Sentil Polisi yang Hapus Mural, Jokowi: Itu Urusan Kecil, Saya Sudah Biasa Dihina

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Mural bergambarkan mirip Presiden Joko Widodo di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dok. Satpol PP Jakarta Selatan

    Mural bergambarkan mirip Presiden Joko Widodo di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dok. Satpol PP Jakarta Selatan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat yang terus menurun. Dari 66,2 persen pada 2018, 64,3 persen pada 2019, hingga menjadi 56 persen pada 2020.

    "Ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Pendekatan itu harus persuasif dan dialogis. Contoh kecil-kecil aja, mural dihapus. Saya tahu, perintahnya Kapolri itu ndak mungkin, perintahnya Kapolda juga tidak mungkin itu, Kapolres juga ndak mungkin. Itu sebetulnya urusan Polsek yang saya cek di lapangan," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Bali, Jumat, 3 Desember 2021.

    Untuk itu, Jokowi meminta pimpinan Polri memberitahu bawahannya bahwa kritik seperti mural itu merupakan hal kecil yang tidak patut dipersoalkan.

    "Beritahu, itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Urusan mural aja ngapain sih? Saya dihina, dimaki-maki, difitnah udah biasa, ada mural aja takut. Ngapain? Hati-hati ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban daerah terganggu, itu baru tidak sopan. Sehingga saya mengapresiasi Kapolri yang membuat lomba mural, dan saya kira hasilnya positif," ujar Jokowi.

    Presiden mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. "Ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat," tutur Jokowi.

    Baca juga: Pembuat Mural Tuhan Aku Lapar Komentari Polisi yang Buru Pembuat Mural Jokowi


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.