Apa Perbedaan antara Peradilan Militer dan Pengadilan Umum?

Reporter

Pegiat HAM Desak Revisi Peradilan Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pengadilan di Indonesia terdapat peradilan umum dan  militer. Keduanya sama-sama digunakan untuk melakukan proses hukum dan memberikan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Di manakah perbedaan antara kedua peradilan ini?

Dilansir dari website academia.edu, keduanya memiliki beberapa perbedaan spesifik, antara lain:

Peradilan Militer
Peradilan Militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, PengadilanMiliter Umum, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi.

Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat, hukum acara Pidana Militer, hukum acara Tata Usaha Militer, dan ketentuan-ketentuan lain.

Sementara itu kewenangan dari Peradilan Militer meliputi:

1. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit, jabatan yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

4. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Lebih lanjut, dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Bagaimana dengan Peradilan Umum?

Peradilan umum ialah sebuah pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan. Apabila rakyat pada umunya melaksankan sebuah pelanggaran ataupun kejahatan, dalam peraturan mampu dihukum ataupun dikenakan sanksi serta diadili pada lingkungan peradilan umum. Peradilan umum pada saat ini telah ditetapkan dalam UU No. 49 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum diselenggarakan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung yang berperan sebagai pengadilan negara yang tertinggi.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada Undang-Undang Nomer 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana Peradilan Umum ialah dari salah satu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang mencari keadilan secara umum.

Pengadilan negeri memiliki kedudukan di daerah ibu kota, di kabupaten/kota, serta daerah hukumnya yang meliputi kabupaten/kota.

DELFI ANA HARAHAP

Baca: KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer






Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

3 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

5 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Mengenal 4 Lembaga Peradilan di Indonesia

11 hari lalu

Mengenal 4 Lembaga Peradilan di Indonesia

Peradilan merupakan proses hukum yang dijalankan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.


Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

13 hari lalu

Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

Sidang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melawan 18 konsumen Meikarta dimulai perdana hari ini. Namun, sidang ditunda dua Minggu lagi karena ada alamat tergugat yang tidak jelas.


PN Medan Hukum Pemilik Arena Judi 1 Tahun Penjara, 2 Kasirnya Dihukum 4 Bulan Lebih Lama

18 hari lalu

PN Medan Hukum Pemilik Arena Judi 1 Tahun Penjara, 2 Kasirnya Dihukum 4 Bulan Lebih Lama

Majelis hakim PN Medan memvonis pemilik arena judi Tek Siong 1 tahun penjara, sedangkan dua kasirnya dihukum 16 bulan penjara.


Elon Musk Dituduh Menipu saat Akan Memprivatisasi Tesla

18 hari lalu

Elon Musk Dituduh Menipu saat Akan Memprivatisasi Tesla

Elon Musk, dituduh "berbohong" ketika mengatakan bahwa pendanaan "dijamin" untuk menjadikan Tesla pribadi, sehingga pemegang saham rugi besar


PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

20 hari lalu

PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

PN Bogor mengabulkan permohonan praperadilan tiga pegawai Kemenkop UKM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan


Hunter Biden Minta Anaknya Tak Pakai Nama Keluarganya

21 hari lalu

Hunter Biden Minta Anaknya Tak Pakai Nama Keluarganya

Hunter Biden meminta pengadilan agar jangan mengizinkan Roberts menggunakan nama Biden sebagai nama belakang putri mereka.


Selain Penjara dan Denda, Pelaku KDRT Bisa Diberi Hukuman Tambahan

25 hari lalu

Selain Penjara dan Denda, Pelaku KDRT Bisa Diberi Hukuman Tambahan

Bukan di dalam KUHP, sejak 2004 KDRT telah memiliki undang-undangnya sendiri diluar KUHP.


Pria Ini Divonis 1 Tahun Penjara dan Didenda Rp 50 Juta Karena Setor Uang Rusak di ATM, Begini Ceritanya

26 hari lalu

Pria Ini Divonis 1 Tahun Penjara dan Didenda Rp 50 Juta Karena Setor Uang Rusak di ATM, Begini Ceritanya

Warga Kampung Malang, Tegalsari, Surabaya, bernama Rochmad Hidayat, divonis penjara 1 tahun 2 bulan dan denda Rp 50 juta karena sengaja merusak uang rupiah.