TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta panitia Muktamar NU tidak mempersulit proses registrasi peserta. Gus Ipul mengatakan registrasi menjadi poin penting dalam Muktamar karena menentukan siapa peserta yang berhak mengikuti Muktamar.
“Apalagi Muktamar diputuskan digelar singkat tanggal 22-23 Desember. Karena singkat panitia harus sudah siap betul. Registrasi harus terbuka jujur apa adanya,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 Desember 2021.
Karena pentingnya registrasi, Gus Ipul meminta panitia tidak membuat aturan yang mempersulit. Prinsipnya, selama peserta memiliki SK kepengurusan yang sah, yakni terdapat tandatangan Rais Aam, Khatib Aam, Ketua Umum dan Sekjen, maka Cabang atau Wilayah dinyatakan sah menjadi peserta.
Sedangkan peserta yang tidak dilengkapi tanda tangan empat orang pengurus PBNU, atau ada tanda tangan tapi palsu, maka panitia harus tegas menolak kepesertaanya. Untuk mempermudah proses verifikasi SK Cabang asli atau palsu, Gus Ipul meminta panitia melibatkan PWNU yang mempunyai SK yang masih berlaku dan asli.
Verifikasi melibatkan PWNU, kata Gus Ipul, harus dilakukan karena diduga ada beberapa SK bertanda tangan palsu khususnya tanda tangan Rais Aam dan Khatib Aam yang dipalsukan. “Registrasi dibuat sederhana tapi memastikan peserta yang berhak mendapatkan tanda peserta. Jadikan wilayah (PWNU) jadi verifikator. Jangan ada yang asli tapi palsu. Libatkan wilayah karena wilayah yang paling tahu,” kata dia.
PBNU memutuskan untuk memajukan pelaksanaan Muktamar yang semula tanggal 23-25 Desember menjadi tanggal 22-23 Desember 2021 di Lampung.
Selain soal verifikasi kepesertaan, Gus Ipul meminta panitia mengamankan nama-nama Ahwa (Ahlul Halli Wal Aqdi) yang dibawa Rais Syuriah, baik wilayah maupun cabang. “Bahwa itu betul-betul haknya Rais Syuriah. Tidak boleh dicampuri siapapun, termasuk panitia jangan mempengaruhi,” ujar Gus Ipul.
