai 255.100 orang. KPK menggelar SPI untuk memetakan resiko korupsi di instansi pemerintahan. Hasil survei akan dilakukan unfuk meningkatkan kesadaran antikorupsi dan memperbaiki sistem. Firli mengatakan hasil survei dapat memberi masukan pada kementerian untuk memberantas korupsi.
