Ketua MPR Respons Isu-isu Aktual

INFO NASIONAL-- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet memberikan respon atas beberapa isu aktual pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Berakhirnya Pekan Olahraga Nasional/PON XX di Papua yang akan dilanjutkan dengan Pekan Paralimpik Nasional atau Papernas XVI di Kota dan Kabupaten Jayapura pada 2-15 November 2021 dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga di 12 arena dengan 1.985 atlet dan 740 ofisial.

Ketua MPR RI, meminta pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga/Kemenpora bersama seluruh pihak terlibat mengevaluasi seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XX beberapa waktu lalu, sehingga diketahui kegagalan atau kekurangan dalam PON XX tersebut, termasuk cabang olahraga mana yang perlu mendapatkan dukungan penuh agar dapat menciptakan atlet yang handal pencetak rekor nasional. 

Bamsoet meminta pemerintah daerah Papua dan aparat keamanan memastikan untuk pelaksanaan Papernas XVI lokasi di sekitar wilayah pertandingan nanti aman dari berbagai ancaman tindak kriminal, seperti Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB.

Bambang juga meminta panitia Papernas XVI bersama tim ofisial memastikan agar atlet yang akan bertanding di setiap pertandingan akan mendapatkan pengamanan dari aparat dan akan didukung oleh masyarakat sekitar.

Terakhir, Ketua MPR meminta pemerintah tidak berhenti menggencarkan upaya vaksinasi di Papua, karena setelah PON XX selesai, masih akan ada Papernas XVI di bulan November, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan hak vaksin covid-19 bagi seluruh masyarakat.

DKI Jakarta dan Jawa Barat mencatatkan penambahan kasus baru di atas angka 100, dan DKI Jakarta selama lima hari berturut-turut menyumbang kasus covid-19 terbanyak di Indonesia.

Ketua MPR RI meminta pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat memperhatikan kenaikan jumlah kasus baru dan tidak boleh lengah, serta terus mengkaji dan mengevaluasi penyebab kedua daerah tersebut masih memiliki kasus covid-19 di atas 100.

Bamsoet juga meminta pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat memperbaiki sistem testing dan tracing yang selama ini telah dilakukan, dikarenakan testing dan tracing merupakan langkah awal untuk mencegah meluasnya virus corona. Serta meminta masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes mengantisipasi adanya lonjakan kasus dan potensi terjadinya gelombang III covid-19 di akhir tahun ini, dengan memperkuat treatment/perawatan bagi pasien covid-19 sehingga pasien dapat benar-benar kembali pulih setelah terpapar covid-19, dan menggiatkan pelaksanaan vaksinasi.

Bambang meminta pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat perlu bersikap berhati-hati dalam menetapkan suatu kebijakan terkait pelonggaran-pelonggaran atau relaksasi, khususnya di sektor pariwisata dan perekonomian, agar tidak menjadi celah berkembangnya kembali covid-19 mengingat virus corona masih tetap menjadi ancaman karena belum sepenuhnya hilang.

Ketua MPR juga meminta pemerintah melalui Kemenkes memperhatikan cakupan target vaksinasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan tetap mengimbau warga masyarakatnya untuk mengikuti program vaksinasi covid-19, dikarenakan vaksin covid-19 dapat meminimalisir dampak buruk bila terpapar covid-19 hingga menekan angka kematian akibat covid.

Dari semua indikator terkait pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini didukung oleh banyaknya faktor yang membuat kasus Covid-19 di Indonesia saat ini relatif terkendali, salah satunya vaksinasi.

Ketua MPR RI mengapresiasi dan menghargai capaian seluruh pihak, mulai dari pemerintah, Satgas Covid-19, aparat hingga masyarakat dalam berkerja sama mengendalikan pandemi Covid-19 di tanah air. MPR pun mendorong semua pihak terus berupaya untuk mempertahankan situasi dan kondisi penanganan kasus Covid-19 tetap terkendali.

Bamsoet meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tetap meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dengan mengoptimalkan seluruh pos pelayanan vaksinasi dan unit pelaksana teknis dibawah Kemenkes agar target sasaran vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah dapat tercapai. Mengingat, vaksinasi ini terbukti menjadi salah satu game changer dalam penanganan pandemi.

Bambang berharap komitmen semua pihak untuk dapat mempertahankan capaian positif dalam hal menekan penularan Covid-19, dengan terus memperbaiki kepatuhan dan kedisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan (prokes). Mengingat, sikap disiplin terhadap pelaksanaan prokes merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengendalian kasus di tanah air.

Ketua MPR meminta semua pihak bergotong royong untuk menjaga tren positif pengendalian pandemi. Dengan saling mengingatkan agar tidak lalai serta berharap, apa yang telah kita capai ini sesegera mungkin dapat mengembalikan kondisi Indonesia seperti sediakala.

Pemerintah mengeluarkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dari wilayah aglomerasi Jabodetabek karena angka capaian vaksinasi Covid-19 yang masih belum mencapai target.

Ketua MPR RI mengingatkan pemerintah agar meskipun kedua wilayah tersebut dikeluarkan dari wilayah aglomerasi yang berdampak pada penurunan level PPKM, tetap perlu didukung untuk capaian target vaksinasinya. Disamping itu pemerintah bersama aparat tetap perlu melakukan pengawasan kepada setiap orang yang bepergian di daerah aglomerasi Jabodetabek. Mengingat, sempat terjadi kenaikan kasus pada pekan terakhir di wilayah DKI Jakarta walaupun tidak signifikan namun tetap perlu diwaspadai.

Bambang meminta pemerintah untuk tetap mendorong Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dalam hal pencapaian vaksinasi Covid-19, salah satunya dengan penyediaan stok vaksin dan kegiatan vaksinasi yang lebih intensif. Mulai dari mendekatkan pos-pos vaksinasi di tengah-tengah lingkungan warga hingga menggencarkan upaya penyisiran warga yang sudah dan belum divaksinasi Covid-19, bersama tokoh masyarakat, ketua RT dan RW.

Bamsoet juga meminta pemerintah untuk tetap mempertimbangkan faktor sosiologis kemasyarakatan dan kearifan lokal dalam mengeluarkan setiap kebijakan, khususnya terkait penurunan level PPKM. Jangan sampai pemerintah menambah daerah yang dikeluarkan dari wilayah aglomerasi akibat capaian vaksinasi Covid-19 di daerah tersebut belum mencapai target. "Sebab, kebijakan tersebut dinilai sebagai sikap tidak konsistennya pemerintah dalam penurunan level PPKM." (*)