Ini Alasan Menag Yaqut Tak Copot Dirjen Bimas Islam

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 September 2021. Rapat tersebut membahas terkait pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian atau Lembaga tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak mencopot Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

“Untuk kepentingan organisasi,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali menjelaskan alasan tidak memutasi Dirjen Bimas Islam, kepada Tempo, Selasa, 21 Desember 2021.

Menteri Yaqut sebelumnya memberhentikan Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, dan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury.

Nizar menjelaskan, rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi. Pejabat pembina kepegawaian, kata dia, memiliki kewenangan merotasi dengan pertimbangan penyegaran, bukan hukuman.

Selain itu, rotasi mutasi juga dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pola dari pembinaan karier pegawai. “Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, rotasi mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang apalagi pejabat yang bersangkutan,” ujarnya.

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini berujar, parameter yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, dan komitmen pada tugas dan tanggung jawab negara.

Sementara itu, Thomas Pentury akan menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas pemberhentiannya dari jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. “Ada rencana untuk gugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” kata Thomas kepada Tempo, Selasa, 21 Desember 2021.

Thomas mengatakan bahwa ia dicopot Menag Yaqut Cholil Qoumas dari jabatannya tanpa alasan. Selain Thomas, Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, dan Dirjen Bimas Katolik Yohanes.

Baca juga: 4 Dirjen Kemenag Bakal Gugat Yaqut ke PTUN karena Diberhentikan Tanpa Alasan




Berita Selanjutnya



Wajib Sertifikasi Halal 2024, Ini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikat Halal

1 hari lalu

Wajib Sertifikasi Halal 2024, Ini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikat Halal

Sertifikat halal menjadi penting untuk dimiliki sejumlah perusahaan dengan produk tertentu. Simak prosedur mengurus sertifikat halal.


Cara Cek Nomor Porsi Haji 2023 Lewat Website dan Aplikasi

1 hari lalu

Cara Cek Nomor Porsi Haji 2023 Lewat Website dan Aplikasi

Cara cek nomor porsi haji 2023 untuk keberangkatan jemaah yang kuotanya naik menjadi 221.000 orang via website dan aplikasi.


Perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir: Nahdliyin Siap Berkarya untuk Bangsa

2 hari lalu

Perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir: Nahdliyin Siap Berkarya untuk Bangsa

Erick Thohir berdiri bersama ratusan anggota Banser saat perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama. Dia pun pamer baju banser ke Jokowi.


PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada 23 Maret 2023

2 hari lalu

PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada 23 Maret 2023

PP Muhammadiyah telah menetapkan jatuhnya 1 Ramadhan 1444 H, hari raya Idul Fitri hingga Idul Adha.


Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

5 hari lalu

Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

Ketiga produk ini harus sudah bersertifikat halal di 2024.


GP Ansor Depok Tancap Gas, Kirim Kader ke Peringatan 1 Abad NU dan Konsolidasi

7 hari lalu

GP Ansor Depok Tancap Gas, Kirim Kader ke Peringatan 1 Abad NU dan Konsolidasi

Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kota Depok, Muhammad Kahfi mengatakan langsung tancap gas mengerjakan program strategis.


MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

9 hari lalu

MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

MUI menyatakan subsidi biaya haji menggunakan dana jemaah yang belum berangkat berpotensi menyebabkan malpraktik.


Kementerian Agama Negosiasi dengan Arab Saudi untuk Tekan Biaya Haji 2023

9 hari lalu

Kementerian Agama Negosiasi dengan Arab Saudi untuk Tekan Biaya Haji 2023

Kementerian Agama masih mengutak-atik pengeluaran jemaah untuk menekan biaya haji 2023.


Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

11 hari lalu

Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

Kemenang mendapat banyak usulan soal subsidi biaya haji yang diberikan ke jemaah besarannya mencapai 50 persen.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

12 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.