TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar mengatakan Dewan belum juga menerima Surat Presiden tentang pergantian Panglima TNI. Namun ia memprediksi Presiden Joko Widodo bakal segera mengirim Surpres tersebut dalam waktu dekat mengingat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun pada bulan ini.
"Kalau lihat pensiunnya, November ya, mungkin satu dua hari ini saya kira ada keputusan," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 November 2021.
Muhaimin menjelaskan, Surpres tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat pimpinan, kemudian di rapat Badan Musyawarah. Setelah itu, Surpres bakal diserahkan kepada Komisi I agar ditindaklanjuti dengan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Hasil fit and proper test selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR.
Muhaimin enggan berkomentar ihwal sosok calon Panglima TNI yang bakal dipilih Presiden Jokowi. Ia menilai tiga kepala staf yang ada merupakan kandidat yang mumpuni dan layak menggantikan memimpin TNI ke depan.
"Tinggal Presiden yang akan menentukan sesuai rencana Presiden. Rencana Presiden pasti lebih utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI kita," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Dia juga enggan menanggapi momen Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa melepas Presiden Jokowi ketika hendak bertolak ke Roma, Italia, beberapa hari lalu. Sebelumnya, sejumlah pihak mengartikan momen tersebut sebagai kode bahwa Andika akan menjadi suksesor Hadi Tjahjanto.
"Mungkin saja (kode), tapi saya tidak bisa menafsirkan, saya belum tahu persis," ujar Muhaimin.
Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto juga irit bicara ihwal kandidat Panglima TNI yang mungkin dipilih Jokowi. Ia hanya berujar Panglima TNI ke depan akan menghadapi tantangan penguatan teritorial.
"Aku enggak tahu, kalau buat saya cuma buat penguatan teritorial aja panglima ke depan," ujar Utut secara terpisah.
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku tak ada komunikasi dengan Istana ihwal waktu penyerahan Surpres ke DPR. Ia hanya mengatakan yang terpenting tak ada kekosongan Panglima TNI saat Hadi Tjahjanto pensiun nantinya.
"Yang kita tahu Panglima (Hadi) kan pensiun tanggal 8 (November). Gitu saja, dan itu tidak boleh ada kekosongan sehari pun, jadi enggak boleh ada pelaksana tugas," kata Utut.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
