Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muktamar NU: Pimpinan GP Ansor Ingin Ada Regenerasi Ketua Umum

Reporter

image-gnews
ANTARA/PBNU (nu.or.id)
ANTARA/PBNU (nu.or.id)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Pemuda atau GP Ansor berharap ada regenerasi pada posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung akhir Desember 2021.

"GP Ansor mendorong agar muktamar ke-34 nanti menghasilkan kepemimpinan baru," ujar Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Muhammad Haerul Amri, Senin, 11 Oktober 2021. Ia menuturkan GP Ansor menilai NU selama ini telah berhasil membangun tradisi kepemimpinan yang sangat baik.

Menurut dia, para kader-kader muda menggantikan yang senior secara berkelanjutan. "Ini yang perlu diteruskan karena telah menjadi tradisi yang baik," kata Haerul.

Ia menyatakan kendati dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama tak ada pembatasan masa jabatan, tapi demi kaderisasi dan kebutuhan zaman, Said Aqil Siradj sebaiknya memberikan ruang yang luas kepada kader di bawah.

Ia mencontohkan Hasyim Muzadi yang telah memimpin selama dua periode (1999-2010) tak bersedia dicalonkan lagi sebagai ketua umum pada muktamar ke-32 NU di Makassar 2010.

"Kiai Haji Hasyim menyatakan tak bersedia dicalonkan lagi antara lain karena memberi ruang kepada kader-kader muda untuk memimpin. Selain itu, beliau ingin menghargai sistem kaderisasi yang telah dibangun dengan baik di NU," tutur Haerul.

Meski Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menjabat hingga tiga periode, Haerul menilai tidak bisa disamakan begitu saja. "Situasi dan tantangan yang dihadapi NU kala itu berbeda dengan sekarang," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menjelang muktamar Nahdlatul Ulama akhir Desember mendatang, ada dua nama yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri. Mereka adalah Said Aqil Siradj yang akan maju sebagai ketua umum untuk kali ketiga dan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang sekarang menjabat Katib Aam PBNU.

Secara khusus, GP Ansor mengharapkan Ketua Umum PBNU yang terpilih nanti merupakan sosok muda, mempunyai jaringan luas. Lalu memiliki komitmen kuat memajukan NU dan responsif terhadap perubahan zaman.

"Pada usia hampir satu abad ini, cita-cita NU harus ditransformasikan ke level global dan NU memiliki sejumlah tokoh yang berkaliber internasional," ujar Wakil Ketua Umum GP Ansor.

Baca juga: Jelang Muktamar, Pengamat Nilai Ada 3 Pekerjaan Rumah PBNU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

1 hari lalu

Logo Nahdlatul Ulama. nu.or.id
Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

Sebuah akun media sosial X dilaporkan ke polisi karena memplesetkan logo NU menjadi "Ulama Nambang". Berikut makna logo NU yang sebenarnya.


Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

1 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono, mengatakan tidak akan mundur apabila peralihan kepemimpinan dilakukan tanpa mengikuti aturan.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

2 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

3 hari lalu

Jemaah haji Indonesia berjalan menuju Jamarat untuk melempar jamrah aqobah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu, 16 Juni 2024. Lempar jamrah aqobah merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji sebagai simbol pengusiran setan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS. ANTARA/Sigid Kurniawan
Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan pelayanan haji 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.


Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bersama Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang  Afriansyah Noor (tengah) dan Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang KH Masrur Anhar (kanan) berbincang saat mengikuti acara Tasyukuran Milad Partai Bulan Bintang di Markas Besar Partai Bulan Bintang, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023. Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati berdirinya Partai Bulan Bintang ke-25. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang gonjang-ganjing setelah mencopot Afriansyah Noor sebagai Sekjen. Ini pofil partai besutan Yusril Ihza Mahendra.


Mardiono Mengaku Belum Berambisi Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar Tahun Depan

6 hari lalu

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mardiono Mengaku Belum Berambisi Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar Tahun Depan

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengaku belum punya ambisi untuk dicalonkan sebagai ketua umum definitif partai Ka'bah.


Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

7 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Tokoh NU menyatakan keterlibatan ormas keagamaan itu dapat mewakili masyarakat dalam pengelolaan tambang.


PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

9 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

PBNU mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang dua tahun lalu mengembalikan 20 ribu hektar lahan ke pemerintah


Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

10 hari lalu

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada PBNU.
Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

10 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.