Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua PKK Pusat Ajak Masyarakat Melek Literasi Digital

image-gnews
Obrolan Santai Kader Inspiratif (Obras Kain PKK) bertajuk
Obrolan Santai Kader Inspiratif (Obras Kain PKK) bertajuk "Literasi Digital: Sehat & Bijak di Media Digital", Kamis (21/10/2021).
Iklan

INFO NASIONAL - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK Pusat) Tri Tito Karnavian mengingatkan agar semua pihak mampu meningkatkan literasi digital. Tujuannya, agar para pengguna bisa memanfaatkan media digital secara sehat dan positif.

"Pandemi Covid-19 telah menciptakan kebutuhan dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial. Selama masa pandemi kurang lebih 1 tahun tujuh bulan, hal tersebut terfasilitasi dengan media digital dengan berbagai efek baik positif maupun negatif," ujarnya dalam keterangan tertulis usai acara Obrolan Santai Kader Inspiratif (Obras Kain PKK) bertajuk “Literasi Digital: Sehat & Bijak di Media Digital”, Kamis 21 Oktober 2021.

Tri menambahkan, pihaknya akan terus mengedukasi anak-anak, terkait cara sehat bermedia digital serta menciptakan pola pikir dan citra diri yang positif dalam bermedia. Dengan demikian, dapat terbangun budaya masyarakat yang cakap digital.

"Walaupun sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, namun kebiasaan baru ini harus diiringi dengan literasi digital yang seimbang, sehingga kita semua bisa bijak dalam berkomunikasi menggunakannya," ujarnya.

Obras Kain PKK digelar secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal youtube TP PKK Pusat. Gelaran ini merupakan edisi spesial karena melibatkan sejumlah organisasi wanita. Selain dihadiri Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, turut bergabung pula Ketua Umum Oase Kabinet Indonesia Maju (Oase KIM) sekaligus Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Ketua Umum Dharma Pertiwi Nanny Hadi Tjahjanto, dan Ketua Umum Bhayangkari Julianti Sigit Prabowo.

Melalui kegiatan ini, kata Tri, diharapkan dapat menjadi wadah silahturahmi sekaligus sarana diskusi, dan bertukar pikiran antara para kader PKK bersama organisasi perempuan lainnya. Pasalnya, berbagai isu terkini terkait literasi digital, dikupas secara inspiratif sehingga memberikan manfaat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya terus berupaya membantu masyarakat bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang literasi digital.  “Kemampuan literasi digital ini tidak hanya berpaku pada kemampuan dalam mengoperasikan perangkat komputer, tetapi juga disertai kemampuan memahami, mengolah dan mengaplikasikan informasi secara tepat dalam berbagai bentuk. Dengan kemampuan literasi digital, kita akan cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif," katanya.

Erni Guntarti mengingatkan anak-anak remaja yang mengakses internet secara tidak terkendali mempunyai beberapa potensi risiko. Mereka sangat berpeluang berinteraksi dengan orang yang mungkin bisa membahayakan dirinya sendiri. “Seperti terpapar konten penyimpangan sosial, terpapar konten pornografi/kekerasan/kebencian dan hoaks, tereksploitasi secara komersial, terganggu privasinya, dan terhubung dengan orang yang tidak dikehendaki," ujarnya.
Dosen Vokasi Universitas Indonesia dan Penggiat Media Sosial Nurliya Apriyana yang turut hadir di kegiatan tersebut menjelaskan mengenai pentingnya literasi digital.  Jika dilihat dari potret pengguna internet di Indonesia yang mencapai 78 persenpenduduk atau terbesar ke-3 di Asia, maka hal ini harus diimbangi dengan keahlian penggunaan media digital secara baik. 

Dia berpersan, agar para pengguna dapat teliti dan kritis terhadap berita bohong. Sebanyak 30- 60 persen masyarakat Indonesia terpapar hoaks saat berkomunikasi di ruang digital. Data Kemenkominfo pada Mei 2021 menyebutkan, terdapat 1.733 berita hoaks tentang Covid-19 dan vaksinasi. Sedangkan tingkatan pemberitaan hoaks paling tinggi dalam bentuk tulisan, gambar, dan terakhir video.

"Untuk itu harus cermat dan bijak dalam menangkal berita hoaks dengan memperhatikan beberapa hal: perhatikan judul & isi berita, alamat situs berita, selidiki sumbernya, teliti format penulisan judul berita, cek tanggal pemberitaan, cek keaslian foto," katanya.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkat kotak suara untuk dipindahkan ke kantor RW 04 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Pendistribusian logistik pemilu itu diangkut menggunakan truk pengangkut (dump truck) dari gudang logistik dengan pengawalan ketat petugas gabungan. PPSU diperbantukan untuk mengangkut logistik tersebut dari gudang logistik untuk dibawa ke kantor RW maupun langsung ke TPS-TPS. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.


Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai melaksanakan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.


Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) didampingi Penjabat Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik Adhy Karyono (kiri), pejabat lama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak (kanan) berfoto bersama usai pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Timur di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 16 Februari 2024. Adhi Karyono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Provinsi Jatim itu secara resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024 lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.


Kapan Waktunya Anak Diberi Akses Internet Sendiri? Simak Penjelasan Psikolog

9 hari lalu

Ilustrasi anak bermain gawai (pixabay.com)
Kapan Waktunya Anak Diberi Akses Internet Sendiri? Simak Penjelasan Psikolog

Psikolog memberi saran pada orang tua kapan sebaiknya boleh memberi akses internet sendiri pada anak.


Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

9 hari lalu

UOB Media Literacy Circle bersama dengan OJK dan Pendiri Sekolah Cikal mengenai literasi keuangan bagi generasi muda, termasuk mengenai Pinjol pada 24 April 2024/UOB
Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

Najeela Shihab menilai kualitas hubungan dalam keluarga sangatlah menentukan kemampuan seseorang untuk punya literasi keuangan yang baik.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

16 hari lalu

Bupati Muna (nonaktif), Muhammad Rusman Emba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Muhammad Rusman, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2022 di Kementerian Dalam Negeri. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.


Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

26 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini (di podium) pada sidang perselisihan Pilpres 2024 di ruang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5 April 2024). (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)
Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

37 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

37 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.