DPR: Larangan Perayaan Tahun Baru Harus Dikaji Mendalam

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

INFO NASIONAL-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melakukan kajian yang mendalam terkait rencana melarang perayaan Tahun Baru 2022 agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Menurut Dasco, kajian komprehensif perlu dilakukan agar aturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. 

"Perencanaan itu harus dikaji dengan komprehensif agar aturan yang dibikin matang, lalu juga nanti implementasi di lapangan oleh petugas bisa berjalan baik, sehingga sosialisasi kepada masyarakat bisa tepat sasaran," ujar Dasco saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.

Menurutnya, DPR akan mendukung langkah pemerintah mencegah gelombang ketiga penularan Covid-19. Apalagi kasus Covid-19 di sejumlah negara kembali meningkat. “Kami tidak inginkan seperti itu di Indonesia, apalagi kami mendapatkan informasi Wisma Atlet mulai berdatangan untuk dirawat," kata Dasco.

Untuk memitigasi lonjakan kasus Covid-19, Dasco juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. "Tentunya apa yang sudah dikaji oleh pemerintah itu terbaik untuk masyarakat kita, karena biasanya kalau libur-libur panjang itu laju Covid-19 bisa naik," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah bakal melarang perayaan Tahun Baru 2022 agar tidak menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar. 

 "Pemerintah berencana melarang perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 15 November 2021.

Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan berkoordinasi dalam memperketat aplikasi Peduli Lindungi dan pelaksanaan prokes utamanya di tempat kerumunan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, rincian aturan terkait larangan perayaan Tahun Baru 2022 tengah didiskusikan kementerian/lembaga terkait. Dia belum dapat memastikan jenis kegiatan dan lokasi mana saja yang akan dibatasi pemerintah menjelang dan saat perayaan Tahun Baru.(*)






Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

8 jam lalu

Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

UU KUHP menggantikan produk sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda.


Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

8 jam lalu

Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

KUHP Belanda sudah berlangsung 104 tahun sampai saat ini.


DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

9 jam lalu

DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara.


Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

9 jam lalu

Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyebut DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

1 hari lalu

DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

Komisi VI menilai peran BUMN dalam pembangunan IKN sangat banyak di berbagai sektor.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

1 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

1 hari lalu

DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

Komisi VI menilai peran BUMN dalam pembangunan IKN sangat banyak di berbagai sektor.


Anggota Komisi XI Imbau Pemerintah Waspada Pelemahan Ekonomi Global

1 hari lalu

Anggota Komisi XI Imbau Pemerintah Waspada Pelemahan Ekonomi Global

Saat ekonomi global diprediksi mengalami resesi, Puteri masih optimistis karena pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.


Komisi VII Apresiasi Sababay Winery Serap Hasil Petani Lokal

1 hari lalu

Komisi VII Apresiasi Sababay Winery Serap Hasil Petani Lokal

Bahan baku produk wine diambil dari 150 petani lokal di sekitar Singaraja dan Buleleng.


Mukhtarudin Dukung Menko Airlangga Ajak Jepang Investasi Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Mukhtarudin Dukung Menko Airlangga Ajak Jepang Investasi Kendaraan Listrik

Indonesia dan Jepang hingga saat ini terus menjalin kerja sama mengembangkan industri otomotif.