Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri Resmi Angkat 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri

Reporter

image-gnews
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan surat keputusan pengangkatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara Polri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Rosseno Aji
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan surat keputusan pengangkatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara Polri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Rosseno Aji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengangkat 44 mantan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara di Polri. Pengangkatan itu dilakukan dalam upacara yang digelar di Mabes Polri, hari ini.

"Dengan ini teman-teman resmi diangkat menjadi ASN di Polri," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021.

Pengangkatan secara resmi dilakukan secara simbolik dengan menyerahkan Surat Keputusan Kapolri tentang pengangkatan.

Sigit berharap para mantan pegawai dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia yakin bergabungnya mantan pegawai ini dapat mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Sebelum upacara pelantikan, Novel Baswedan mengaku, siap melaksanakan tugas dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan. "Pada dasarnya saya yakin, kami diharapkan bisa melakukan tugas-tugas dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan, tapi polanya dan segala macam nanti kita dibicarakan lebih lanjut," kata Novel.

Novel berharap setelah menjadi ASN Polri, dia dan teman-teman eks pegawai KPK bisa membawa kemanfaatan bagi institusi Polri, bangsa dan negara.

"Pada intinya semoga nanti prosesnya berjalan lancar dan kemudian kegiatan kami untuk menjadi ASN Polri benar-benar bisa membawa kemanfaatan," kata Novel.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yudi Purnomo, eks pegawai KPK lainnya, mengatakan setelah pelantikan mereka akan mengikuti pelatihan orientasi selama dua pekan di Bandung.

Menurut Yudi, dirinya dan rekan-rekan telah menyiapkan barang bawaan untuk mengikuti pelatihan setelah pelantikan.

"Kami juga sudah membawa barang untuk kurang lebih selama dua minggu untuk orientasi," kata Yudi.

ROSSENO AJI | ANTARA

Baca: Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri, Anggota DPR Ingatkan Beda Kultur dengan KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

2 jam lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

13 jam lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Seskab Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kiri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango (ketiga kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Peringatan Hakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

Tambahan dana untuk Setkab dibutuhkan di antaranya untuk memfasilitasi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara.


Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

Adik kandung Devid Agus Yunanto yang merupakan mantan ajudan Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo telah ajukan CLTN.


Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

2 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengampanyekan kebiasaan berjalan kaki untuk kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas udara yang lebih baik.


Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

Adik kandung mantan ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Devid Agus Yunanto, daftar sebagai bakal calon Bupati Boyolali ke Gerindra.


Jubir KPK Baru Tessa Mahardhika, Apa Prestasinya dan Berapa Harta Kekayaannya?

3 hari lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
Jubir KPK Baru Tessa Mahardhika, Apa Prestasinya dan Berapa Harta Kekayaannya?

Tessa Mahardhika menggantikan Ali Fikri sebagai Jubir KPK. Berikut profil dan kiprahnya sebagai penyidik KPK di lembaga antirasuah itu.


Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

5 hari lalu

 Irjen Pol Risyapudin Nursin. (ANTARA/Abdul Fatah)
Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

Menhub Budi Karya lantik Irjen Pol Risyapudin Nursin sebagai Dirjen Perhubungan Darat , Ini profil eks Kapolda Maluku Utara.


DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

6 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program atau kegiatan tahun anggaran 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

Anggota DPR mempertanyakan narasi pemerintah soal iuran Tapera dengan logika masyarakat mampu memberi subsidi ke masyarakat yang membutuhkan rumah.


Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

6 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

Kemendagri menyatakan bahwa ASN telah dibekali prinsip untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024 berlangsung.