TEMPO.CO, Jakarta - Muktamar NU atau Nahdlatul Ulama dijadwalkan akan membahas kemandirian ekonomi dan optimalisasi khidmah (pelayanan) untuk kemaslahatan umat.
"Kemandirian ekonomi menjadi isu utama dalam optimalisasi perkhidmatan untuk kemaslahatan menjiwai pembahasan seluruh komisi," kata Sekretaris Panitia Pengarah Muktamar ke-34 Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Desember 2021.
Tema itu dibahas dalam Rapat Konsinyasi Komisi Muktamar ke-34 NU di Hotel Hariston, Penjaringan, Jakarta pada Sabtu, 11 Desember 2021. Niam mengatakan rapat tersebut mengalirkan tema besar muktamar ke seluruh komisi serta menuntaskan kerja-kerja komisi. Masukan dan penyelarasan antara komisi juga dilakukan di rapat tersebut.
Niam mengambil contoh satu persoalan yang dibahas oleh komisi-komisi ialah pertanahan untuk kemaslahatan. Dalam Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah, persoalan itu dibahas dari aspek keagamaannya. Sementara Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyah melihatnya dari pandangan Islam atas penguasaan aset untuk kemaslahatan.
Berbeda dengan keduanya, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah membahas dengan pendekatan legislasi dan peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai pertanahan bermuara pada Komisi Rekomendasi. "Di komisi tersebut, peserta akan mengelaborasi pada poin optimalisasi pemanfaatan lahan dan distribusi lahan untuk kemaslahatan umat," kata Niam.
Tema lain yang dibahas antarkomisi adalah soal badan hukum. Pembahasan utamanya berada di Komisi Bahtsul Masail Maudhu'iyah. Komisi itu akan berupaya menjawab pertanyaan bagaimana kedudukan badan hukum dalam konteks hukum Islam, apa badan hukum juga memiliki kewajiban sebagaimana perseorangan dan sebagainya.
Pembahasan juga berkaitan dengan badan hukum aset tanah, penggunaan tanah oleh korporasi tapi tidak dimanfaatkan, sampai soal pengambilalihannya.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan bahwa semua substansi dan teknis seluruh komisi sudah dituntaskan. Tinggal penambahan saran penting yang dicatat dari konsinyasi berkaitan dengan pembahasan di komisi lainnya untuk komisi rekomendasi. "Perlu penambahan optimalisasi dalam konteks kedudukan NU sebagai jamiyah ijtimaiyah (organisasi kemasyarakatan)," kata Niam.
Ketua Panitia Pengarah Muktamar NU Muhammad Nuh menyampaikan bahwa konsinyasi komisi-komisi dilaksanakan dalam rangka mencari irisan dan singgungan komisi satu dan lainnya supaya ada penyelarasan.
Nuh menjelaskan materi-materi tersebut harus jadi satu kesatuan agar memiliki kesinambungan satu komisi dengan komisi yang lain. "Jangan sampai gak nyambung," kata dia.
Konsinyasi ini dilaksanakan guna menyelesaikan materi-materi tersebut. Menurut dia, materi tersebut jika dimungkinkan akan dikomunikasikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). "Minggu ini dikomunikasikan apabila memungkinkan waktunya," kata Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya itu soal agenda Muktamar NU.
Baca juga: Cegah Kerumunan, Nahdliyin Diminta Tonton Muktamar NU Secara Daring
